Connect with us

Energi

Erick, Nicke, Ahok Dikasih Waktu 36 Bulan di Kilang Tuban

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan batas waktu selama 3 tahun alias 36 bulan untuk menyelesaikan proyek pembangunan kilang Tuban bagi tiga orang penting di PT Pertamina. Ketiganya yakni, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, serta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jokowi meminta ketiganya untuk fokus dalam merampungkan proyek kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Hal tersebut ditegaskan orang nomor wahid di Indonesia ketika menggelar kunjungan ke kilang TPPI.

“Mintanya tadi empat tahun, tiga tahun harus rampung semuanya, entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri, saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera,” kata Jokowi sebagaimana di kutip dari laman Sekretaris Kabinet, Sabtu (21/12/2019).

Ke depan, kilang minyak TPPI akan menjadi pabrik terbesar di Indonesia yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik paraxylene, orthoxylene, benzene, toluene, serta heavy aromatic. Selain itu juga dapat bahan bakar utama (BBM) jenis premium, pertamax, elpiji, solar, dan kerosene.

Menurut Presiden, produksi pabrik pengilangan minyak PT TPPI itu merupakan substitusi karena setiap tahun kita impor, padahal kita bisa membuat sendiri tapi tidak dilakukan. Produksi kilang minyak TPPI itu maksimal, lanjut Presiden Jokowi, bisa menghemat devisa itu US$ 4,9 miliar atau kurang lebih Rp 56 triliun.

“Ini yang sering saya sampaikan bolak-balik di dalam rapat-rapat terbatas, rapat paripurna, rapat dengan kepala daerah, ya ini. Substitusi produk-produk impor ya ini, salah satunya adalah petrokimia,” kata Jokowi.

Baca Juga:  Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan KPK

Terkait kepemilikan saham, Presiden menjelaskan, 98 persen saham perusahaan itu milik negara, sisanya 2 persen milik pemilik lama. Namun Presiden meminta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai hal ini, karena ia sudah menunggu lima tahun.

Energi

Defisit Impor Baja, Jokowi Perintahkan Penurunan Harga Gas Industri

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, impor baja yang dilakukan telah menjadi penyumbang utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor nasional. Menlonjaknya laju impor disinyakir karena harga gas untuk industri terlalu mahal.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Presiden Rabu (12/2/2020)

Oleh karena itu, Jokowi menilai perlunya untuk mendorong industri baja nasional agar lebih kompetitif.

“Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku termasuk harga gas,” katanya.

Untuk itu terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.

Hal pertama yakni memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, kedua segera merealisasikan harga gas untuk industri yaitu sebesar 6 dolar AS per MMBTU, ketiga ditekankan ada perhitungan dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri.

Baca Juga:  DPR Minta Kejagung Bidik Penyelewangan OJK Pada Kasus Asuransi
Continue Reading

Energi

ESDM Janji Harga Gas untuk Industri Turun Maret Depan

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan segera mengeluarkan kebijakan untuk memangkas harga gas bumi untuk industri tertentu. Rencananya, rancangan peraturan menteri tersebut bakal dikeluarkan Maret mendatang.

Arifin Tasrif, Menteri ESDM mengatakan, pihaknya akan menerapkan tiga opsi sebagai upaya untuk menurunkan harga gas. “Pemerintah telah menyusun opsi untuk menurunkan harga industri tertentu sampai dengan target Maret 2020,” kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, (27/1/2020).

Adapun masing-masing opsi tersebut yakni, pertama, pemerintah akan mengurangi bagian negara serta melakukan efesiensi gas. Beberapa biaya yang bakal dipangkas pemerintah antara lain, biaya penyaluran yang mencakup biaya transmisi dan biaya distribusi serta biaya niaga.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, biaya transmisi dipatok sekitar US$ 0,02 hingga US$ 1,15 per mmbtu. Biaya penyaluran (transmisi dan distribusi) dan biaya niaga merupakan bagian dari menjalankan opsi pertama Pemerintah dalam mengurangi jatah negara dan efisiensi penyaluran gas,” kata Arifin.

Opsi selanjutnya, pemerintah akan menerapkan kewajiban penyerahan sebagian gas kepada negara atau domestic market obligation (DMO) kepada badan usaha pemegang kontrak kerja sama (KKKS). Menurut Arifin, pihaknya akan segera menerbitkan Permen ESDM untuk mengatur tentang mandatori tersebut.

“Kewajiban ini akan segera ditetapkan dalam aturan DMO baru. Kami akan membagi kepada industri-industri yang strategis dan pendukung dan mana yang bisa dilakukan perdagangan sesuai dengan kewajaran bisnis,” ujar dia.

Opsi ketiga, Kementerian ESDM akan membuka impor gas. Pemerintah akan memberikan keleluasan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan industri yang belum terhubung jaringan gas.

Baca Juga:  Kejagung Sita Rumah Syahmirwan Tersangka Jiwasraya

Kardaya, anggota Komisi VII DPR RI mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menekan harga gas bumi untuk kebutuhan industri tertentu. Namun, ia mengkritisi opsi DMO lantaran tak akan bisa berdampak untuk menurunkan harga jual gas.

Menurut dia, pemerintah dapat langsung memotong bagian pemerintah dari hasil produksi gas selama hal tersebut tidak dituangkan dalam UU. “Pemerintah tentu paham mana iuran yang dapat dipangkas. Iuran yang tidak ada di UU itu bisa dipotong, meskipun ada di PP atau aturan lainya,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengakui, baru mampu menurunkan harga gas bumi pada tiga dari tujuh sektor industri. Harga gas di empat sektor industri tersebut saat ini masih di atas US$ 6 per mmbtu sehingga kurang ekonomis untuk kalangan pengusaha.

Adapun sektor industri yang harga gasnya masih tinggi yaitu yaitu harga gas industri keramik masih sekitar US$ 7,7 per mmbtu, industri kaca mencapai US$ 7,5 per mmbtu, industri sarung tangan karet US$ 9,9 per mmbtu, serta industri oleokimia senilai kisaran US$ 8 hingga US$ 10 per mmbtu.

Continue Reading

Energi

Pemerintah Tak Berdaya Tekan Harga Gas Industri

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Jauh panggang dari api. Kendati perintah Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga gas bagi kalangan industri telah digulirkan sejak empat tahun lalu, tapi hingga kini baru tiga sektor yang harganya disesuaikan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengatur harga gas bumi bagi tujuh sektor industri tertentu. Harga gas harus menyesuaikan keekonomian industri dan tak lebih dari US$ 6 per mmbtu.

Tujuan penetapan harga gas ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri. Adapun masing-masing bidang yang bakal mendapatkan harga gas murah tersebut yakni, industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Tapi, “Harga gas yang belum disesuaikan itu industri keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleokimia,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (27/1/2020).

Sementara, untuk industri pupuk, petrokimia, dan baja harga gasnya telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri ESDM NOmor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu. Misalnya, harga gas PT Petrokimia Gresik yang dipatok sebesar US$ 6 per mmbtu, PT Pupuk Kalimantan Timur senilai US$ 3,99 per mmbtu, dan untuk PT Krakatau Steel senilai US$ 6 per mmbtu.

Menurut Arifin, sedangkan empat industri yang belum disesuaikan harga gasnya masih tinggi. Harga gas untuk industri keramik masih sekitar US$ 7,7 per mmbtu, industri kaca mencapai US$ 7,5 per mmbtu, industri sarung tangan karet US$ 9,9 per mmbtu, serta industri oleokimia senilai kisaran US$ 8 hingga US$ 10 per mmbtu.

Baca Juga:  DPR Minta Kejagung Bidik Penyelewangan OJK Pada Kasus Asuransi

Nah, untuk dapat menekan harga gas, Kementerian ESDM akan berupaya seperti pengurangan bagian negara, kewajiban domestic market obligation (DMO) bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta akan membuka keran impor gas bagi kalangan swasta atau kawasan industri yang belum terhubung dengan jaringan gas nasional.

Continue Reading

POPULAR