Connect with us

Hukum

Erick Thohir Serahkan Persoalan Jiwasraya kepada Kejaksaan

Restu Fadilah

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Erick Thohir mengaku menyerahkan seluruh persoalan hukum yang membelit PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) kepada aparat penegak hukum.

“Tapi tentu kan sudah sepakat, yang  mana proses hukum dijalankan, bukan hanya untuk Jiwasraya tapi juga untuk semuanya,” ujar Erick ditemui usai Rapat Kerja dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin, (2/12/2019).

Di satu sisi, pihaknya juga terus berupaya untuk melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi tertua tersebut. Namun, ia tak menjelaskan secara detil upaya apa saja yang bakal diambil oleh Kementerian BUMN.

Ia hanya menyebut, akan membahas penyelesaian kasus tersebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terlebih dahulu.

“Nanti saya bersama OJK dan juga LPS bisa juga duduk. Saya belum mau bicara yang belum disepakati,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kejati DKI Jakarta mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam penjualan produk JS Saving Plan. Bahkan, Kejati DKI Jakarta telah menaikan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus ini.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M. Nirwan Nawawi menjelaskan bahwa pihaknya melihat adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kurun 2014–2018, yakni saat Jiwasraya menjual produk JS Saving Plan melalui unit kerja pusat bancassurance dan aliansi strategis.

Baca Juga:  Menteri Kelautan Minta Penertiban Tambang Ilegal di Laut Bangka

Hukum

Sikap KPK Atas Penyelundupan Barang Mewah Oleh Bos Garuda

Dadangsah Dapunta

Published

on

“Kami tidak bisa masuk di situ, supervisi paling, ya. ‘Kan itu sudah ditangani oleh penyidik. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) mereka sudah melakukan itu,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KORPORAT.COM, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan supervisi terkait dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Anti-corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Ia pun belum mengetahui pasti apakah ada indikasi terkait dngan penerimaan gratifikasi dalam penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton tersebut.

“Apakah itu ada pelanggaran? Apakah ada isu korupsi di sana? Apakah itu gratifikasi? Gratifikasi pasti akan debat, si penerima pasti bilang saya ‘kan belum 30 hari, 30 hari dia bisa lapor,” ucap Saut.

Terkait dengan pengelolaan di bandara, kata dia, KPK memang sudah masuk ke dalam tata kelola di bandara.

“Selama ini kami memang masuk di tata kelolanya. Kalaupun ada penyelidikan, saya tidak akan ngomong, sampai ada penyidikan baru saya ngomong. Akan tetapi, sudah beberapa kali saya ke bandara, sudah beberapa kali saya ke pelabuhan, itu hanya untuk melihat tata kelola di sana,” ungkap Saut.

Ia pun mengaku bahwa lembaganya turut diundang oleh Kementerian Keuangan pada hari Kamis (12/12) terkait dengan tata kelola bandara.

“Saya sudah beberapa kali ke bandara, tanggal 12 (Desember) ini saya juga akan ke sana untuk bicara baik-baik dengan semua stakeholder yang ada di bandara, itu atas undangan mereka juga. Bandara itu salah satu pendapatan yang bisa membayar BPJS dan seterusnya,” ujar Saut.

Baca Juga:  Buronan Korupsi PT PLN Batubara Diringkus Kejati DKI

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait dengan kasus sepeda Brompton dan motor Harley Davidson yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 oleh Bea Cukai beberapa waktu lalu.

Continue Reading

Hukum

Penyelundupan Harley Oleh Bos Garuda Dinilai Masuk Pidana

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyarankan penyelidikan dugaan penyelundupan komponen motor Harley Davidson yang menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, ditangani polisi.

“Polda Metro Jaya bisa, Bareskrim juga bisa. Namun, kalau melihat kasusnya yang begitu besar, saya mengharapkan Bareskrim saja,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr Edi Saputra Hasibuan, saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (8/12/2019)

Menurut dia, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia harus segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk pengembangan penyelidikan kasus itu.

Untuk kasus penyelundupan seperti itu, kata dia, biasanya memang ditangani Bea dan Cukai terlebih dulu dari aspek administrasinya, setelah itu aspek pidananya ditangani polisi.

“Saya kira sudah waktunya Bareskrim Polri mengambil langkah penyelidikan. Setelah terang kasusnya seperti apa, ada tindak pidana di dalamnya, baru meningkat menjadi penyidikan,” kata dia.

Pengajar Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengingatkan perlunya Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia menangani kasus itu adalah untuk memudahkan koordinasi dalam penyelidikan.

“Ini kan menyangkut kelas kakap. Mungkin perlu koordinasi soal barang, kan dari luar negeri juga. Siapa-siapa yang terlibat di situ. Saya kira lebih tepat Bareskrim Polri yang tangani,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, memberhentikan Askhara terkait kasus sepeda Brompton seri Explorer dan motor Harley Davidson Softail Shovelhead klasik yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Indonesia, Airbus A330-900neo oleh Bea Cukai, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  OJK Tak Tegas Tangani Jiwasraya hingga Bank Muamalat!
Continue Reading

Hukum

Kabareskrim Baru, Novel Baswedan: Semoga Punya Keberanian

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengharapkan Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri mempunyai keberanian untuk mengungkap kasus penyerangannya.

“Semoga Pak Sigit juga punya keseriusan dan keberanian karena tentunya masalah ini kan memang saya duga ada keterkaitan dengan orangnya cukup besar, tetapi tidak boleh terus karena hanya masalah itu kita menyalahkan sisi kepentingan kemanusiaan, kepentingan peradaban, kepentingan membela bangsa dan negara,” ujar Novel Baswedan, saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Saat ditanya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan kasusnya pada Senin (9/12), ia mengaku belum mengetahuinya.

Ia hanya menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus penyerangannya.

“Saya pastinya tidak tahu, cuma setelah empat kali diberi waktu sama Pak Presiden masa iya perintah Presiden diabaikan, kan keterlaluan,” ujar Novel pula.

Dia juga mengharapkan kasus-kasus penyerangan terhadap pegawai KPK lainnya dapat terungkap.

“Kalau pun nanti sudah diungkapkan mestinya setiap serangan pada orang-orang KPK juga diungkapkan, siapa tahu ada keterkaitan karena tidak boleh dibiarkan orang yang berjuang memberantas korupsi terus malah diserang, dan kemudian perkaranya ditutupi,” ujarnya pula.

Baca Juga:  OJK Tak Tegas Tangani Jiwasraya hingga Bank Muamalat!
Continue Reading

POPULAR