Connect with us

Energi

ESDM Bagikan Konverter Kit untuk Nelayan di Semarang

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar kegiatan distribusi konveter kit atau konkit kepada para nelayan di Kota Semarang. Pembagian alat konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) LPG 3 kilogram bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Iwan Prasetya Adhi, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengatakan, dalam kesempatan tersebut pihaknya membagikan 556 paket konverter kit. Masing-masingnya sebanyak 205 paket di tempat pelelangan ikan (TPI) Mangunharjo dan 351 TPI Tambakmulyo, Semarang.

“Dengan menggunakan LPG, kita harapkan lautnya menjadi lebih bersih dan otomatis ikannya lebih banyak. Pendapatan para nelayan juga pasti meningkat. Uang dari penghematan biaya operasional melaut ini dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (4/12/2019).

Menurut dia, pembagian paket perdana Konversi BBM ke BBG Untuk nelayan merupakan kali pertama di Kota Semarang. Nelayan yang mendapat paket tersebut hanya berlaku untuk yang telah memenuhi persyaratan.

Pada tahun 2019 ini, Kementerian ESDM mendapatkan tugas untuk mendistribukan paket konkit LPG 3 Kg sebanyak 13.305 unit paket. Selanjutnya, pada tahun 2020, direncanakan akan dibagikan 40.000 unit paket konversi BBM ke BBG untuk Nelayan di 26 provinsi.

Sementara, Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pihaknya meminta para nelayan untuk merawat dengan baik peralatan tersebut. “Alat ini mahal sekali, harganya per paket Rp 8,5 juta. Nelayan tidak perlu mengeluarkan uang, langsung diberikan gratis. Dijaga ya, jangan dijual,” kata dia.

Untuk menjamin kebutuhan pasokan LPG bagi nelayan, PT Pertamina telah berkomitmen untuk menambah 5.600 tabung yang berada di 8 pangkalan di pesisir pantai. Umumnya, untuk kebutuhan melaut para nelayan memerlukan sekitar 10 tahun saban bulan.

Baca Juga:  Pertamina Gelar RUPS Bulan Ini

Energi

Denmark Rekomendasi Roadmap Pengembangan EBT di 4 Provinsi

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggelar kerja sama dengan Denmark di sektor energi baru terbarukan (EBT). Negara tersebut memberikan rekomendasi berupa rencana umum energi daerah (RUED) untuk pengembangan energi yang ramah lingkungan di empat provinsi.

Pemberian rekomendasi oleh Denmark ini disampaikan oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Rasmus Prehn di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (5/12/2019).

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Denmark membantu skenario yang paling cocok untuk 4 wilayah terkait sistem tenaga listrik yang terjangkau, tangguh dan ramah lingkungan, serta bagaimana energi alternatif ini bisa menggantikan energi fosil. “Tantangannya adalah bisakah memanfaatkan potensi EBT yang ada dalam outlook dan mereduksi ketergantungan terhadap energi fosil,” kata dia dalam keterangan pers.

Adapun empat provinsi yang diberi perhatian oleh Denmark masing-masing yakni, pertama, Sulawesi Utara. Provinsi ini memiliki potensi untuk pengembangan pembnagkit listrik tenaga air (PLTA) ataupun pembangkit listrik tenaga mini hydro (PLTMH).

Kedua, Gorontalo. Wilayah ini berpotensi besar untuk mengembangkan tenaga surya atau solar. Menurut Arifin, apabila Sulawesi Utara dan Gorontalo berhasil mengembangkan energi hidro, energi surya dan menggunakan natural gas untuk menggantikan batubara, maka kedua provinsi ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar kurang lebih 50% pada tahun 2030.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan. Arifin mengatakan, hingga saat ini provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batubara. Padahal, energi angin, energi surya dan natural gas combined cycles dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batubara.

Dalam outlook yang dibuat Denmark, jika Kalimantan Selatan berhasil mengembangkan EBT hingga 34% untuk pasokan listrik, maka emisi gas rumah kaca dapat berkurang hingga 48% pada tahun 2030.

Baca Juga:  Kasus BHS, KPK Panggil Angkasa Pura Propertindo

Keempat, Provinsi Riau. Daerah yang memiliki dataran yang luas ini cukup potensial untuk pengembangan energi angin dan energi surya.

Pada 2030 mendatang, sektor EBT diharapkan mampu mendominasi bauran hingga 2/3 dari seluruh pasokan listrik. Apabila target yang dicantumkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) tercapai, maka diproyeksikan penghembatan pembangunan infrastruktur energi listrik di provinsi ini dapat mencapai Rp 13 miliar.

Continue Reading

Energi

Liabilitas Chevron, Penyebab Lamanya Negosiasi Transisi Blok Rokan

Restu Fadilah

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – Negosiasi antara PT Chevron Indonesia dengan PT Pertamina (Persero) terkait transisi atau pengambil alihan Blok Rokan tak kunjung rampung. Padahal, Pertamina akan secara resmi mengambil alih blok migas itu dari Chevron saat kontraknya habis pasa 2021.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menjelaskan, lamanya proses negosiasi lantaran adanya perbedaan penghitungan di sisi keekonomian antara kedua perseroan.

“Jadi tentu hitung-hitungan antara masalah benefit sampai 2021 dan juga liabilitas. Nah di situkan, keduanya sama-sama punya asumsi. Kalau di sini, ngitung risknya terlalu banyak karena liabilitasnya besar,” ujar Dwi saat ditemui di sela Rapat Kerja dengan Anggota DPR RI Komisi VII di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, (5/12/2019).

Dwi bilang, secara teknis, Pertamina sudah siap untuk mengoperasikan Blok Rokan. Termasuk untuk menjalankan program EOR (Enhanched Oil Recovery) di blok legendaris tersebut.

“Itu sudah siap semua yah, Pertamina juga sudah siapkan dana. Kalau sudah masuk 2020 apa saja yang perlu disiapkan, Pertamina udah siapkan,” katanya.

Sebelumnya pemerintah menargetkan negosiasi antara Chevron dan Pertamina bisa rampung pada akhir November 2019. Namun, hingga saat ini, negosiasi antara perusahaan milik AS dan pelat merah itu tak kunjung rampung.

Dwi mengakui bahwa lamanya proses negosiasi akan berdampak terhadap produksi migas dalam negeri. “Tentu berdampak, karena produksi 2020 dan 2021 kan ditentukan oleh aktivitas hari ini. Kalau tidak, ya hilang lagi,” katanya.

Sayangnya, kata Dwi, pihaknya tak bisa melakukan intervensi lebih salam. Sebab, ini merupakan bisnis to bisnis.

“B to b antara Chevron dan Pertamina. Jadi masing-masing perlu titik temu. Tapi kami mendorong betul untuk segera selesai,” pungkasnya.

Baca Juga:  PT Pelindo Kucur Uang Sewa Tanah Milik Sendiri, KPK Kantongi Bukti
Continue Reading

Energi

Hilirisasi Batubara Mesti Segera Diimplementasikan

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Badan Layanan Umum Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap hilirisasi pertambangan batubara di dalam negeri dapat segera dimplementasikan. Pasalnya, selama ini produksi batubara masih belum mampu ditingkatkan nilai tambahnya dan sebagian besar masih menjadi komoditas ekspor.

Nah, untuk mendorong hilirisasi batubara, Tekmira menggelar bussines ghatering dengan para perusahaan tambang pengguna jasa. Acara tersebut digelar di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (4/12/2019).

Hermansyah, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tekmira Kementerian ESDM mengatakan, lembaganya didorong untuk melakukan hilirisasi batubara dan sedang mempromosikan underground coal gasification (UCG) untuk segera diimplementasikan. “Orientasi kami saat ini adalah peningkatan layanan dalam menerapkan hasil-hasil inovasi teknologi mineral dan batubara dalam rangka peningkatan ketahanan energi dan nilai tambah mineral yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan badan usaha,” kata dia dalam keterangan yang dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (5/12/2019).

Tekmira merupakan lembaga penelitian dan pengembangan yang menangani penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara. Lembaga ini juga menyediakan layanan jasa antara lain layanan jasa pengolahan dan pemanfaatan mineral, layanan jasa pengolahan dan pemanfaatan batubara, layanan jasa pertambangan, dan layanan jasa pengujian laboratorium.

Hilirisasi belum berjalan

Budi Santoso, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) mengatakan, berbeda dengan mineral yang sebagian kecilnya telah dilakukan hilirasi seperti timah, pertambangan batubara sama sekali belum mengarah kepada program peningkatan nilai tambah. “Tapi, hingga sekarang ini banyak perusahaan tambang batubara yang sangat bebas mengekspor batubara,” kata dia.

Padahal, selain listrik, produk batubara banyak sekali manfaatnya untuk dijadikan produk hilir misalnya menjadi gas batubara maupun dalam bentuk cair. Oleh karena itu, pemerintah harus serius menata kembali pengusahaan tambang batubara agar dapat diarahkan untuk program hilirisasi.

Baca Juga:  Bank Swasta Besar Kompak Pasang Target Pertumbuhan Kredit 7% di 2020

Menurut Budi, sejumlah tambang milik perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambagan batubara (PKP2B) yang bakal habis masa kontraknya agar dapat diambil alih oleh BUMN. Sehingga, nantinya BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah dapat ditugaskan secara langsung untuk melakukan program hilirisasi batubara.

Dia mengatakan, cara ini sangat efektif untuk mendorog hilirisasi batubara sekaligus memperkuat perusahaan pelat merah. “Jangan lagi menganggap batubara sebagai komoditas ekspor, batubara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri,” kata dia.

Continue Reading

POPULAR