Connect with us

Energi

ESDM dan IEA Teken Kerja Sama Program Transisi Energi

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan International Energy Agency (IEA) menggelar penandatanganan kerja sama di bidang energy transitional programme untuk periode 2020-2021. Pelaksanaan kerja sama ini digelar dalam acara IEA Energy Ministerial Meeting di Paris, Perancis yang digelar pada 5-6 Desember lalu.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah program, antara lain data energi dan statistik, kebijakan darurat dan keamanan energi, tenaga listrik dan energi terbarukan, bioenergi, efisiensi energi, energi dan teknologi bersih termasuk kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM mengatakan, sinergi terhadap data energi dan statistik antara Kementerian ESDM dan IEA diharapkan akan menguatkan kapasitas pada pengumpulan data dan pemrosesan data di bidang energi di Indonesia. Sedangkan kerja sama dalam kebijakan darurat energi dan keamanan energi mencakup upaya dalam memenuhi pasokan darurat minyak, gas, produk perminyakan, pasokan listrik darurat, melalui pengembangan sistem tanggap darurat.

“Di subsektor tenaga listrik dan energi baru terbarukan, Kementerian ESDM dan IEA akan berkolaborasi dalam mengidentifikasi praktik terbaik untuk peraturan dan desain pasar guna meningkatkan investasi energi terbarukan serta sumber daya di Indonesia,” kata Agung dalam keterangan pers, Senin (9/12/2019).

Kolaborasi ini bertujuan mendukung rencana Indonesia dalam mencapai target 23 persen listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, surya dan sumber terbarukan lainnya pada tahun 2025.

Selain itu, IEA juga akan membantu proses pengembangan strategi bioenergi, termasuk mandatori pencampuran biofeul pada bahan bakar minyak. “Kementerian ESDM dan IEA akan membahas peluang untuk meningkatkan kerja sama tentang berbagai teknologi energi. IEA ekan merekomendasikan opsi dan langkah untuk mempercepat transisi energi bersih dari sisi permintaan di industri, transportasi, bangunan dan rumah tangga atau jaringan gas kota,” ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Jiwasraya, Kejagung Cekal 10 Orang

Energi

Tiga Opsi Pemerintah Tekan Harga Gas

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah menyatakan terdapat tiga opsi yang harus segera diputuskan untuk dapat menekan harga gas di pasar domestik. Pasalnya, selama ini harga gas di dalam negeri tidak kompetitif sehingga mengurangi daya saing industri nasional.

Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini sedikitnya ada enam sektor industri yang membutuhkan gas alam sebagai bahan baku. Masing-masing yaitu, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, serta industri gelas. Selain itu, gas alam juga dibutuhkan untuk pembangkit listrik.

Sayangnya, besarnya kebutuhan gas di dalam negeri masih belum dapat dipenuhi secara optimal oleh para produsen dan distributor gas lantaran tingginya harga jual. “Artinya ketika porsi gas sangat besar bagi struktur biaya produksi maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus poduk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Jokowi dalam rapat terbatas, pekan lalu.

Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini ada tiga opsi yang akan ditempuh. Pertama, pemerintah akan mengurangi atau bahkan mengurangi jatahnya sendiri dalam bagi hasil penjualan gas.

Jokowi akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempertimbangkan opsi ini. “Jatah pemerintah US$ 2,2 per MMBtu, kalau ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, maka akan bisa lebih murah,” kata dia.

Kedua, pemerintah bisa memberlakukan kewajiban memasok gas atau domestic market obligation (DMO) untuk kebutuhan domestik untuk produsen atau distributor gas. Dengan demikian, kalangan industri akan terjamin kebutuhan gasnya.

Ketiga, pemerintah membuka opsi impor gas kepada kalangan industri. “Ya tiga itu pilihannya,” tutur Jokowi.

Sejatinya, persoalan gas telah menjadi perhatian pemerintah sejak 2016 lalu. Yakni, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Baca Juga:  Pansus DPR Justru Bakal Perkeruh Penyelesaian Jiwasraya

Namun sayangnya, keluarnya kebijakan tersebut belum dapat menekan harga gas di dalam negeri. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannnya untuk kembali mengalkulasi struktur harga gas mulai dari hulu hingga hilir.

Continue Reading

Energi

SKK Migas Janji Proses Perizinan Dipangkas Tiga Hari

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan proses perizinan bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan dapat dipangkas dari semula 15 hari menjadi tiga hari. Penghematan waktu perizinan tersebut dilakukan melalui layanan one door service policy (ODSP).

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas mengatakan, lewat layanan ODSP pihaknya akan ikut terjun bersama KKKS untuk menyelesaikan persoalan perizinan baik yang terkait lintas sektoral maupun yang ada di daerah. “Perizinan yang biasanya 15 hari menjadi 3 hari,” ujar dia usai membuka secara resmi layanan ODSP di kantornya, Rabu (1/15/2020).

ODSP akan terdiri dari empat struktur kelompok kerja yang disesuaikan dengan jenis perizinan. Masing-masing yaitu, perizinan terkait lahan dan tata ruang, perizinan terkait lingkungan dan keselamatan serta keamanan, perizinan yang mencakup penggunaan sumber daya dan infrastruktur lainnya, serta perizinan yang meliputi penggunaan sumber daya dari luar negeri.

Menurut Dwi, dengan layanan online tersebut pihaknya dapat membantu KKKS untuk mempercepat pelaksanaan proyek. “Keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas hambatan perizinan yang lama dan memakan waktu tidak akan terjadi lagi dengan layanan ODSP,” tutur dia.

Diharapkan dengan penerapan layanan ini, proyek hulu migas bisa dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja. Sehingga, para kontraktor KKS dapat melakukan efesiensi biaya dan nantinya berdampak positif bagi penerimaan negara.

“Upaya yang kami lakukan ini merupakan salah satu cara untuk merealisasikan target lifting 1 juta barel setara minyak pada 2030,” kata Dwi.

Nico Muhyiddin, Vice President Corporate Services Inpex Masela Ltd mengatakan, pihaknya menyambut positif kebijakan yang dilakukan SKK Migas. “Selama ini perizinan merupakan salah satu masalah yang dapat memperlambat proyek, layanan ODSP ini langkah tepat apalagi SKK Migas tadi membagi empat kluster perizinan sehingga akan lebih tepat sasarannya,” kata dia.

Baca Juga:  Erick Angkat Zulkifli Zaini dan Amien Sunaryadi Sebagai Dirut-Komut PLN
Continue Reading

Energi

Ini 5 Proyek Investasi UEA di Bidang Energi dan Mineral

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Uni Emirat Arab (UEA) berencana akan berinvestasi di Indonesia untuk 5 proyek pembangunan di bidang energi dan mineral. Rencananya, negara tersebut akan mengucurkan dana lebih dari US$ 12 miliar.

Rencana kerja sama antara Indonesia dan UEA disepakati dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota UEA, Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1) petang waktu setempat.

Adapun kelima proyek yang akan disokong investasinya oleh UEA yakni, pertama, proyek pembangunan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 145 megawatt peak (MWp). Proyeksi nilai investasi untuk pembangunan proyek ini mencapai US$ 129 juta.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, nantinya UEA akan bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBi). PLTS Terapung Cirata diproyeksikan memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Powerplant sebesar 132,5 MW.

Kedua, proyek LPG Supply Contract. Kerja sama yang digelar antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan PT Pertamina dengan nilai kontrak mencapai sekitar US$ 90 juta hingga US$ 270 juta.

Selanjutnya, kesepakatan antara Pertamina dan ADNOC untuk melanjutkan negosiasi kepemilikan hingga 49% saham PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) – RDMP RU V. Potensi kerja sama ini nilainya mencapai US$ 1,6 miliar.

Keempat, proyek peningkatan kapasitas produksi ingot alloy dan billet. Proyek ini ditandatangani pula kerja sama Emirates Global Aluminium (EGA) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Nantinya, kapasitas produksi akan ditingkatkan menjadi 300.000 ton per tahun.

Baca Juga:  Erick Angkat Zulkifli Zaini dan Amien Sunaryadi Sebagai Dirut-Komut PLN

Terakhir, proyek pembangunan pabrik petrokimia. Penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara ADNOC dan Pertamina ini menyepakati untuk kerjasama pembangunan project crude to petrochemical dengan nilai mencapai US$ 10,1 miliar.

Continue Reading

POPULAR