Connect with us

Hukum

Garuda Selundup Moge, Erick Belum Bertindak

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir belum mengambil tindakan apapun atas dugaan penyelundupan motor gede (Moge) melalui kargo pesawat milik PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk.

Hanya saja Erik mengatakan bahwa dia masih menunggu sejauh mana proses perkara itu di Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Kita tunggu saja. Saya kira ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sendiri sudah menginstruksikan kepada Kepala Bea Cukai untuk melihat se-transparan mungkin dan beliau akan turun langsung. Saya tinggal menunggu,” kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sebagaimana yang telah dikatakan, pada 17 November, pesawat baru Garuda Indonesia yang terbang dari Toulouse, Prancis tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Dari pesawat tersebut, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menemukan sepeda motor Harley Davidson yang diselundupkan dengan cara diurai dan dikemas dalam 15 paket kargo.

Baca Juga:  Dorong Pertumbuhan Ekonomi, UMKM Perkuat Kemitraan

Hukum

Direktur PT SAA Akui Uang Muka Suap Impor Bawang Rp3,5 Miliar

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Direktur PT Sampico Adhi Abattoir (SAA), Doddy Wahyudi mengakui bahwa ada kesepakatan “fee” sebesar Rp3,5 miliar untuk mendapatkan kuota impor bawang putih.

“(Rp3,5 miliar) itu untuk uang muka, bukan totalnya untuk saat itu,” kata Doddy dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Doddy bersama-sama dengan Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung dan seorang wiraswasta Zulfikar menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap kepada anggota DPR Komisi VI dari fraksi PDI-Perjuangan I Nyoman Dhamantra sebesar Rp3,5 miliar untuk mendapatkan kuota impor bawang putih.

Suap dilakukan melalui orang dekat Nyoman, Mirawati Basri.

“Saya ketemu sama Ibu Mirawati. Saya enggak ketemu Pak Nyoman,” ungkap Doddy.

Dalam dakwaan disebutkan pada sekitar awal 2019, Chandry berniat untuk mengajukan kuota impor bawang putih padahal diketahui PT CSA gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Pertani atas wajib tanam yang telah dilaksanakan oleh PT Pertani pada 2018.

Pada Juni 2019, Doddy bertemu dengan Afung dengan Doddy mengatakan sudah memiliki jalur melalui Mirawati dan Nyoman untuk pengurusan impor bawang putih 2019 sehingga Afung setuju menjadi importir bawang putih dan meminta Doddy untuk mengurus penerbitan RIPH dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan sebesar 20 ribu ton untuk PT CSA.

Pada 1 Agustus 2019, Mirawati bersama dengan Dody, Zulfikar, Indiana, Ahmad Syafiq dan Elviyanto bertemu dan menyepakati “commitment fee” terkait pengurusan kuota impor bawang putih sebesar Rp3,5 miliar.

“Saya sampaikan ke Pak Afung, karena dia maunya SPI-nya terbit dulu baru dia bayar. Jadi saya sampaikan Rp2 miliar itu ditalangin Pak Zulfikar dulu. Pak Zulfikar kan yang mempertemukan saya dengan Bu Mira, jadi saya bahasanya ke Pak Afung, bilang dari Pak Zulfikar dulu,” tambah Doddy.

Baca Juga:  Pasar Jaya Sasar Bisnis Digital dan Rumah Susun

Untuk mendapatkan uang tersebut, Afung pun meminjam kepada Zulfikar.

“Bu Mira minta uang ‘success fee’ terus, uang keseriusan, saya berpikir pasti Pak Afung gak bisa. Pas didesak itu, di Imperial Steam Pot itu, pas Bu Mira bahas itu Bu Mira tahu Pak Zulfikar yang nalanginnya dulu. Saya sama Pak Zulfikar sempat bicara dulu, untuk masalah kompensasi,” ungkap Doddy.

Doddy mengakui ia sesungguhnya masih ragu apakah Mira dapat mengurus kuota impor bawang atau tidak.

“Kita sebetulnya masih ragu ya, ini benar tidak sih uangnya dipakai buat pengurusan itu sama mereka atau tidak. Takutnya enggak kembali. Pak Zulfikar menekankan biar ‘fair’ kita bikin rekening bersama kan dibilangnya untuk dana operasional dan keseriusan, jadi biar tahu pemakaiannya untuk apa,” tambah Doddy.

Pada 7 Agustus 2019 Zulfikar akhirnya mentransfer sebesar Rp2,1 miliar ke rekening Doddy, lalu Doddy mentransfer Rp2 miliar ke money changer Indocev atas nama Daniar Ramadhan Putri. Doddy dan Ahmad Syafiq lalu membuat rekening bersama di Bank BCA untuk memasukkan uang Rp1,5 miliar sebagai sisa “commitment fee” untuk diserahkan setelah SPI dari Kementerian Perdagangan terbit.

“Waktu itu bu Mira sampaikan ini nanti ditransfer ke orang saya,” ungkap Doddy.

Sedangkan Afung mengakui bahwa untuk impor bawang putih memang akan menggunakan jatah partai.

“Pak Doddy bilang ada jatah partai dari PDIP, aku ngomong ‘oh hebat dong’ tapi tentang jatah partai gak mengikuti itu,” kata Afung.

Pada sidang Kamis (28/11), nama putra ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yaitu Rizki Pratama atau yang akrab disapa Tatam sempat disebut oleh I Nyoman Dhamantra saat menjadi saksi untuk ketiga terdakwa.

Baca Juga:  Gugatan Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Sah Sebagai Tersangka KPK

“Saksi kenal dengan yang namanya Pak Tatam?” tanya jaksa KPK Takdir M Suhan.

“Kenal,” jawab Nyoman.

“Beliau siapa?” tanya jaksa.

“Putranya Bu Mega,” jawab Nyoman.

Namun jaksa tidak mendalami lebih lanjut mengenai keterkaitan antara anak Megawati tersebut dalam kasus ini.

Continue Reading

Hukum

Suap Impor Bawang, Politisi PDIP Nyoman Dhamantra Segera Disidang

Dadangsah Dapunta

Published

on

Impor Bawang, KPK Perpanjang Penahanan Politikus PDIP - korporat

KORPORAT.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas, barang bukti, dan tiga tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019 ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Tiga tersangka itu, yakni eks anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri dari unsur swasta atau orang kepercayaan Dhamantra, dan Elviyanto juga dari unsur swasta. Ketiganya merupakan tersangka penerima suap dalam kasus tersebut.

“Penyidikan untuk tiga tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan izin import bawang putih tahun 2019 telah selesai. Hari ini, dilakukan penyerahan tersangka, pelimpahan berkas, dan barang bukti ke penuntutan atau tahap 2,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/12/2019)

Febri mengatakan rencana sidang terhadap ketiga orang tersebut akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi dari berbagai unsur,” kata Febri.

Baca Juga:  Pasar Jaya Sasar Bisnis Digital dan Rumah Susun
Continue Reading

Hukum

Anak Buah Bos Garuda Indonesia Pasang Badan untuk Selundupkan Harley

Restu Fadilah

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – SAS dan LS, pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk loyal betul terhadap atasannya Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadipytra alias Ari Askhara. Betapa tidak, ketimbang memberikan keterangan yang jujur kepada penyelidik Bea Cukai Kemenkeu, SAS dan LS memilih pasang badan agar bosnya tak terjerat kasus penyelundupan suku cadang motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat baru Garuda Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, dugaan adanya aksi pasang badan itu, berdasarkan pada sejumlah kejanggalan yang ditemukan selama proses penyelidikan.

Pertama, nama SAS dan LS tercantum dalam claimtag sepeda motor gede (Moge) ilegal tersebut. Kendati, diduga motor klasik itu adalah milik Direktur Utama Garuda Indonesia I Gede Ngurah Askhara Danadiputra.

Kedua, SAS mengaku bahwa barang tersebut dibeli melalui account e-Bay. Namun ketika dilakukan pengecekan, pihak bea cukai tak dapat kontak dari penjual yang didapat dari e-Bay tersebut.

Ketiga, SAS memiliki utang di bank sebesar Rp 30 juta untuk merenovasi rumah. Selain itu, SAS juga diketahui tidak memiliki hobi sebagai pengguna motor gede sejenis Harley Davidson.

“Kita juga lihat saudara SAS punya bank utang sebanyak Rp 30 juta yang dicarikan pada Oktober untuk renov rumah. Kita sudah lihat transfer uang dari SAS ke rekening istri sebanyak 3 kali senilai Rp 50 juta. Kami melihat saudara SAS ini memang hobbynya sepeda, kita ketahui dia tidak punya hobi itu tapi impor Harley,” paparnya.

Kendati demikian, Bea Cukai tak akan terpaku pada keterangan dua orang tersebut. Buktinya, hingga kini mereka masih terus melakukan penyelidikan terhadap dua penumpang pesawat berinisial SAS dan LS tersebut.

Baca Juga:  Oktober 2019, Neraca Perdagangan Surplus US$ 161,3 Juta

SAS adalah nama yang tertera pada claimtag 15 koli yang berisi sparepart motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai. Sedangkan LS adalah nama yang tertera pada claimtag 3 koli yang berisi 2 unit sepeda Brompton kondisi baru beserta aksesoris sepeda. Tujuannya, untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar melakukan atas nama dirinya sendiri atau menutupi pihak lain.

Menurut Ani, jika benar yang bersangkutan ternyata menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang tidak benar maka bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

Ia pun mengingatkan tentang Pasal 103 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan dipalsukan akan kena hukuman pidana.

Adapun hukumannya adalah pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta.

Continue Reading

POPULAR