Connect with us

Mineral

KPPU Siap Selidiki Perdagangan Ore Nikel

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tampaknya tidak tinggal diam menanggapi keluhan penambang nikel di Tanah Air. Wasit anti monopoli itu siap menindak pengusaha apabila terbukti melanggar aturan persaingan usaha.

Guntur Syahputra Saragih, Anggota KPPU mengatakan, lembaganya tidak akan masuk dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoal larangan ekspor nikel yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang. Namun, pihaknya akan melihat kondisi pengusahaan tambang dari sisi persaingan usahanya.

Menurut dia, tertutupnya pintu ekspor tersebut dapat membuat penambang terdesak lantaran hanya boleh menjual ore di dalam negeri. “Sehingga ini bisa bisa memicu tidakan monopsoni yang merupakan salah satu persaingan usaha tidak sehat. KPPU bisa masuk kalau ada praktek yang diduga melanggar UU Nomor 5/1999,” kata Guntur dalam diskusi Kontroversi Penghentian Ekspor Bijih Nikel dan Pembangunan Smelter di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Monopsoni merupakan keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Menurut Guntur, sangat mungkin perusahaan pengolahan dan permurnian mineral (smelter) melakukan tindakan monopsoni karena melimpahnya pasokan bijih dari para penambang.

Selain itu, KPPU juga bisa melakukan penyelidikan dalam pengusahaan penambangan nikel apabila ada perusahaan besar yang diduga merugikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Namun, kami butuh bantuan dari pengusaha untuk secara aktif melaporkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran, kami siap masuk dan menindak pengusaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat,” kata Guntur.

Sebelumnya, pengusaha tambang nikel mengeluhkan belum adanya aturan harga jual bijih nikel di dalam negeri. Alhasil, selama ini para penambang merasa tawaran harga jual ore dari smelter di Tanah Air masih di bawah harga pasar internasional. Bahkan, para penambang ini mengancam akan memboikot pasokan apabila belum ada aturan yang tegas dari pemerintah.

Baca Juga:  Dirgantara Indonesia Ekspor Pesawat Militer CN235 ke Nepal

Mineral

55 Pulau Terkecil Terancam Aktivitas Penambangan

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Sebanyak 55 pulau terkecil di Tanah Air terancam ekosistemnya lantaran adanya aktivitas penambangan. Bahkan, berapa di antaranya terlibat konflik dengan masyarkat di sekitar areal tambang karena merasa terganggu kehidupannya.

Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian akan aktivitas penambangan di pulau-pulau terkecil di Indonesia. Hasilnya, dari 16.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke terdapat sedikitnya 55 pulau terkecil yang terancam akan aktivitas penambangan.

“Pulau-pulau terkecil sudah dikavling oleh perusahaan tambang di Maluku misalnya ada Pulau Gee dan Pulau Pakal, sedangkan di Sulawesi Tenggara ada Pulau Kabaena dan Pulau Wawonii. Secara hukum ini bertentangan dengan UU,” kata dia dalam acara diskusi di Cikini Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut Melky, kehadiran perusahaan tambang di pulau terkecil sejatinya melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di mana, di Pasal 35 UU tersebut menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar.

Konflik di Pulau Wawonii

Seharusnya, berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar UU Nomor 27/2007. “Kalau tidak dilakukan penanganan oleh pemerintah tentu akan menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar tambang dan perusahaan,” ujar Melky.

Ia mencontohkan, saat ini masyarakat Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara sedang berkonflik dengan perusahaan tambang di sana. Pulau yang memiliki luas 86.578 hektare (ha) ini terdapat tujuh izin usaha pertambangan (IUP) dengan total luas wilayah 7.649 ha.

Baca Juga:  2020, Pemerintah Siapkan Rp 10 T di 5 Pariwisata Strategis

Masing-masing perusahaan pemegang IUP yaitu PT Gema Kreasi Perdana yang memegang dua IUP dengan total luas areal 954 ha, PT Alotama Karya, PT Bumi Konawe Mining, PT Kimco Citra Mandiri, serta PT Konawe Bhakti Pratama. “Yang sudah memiliki izin operasi produksi yaitu Gema Kreasi Pertama yang merupakan bagian dari Harita Group, mereka yang sedang berkonflik dengan masyarakat. Bahkan, melaporkan ke Polisi sebanyak 27 warga dengan berbagai tuduhan,” ujar dia.

Melky mengatakan, pihaknya meminta KKP segera melakukan tindakan untuk menangani kasus ini agar tidak berkepanjangan. Pasalnya, kegiatan penambangan di Pulau Wawonii juga telah mengancam ekonomi masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Ahmad Aris, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil KKP mengatakan, baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri KKP Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. “Dengan aturan pelaksanaan UU Nomor 27/2007 ini, kami bisa melarang izin pertambangan di pulau yang sangat kecil yakni di bawah 100 kilometer persegi,” ujar dia.

Persoalan konflik tambang di pulau terkecil yang saat ini terjadi sejatinya tidak hanya merupakan tanggung jawab dan kewenangan KKP. Aris bilang, namun harus melibatkan sektor lain yang juga punya kewenangan menerbitkan izin mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Pemerintah Provinsi setempat selaku penerbit perizinan.

Continue Reading

Mineral

Keluhkan Harga Domestik, Penambang Nikel Ancam Pemboikotan

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kalangan pengusaha tambang nikel mengeluhkan kondisi harga jual bijih (ore) di pasar domestik. Bahkan, para penambang mengancam akan menggelar pemboikotan manakala pemerintah tidak turun tangan mengatur harga dari hulu ke perusahaan pengolahan dan pemurnian (smelter).

Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengatakan, selama ini para penambang merasa tawaran harga jual ore dari smelter di Tanah Air masih di bawah harga pasar internasional. “Kami menginginkan harganya sesuai dengan harga di pasar ekspor, kalau tidak kami akan boikot untuk menjual ke smelter,” kata dia di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Sejatinya pemerintah telah menetapkan harga patokan mineral (HPM) yang diatur secara berkala setiap bulan. Namun, menurut Meidy, penetapan patokan tersebut tidak dapat mengikat pengusaha smelter lantaran hanya sebagai standar untuk pungutan bea keluar ataupun pajak royalti.

Oleh sebab itu, pengusaha meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat mengatur harga jual ore di pasar domestik yang wajib dipatuhi para pengusaha smelter. “Kami sudah sampaikan permohonan ini, harus ada aturan. Kami juga siap untuk menahan suplai ore nikel sampai enam bulan selama belum ada aturan,” kata Meidy.

Sejauh ini, beberapa perusahaan tambang nikel telah menyatakan komitmennya untuk menggelar aksi boikot tersebut. Namun, Meidy tidak menjelaskan dengan detail jumlah perusahaan maupun potensi pasokan yang bakal tersendat untuk diserap smelter nikel di dalam negeri.

Baca Juga:  Bappenas Gandeng McKinsey Gelar Kajian Ibu Kota Baru
Continue Reading

Mineral

Pemerintah Kawal Pembangunan Smelter Freeport

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah akan mengawal pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur agar bisa beroperasi sesuai jadwal. Salah satu yang bakal dilakukan Kementerian Perindustrian misalnya, melakukan sinkronisasi kebijakan yang dianggap menghambat proyek pembangunan.

Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian mengatakan, proyek smelter Freeport dinilai akan meningkatkan daya saing industri manufaktur di Tanah Air. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya untuk mendorong pembangunan pabrik tembaga batangan tersebut agar bisa dipercepat pengoperasiannya.

“Progres pembangunan smelter Freeport sudah sesuai jadwal, tetapi kami ingin proyek ini bisa lebih cepat walaupun sebenarnya line pertamanya ditargetkan bisa berproduksi pada tahun 2022,” katanya, Selasa (29/10/2019).

Saat ini, kendala yang tengah dihadapi perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut peroleh perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Sehingga, proyek pembangunan pabrik di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik tersebut masih jalan di tempat.

Menurut Agus, pihaknya akan melakukan sinkronisasi dengan kementerian terkait agar proyek tersebut tidak lagi terkendala. “Harus ada aturan-aturan yang mendukung di antara kementerian, seperti aturan berkaitan dengan Amdal, sehingga itu harus kami sinkronkan agar izin lingkungan bisa dikeluarkan lebih cepat,” tuturnya.

Proyek pembangunan smelter Freeport membutuhkan dana investasi sekitar US$ 2,8 miliar diproyeksikan akan memacu daya saing industri dalam negeri melalui peningkatan nilai tambah atau hilirisasi industri. Smelter Freeport yang dibangun di atas lahan 100 hektare itu diproyeksikan mampu menghasilkan produk hilir, antara lain 550 ribu ton per tahun katoda tembaga, 1,3 juta ton terak,150 ribu ton gipsum, serta 6.000 ton lumpur anoda per tahun.

Baca Juga:  Terima Suap, Direktur Krakatau Steel Divonis 1,5 Tahun Penjara

Dari hasil produk tersebut, akan memacu industri manufaktur di dalam negeri semisal industri kabel, industri otomotif, serta petrokimia. “Banyak produk hilirisasi yang bisa kami kejar agar di Indonesia bisa ada pabrik-pabrik yang nanti akan menggunakan hasil pemurnian dari Freeport. Nilai tambahnya kami dorong,” ujar Agus.

Continue Reading

POPULAR