Connect with us

Energi

Ini 5 Proyek Investasi UEA di Bidang Energi dan Mineral

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Uni Emirat Arab (UEA) berencana akan berinvestasi di Indonesia untuk 5 proyek pembangunan di bidang energi dan mineral. Rencananya, negara tersebut akan mengucurkan dana lebih dari US$ 12 miliar.

Rencana kerja sama antara Indonesia dan UEA disepakati dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota UEA, Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1) petang waktu setempat.

Adapun kelima proyek yang akan disokong investasinya oleh UEA yakni, pertama, proyek pembangunan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 145 megawatt peak (MWp). Proyeksi nilai investasi untuk pembangunan proyek ini mencapai US$ 129 juta.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, nantinya UEA akan bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBi). PLTS Terapung Cirata diproyeksikan memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Powerplant sebesar 132,5 MW.

Kedua, proyek LPG Supply Contract. Kerja sama yang digelar antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan PT Pertamina dengan nilai kontrak mencapai sekitar US$ 90 juta hingga US$ 270 juta.

Selanjutnya, kesepakatan antara Pertamina dan ADNOC untuk melanjutkan negosiasi kepemilikan hingga 49% saham PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) – RDMP RU V. Potensi kerja sama ini nilainya mencapai US$ 1,6 miliar.

Keempat, proyek peningkatan kapasitas produksi ingot alloy dan billet. Proyek ini ditandatangani pula kerja sama Emirates Global Aluminium (EGA) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Nantinya, kapasitas produksi akan ditingkatkan menjadi 300.000 ton per tahun.

Baca Juga:  2019, Investasi di Jakarta Capai Rp 123,9 Triliun

Terakhir, proyek pembangunan pabrik petrokimia. Penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara ADNOC dan Pertamina ini menyepakati untuk kerjasama pembangunan project crude to petrochemical dengan nilai mencapai US$ 10,1 miliar.

Energi

Insentif Gas Industri Perlu Dievaluasi Kembali

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Ketua DPP Hanura Inas N Zubir menilai, kebijakan penurunan harga gas untuk kalangan industri dengan cara mengurangi bagi hasil negara pada hulu migas, adalah solusi yang tidak kreatif dan mengulang cerita lama.

Pasalnya tutur Inas, pada tahun 2005, Pemerintah pernah mencabut subsidi BBM untuk industri lantaran kemampuan APBN tidak lagi dapat menopang beban subsidi BBM.

Jika kali ini dipaksa untuk mengurangi jatah bagi hasil negara pada hulu migas, tentu akan berpengaruh pada penerima negara dan berdampak pada APBN.

“Pengurangan penerimaan negara dari hulu migas untuk insentif industri, hal ini adalah bentuk lain dari subsidi untuk bahan bakar industri karena pada akhirnya berdampak kepada target penerimaan APBN dan keuangan negara. Apakah tepat jika Negara memberikan subsidi gas bumi untuk industri? Padahal kebijakan yang mirip seperti itu sudah pernah ada lalu dicabut oleh Pemerintah, yaitu subsidi BBM industri pada tahun 2005 yang lalu,” katanya secara tertulis, Senin (24/2/2020).

Karenan itu, Inas menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi kembali sejauh mana efektifitas nilai tambah dari kebijakan tersebut.

“Apakah Pemerintah sudah putus asa sehingga sudah tidak dapat menemukan instrumen atau solusi lain yang dapat diberikan kepada industri agar dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian nasional dibandingkan memilih untuk melakukan skema subsidi gas bumi untuk industri yang sudah kita tinggalkan dalam konteks subsidi BBM pada 15 tahun yang lalu,” tuturnya.

Sesungguhnya, ibuh Inas, haga gas industri saat ini jauh lebih kompetitif dibandingkan harga bahan bakar minyak. Mengacu pada harga Januari 2020, harga BBM industri jenis HSD adalah Rp 13.365 per Liter atau setara USD 27,20 per MMBTU dan jenis MFO adalah sebesar Rp 11.220 per Liter atau setara USD 21,19 per MMBTU.

Sementara harga gas bumi industri berkisar di USD 8,87/MMBTU. Melihat profil tersebut, maka sejatinya harga gas bumi adalah 32% dari harga HSD dan 42% dari harga MFO.

Untuk diketahui, Pemerintah berencana untuk menurunkan harga gas bumi industri dengan cara mengurangi bagian negara di hulu dengan harapan agar dapat memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Upaya itu merupakan bentuk insentif yang diberikan Pemerintah sehingga industri dalam negeri dapat tumbuh dan bersaing dikawasan maupun global untuk mendorong perekonomian nasional.

Rencana Pemerintah tersebut sampai diangkat dalam Rapat Terbatas pada tanggal 6 Januari 2020 yang lalu. Upaya untuk menurunkan harga gas bumi industri sebagaimana amanat Perpres No. 40/2016 dilakukan melalui pengurangan atau penghilangan bagian negara dari hulu sebesar kurang lebih USD 2,2/MMBTU sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pengantar Ratas, dengan dua opsi tambahan yaitu penerapan DMO dan pelaksanaan impor gas.

Baca Juga:  Capai Kesepakatan Dengan SFO, Pengusutan Korupsi Garuda Makin Lantang
Continue Reading

Energi

BPS: Faktor Migas, Neraca Dagang RI Masih Defisit

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit. Diketahui, posisi perdagangan pada Januari 2020 mengalami defisit sebesar USD 864 juta atau USD 0,86 miliar.

Menurut Suhariyanto, defisit itu terjadi karena nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor. BPS mencatat, nilai ekspor Januari 2020 sebesar USD 13,41 miliar. Sementara, nilai impor mencapai USD 14,27 miliar.

‘’Meski mengalami defisit, ini masih lebih kecil bila dibandingkan defisit yang terjadi di Januari 2019 yang sebesar USD 1,06 miliar,’’ ujar pria yang akrab disapa Kecuk itu di kantor BPS, Jakarta, Senin (17/2).

Defisit Januari 2020 itu terutama disebabkan karena neraca dagang migas yang masih defisit hingga USD 1,18 miliar. Sedangkan, neraca dagang non migas mengalami surplus USD 317 juta.

Dia berharap agar kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan bisa diimplementasikan dengan baik. Misalnya, implementasi B30 diharapkan berjalan dengan mulus.

Baca Juga:  2019, Investasi di Jakarta Capai Rp 123,9 Triliun
Continue Reading

Energi

Defisit Impor Baja, Jokowi Perintahkan Penurunan Harga Gas Industri

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, impor baja yang dilakukan telah menjadi penyumbang utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor nasional. Menlonjaknya laju impor disinyakir karena harga gas untuk industri terlalu mahal.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Presiden Rabu (12/2/2020)

Oleh karena itu, Jokowi menilai perlunya untuk mendorong industri baja nasional agar lebih kompetitif.

“Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku termasuk harga gas,” katanya.

Untuk itu terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.

Hal pertama yakni memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, kedua segera merealisasikan harga gas untuk industri yaitu sebesar 6 dolar AS per MMBTU, ketiga ditekankan ada perhitungan dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri.

Baca Juga:  2019, Investasi di Jakarta Capai Rp 123,9 Triliun
Continue Reading

POPULAR