Connect with us

Keuangan

Jiwasraya Dinilai Sengaja Beli Saham BUMN ‘Lapis Kedua’

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai sengaja melakukan pembelian saham BUMN lapis kedua agar portofolio tetap terlihat bagus oleh auditor. Padahal, saham yang dibeli tersebut justru saham BUMN ‘gorengan’ yang belakang merugikan perusahaan.

Satrio Utomo, Analis dan pengamat pasar modal mengatakan, di era tahun 2000-an BUMN merupakan tulang punggung pasar modal di Indonesia. Sehingga, pihak manapun yang memiliki saham perusahaan pelat merah akan terlihat bagus portofolionya.

Tapi sayangnya, tidak semua saham BUMN merupakan merupakan investasi yang aman dan menguntungkan. “Membeli saham BUMN hanya supaya kelihatan investasinya bagus bagi auditor, tapi yang justru lebih banyak di BUMN lapis kedua atau saham BUMN ‘gorengan’ yang belum tentu bagus, dan belakangan terbukti tidak bagus,” kata Satrio, Jumat (10/1/2020).

Menurut dia, kebijakan yang dilakukan manajemen Jiwasraya kala itu dengan membeli Saham BUMN ‘gorengan’ bertujuan untuk sekadar akal-akalan kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Satrio menilai, para auditor BPK tidak secara detail mengetahui kinerja saham, dan hanya sekadar tahu Jiwasraya memiliki saham BUMN.

“Jiwasraya investasi justru di BUMN yang menengah kecil, peminat tidak terlalu banyak dan cenderung lemah. Tidak tepat kalau investasi dalam jumlah besar di sana,” ujar dia.

Seperti diketahui, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menyidik kasus korupsi Jiwasraya yang menyebabkan negara mengalami kerugian lebih dari Rp13,7 Triliun. Sehubungan dengan upaya penyidikan, BPK pun telah melakukan pencekalan mulai dari mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Mantan Direktur Keuangan, Hary Prasetyo, Mantan Direksi Pemasaran, De Yong Adrian, hingga pelaku pasar modal yakni Heru Hidayat dan Benny Tjokrospautro.

Selain itu, BPK juga diketahui sedang membidik tindak tanduk General Manager Jiwasraya Syahmirwan dan Mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya, Agustin Widhiastuti dalam dugaan korupsi ini.

Baca Juga:  BMKG : Cuaca Ekstrem Bakal Terjadi Hingga Pekan Depan

Keuangan

Pansus DPR Justru Bakal Perkeruh Penyelesaian Jiwasraya

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – DPR RI berencana menggunakan hak politiknya untuk menuntaskan kasus yang tengah membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), melalui pembentukan panitia khusus atawa pansus. Namun, pembentukan tim tersebut justru menuai kritik lantaran berpotensi menghambat jalannya penyelesaian kasus yang sedang dilakukan pemerintah.

Abra Talattov, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, sejatinya pemerintah sedang berupaya menuntaskan persoalan Jiwasraya. Yakni, melalui pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra untuk menggaet investor serta proses penegakan hukum melaui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung.

Namun, upaya tersebut justru akan terhambat apabila DPR RI membentuk pansus lantaran akan mengganggu proses penyelesaiannya. “Yang paling dikhawatirkan dari pembentukan pansus ini yaitu menghambat proses hukum, serta proses pemulihan secara bisnis. Mestinya proses hukum dan aksi korporasi jalan tapi malah terganggu,” kata Abra.

Menurut dia, saat ini BPK dan Kejaksaan Agung sedang melakukan investigasi kasus Jiwasraya. Seharusnya, langkah ini harus dihargai kalangan dewan hingga dua bulan ke depan.

Sehingga, kedua lembaga tersebut bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan cepat. Di samping pengawasan yabng juga sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Tapi, kalau DPR RI membentuk Pansus, justru nanti dewan ikut sibuk dalam persoalan Jiwasraya. DPR Memanggil pihak-pihak yang terlibat, nah ini kan bisa menghambat BPK maupun Kejaksaan,” ujar dia.

Abra menambahkan, pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut sangat mungkin untuk dipolitisir oleh kalangan partai politik. Alhasil, penyelesaian Jiwasraya yang sedang berjalan justru akan simpang siur dan berdampak negatif untuk kalangan investor.

“Kalau nanti politisasi kasus Jiwasraya muncul di media, hal tersebut dilihat oleh investor akan buruk keadaannya. Investor akan melihat keadaan yang tidak baik dan menilai bahwa iklim investasi sedang tidak baik,” imbuh Abra.

Baca Juga:  Erick Rombak Direksi PELNI

Pembentukan pansus sejatinya hanya dapat dilakukan jika memang pemerintah mengambil keputusan bahwa penyelesaian persoalan Jiwasraya mesti dilakukan melalui skenario bail out. Yakni, perusahaan membutuhkan suntikan modal dari APBN untuk membayar tagihan para nasabah Jiwasraya.

Namun, ini pun juga berpotensi jadi bancakan karena akan ada negosiasi-negosiasi yang pada akhirnya merugikan negara jauh lebih besar lagi. “Pembentukan pansus akan menjadi pertarungan baru, ini sangat rentan,” katanya.

Continue Reading

Keuangan

Bermasalah Sejak 2006, DPR Dukung Manajemen Baru Jiwasraya

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan, akar permasalahan krisis keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disebabkan oleh kesalahan penempatan investasi yang sudah berlansung sejak 2006, hingga perusahaan itu mengalami asset liability mismatch (ketidakseimbangan aset dengan kewajiban).

Dia menuturkan, akhir 2009 terungkap kondisi defisit keuangan Jiwasraya terus merosot hingga di angka Rp5,7 triliun, namun pemerintah beserta manajemen Jiwasraya saat itu tidak sigap dan cermat melakukan langkah-langkah penyehatan.

Kala itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani menolak memberi kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga hanya langkah semu yang ditempuh oleh perusahaan yakni berupa reasuransi dan revaluasi aset.

“Batalnya pemberian PMN melalui penerbitan Zero Coupon Bond pada periode 2010-2011 semakin memperburuk tingkat solvabilitas perseroan per 30 November 2011 di angka Rp 6,39 triliun,” kata Anis.

Untuk dipahami, kebijakan reasuransi sendiri sejatinya merupakan solusi semu lantaran bersifat menunda dengan melimpahkan kewajiban Jiwasraya terhadap pemegang polis ke perusahaan reasuransi.

Semakin parah ketika pada 2012 Jiwasraya menerbitkan produk JS Saving Plan dengan bunga tinggi tanpa dihitung secara rinci. Nahasnya kala itu produk ini dianggap prestasi sehingga dilanjutkan pada 2014 dan dihentikan pada 2018 ketika Jiwasraya telah mengalami tekanan likuiditas yang sangat dalam.

“Memang, dengan keputusan merilis produk JS Saving Plan, nilai aset Jiwaseraya mengalami peningkatan. Dana segar dari premi nasabah itu diklaim untuk menutupi defisit keuangan perusahan. Namun hal itu hanya bertahan untuk sementara waktu, sebab diwaktu yang sama, akibat bunga yang meroket dari produk tersebut, menyebabkan peningkatan eskalasi risiko atas liabilitas,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa Produk JS Saving Plan merupakan utang perusahaan yang harus dibayar ke nasabah dengan bunga 9% hingga 13%, bertenor 1 tahun. Skema ini sama halnya dengan tindakan gali lobang – tutup lobang.

Kemudian bagi nasabah yang notabene-nya berlatar belakang wealth management dan sudah pintar melihat pola resiko investasi di JS Saving Plan, mereka pun memilih keluar atau menarik investasinya di 2017, hal ini menyebabkan tekanan likuiditas makin terperosok dalam.

“Nasabah tidak percaya, ya akibatnya nasabah narik (investasi), tentu semakin meningkatkan resiko solvabilitas dan tekanan likuiditas,” ujarnya.

Pada sisi lain, ia mensinyalir dalam rentang waktu manajemen Jiwasraya 2006 – 2018 terjadi moral hazard melalui penempatan portofolio pada perusahaan yang tidak memiliki fundamental yang kuat dan beresiko tinggi.

Kejanggalan itu terkonfirmasi dari struktur investasi Jiwasraya dalam bentuk saham sebesar 22%, hanya 5% dari angka tersebut ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ45).

Kemudian sebesar 59% dalam bentuk saham reksadana, hanya 2% dari angka itu dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management).

“Saya melihat ada indikasi rekayasa atau window dressing harga jual beli saham dan reksadana. Modusnya saham over price yang dibeli oleh Jiwasraya kemudian dijual pada harga negosiasi di atas harga perolehan pada manager investasi, kemudian dibeli kembali oleh Jiwasraya. Jadi saya setuju bahwa masalah ini ada tindak kirminalnya,” kata dia.

Namun yang terpenting tegas Anis, penegak hukum dapat segera menindak dan memberi efek jera kepada para pelaku kejahatan pasar modal, dan pada waktu yang sama, dia juga mendesak pemerintah agar segera merealisasikan berbagai skema penyelamatan dana nasabah pemegang polis.

“Tentu kita minta diusut agar kedepannya iklim pasar modal dapat berjalan dengan kondusif, harus ada efek jera. Yang terpenting adalah kita mendorong pemerintah untuk membuat berbagai skema agar perusahaan dapat memenuhi klaim polis para nasabah,” pungkasnya.

Baca Juga:  Tiga Opsi Pemerintah Tekan Harga Gas
Continue Reading

Makro

Jokowi: Ada Solusi di Jiwasraya, Penyelesaian Sedang Proses

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan sudah ada solusi untuk menyelesaian permasalahan yang tengah membelit PT Asuransi Jiwasraya. Namun, penyelesaiaan membutuhkan proses dan waktu panjang mengingat telah lamanya persoalan tersebut.

Menurut Jokowi, permasalahan Jiwasraya sejatinya telah berlangsung pada 10 tahun silam, dan sejak tiga tahun belakangan pemerintah berupaya untuk menanganinya. “Yang jelas, gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada, masih dalam proses semua,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagaimana dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Rabu (18/12).

Sejauh ini, Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi untuk penyelamatan perushaan pelat merah di sektor asuransi tersebut. Jokowi berharap, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dapat memecahkan persoalan Jiwasraya.

“Tapi yang berkaitan dengan hukum, ranahnya memang sudah masuk,” tukas Jokowi.

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, proses penyelesaian masalah di Jiwasraya itu nanti dengan restrukturisasi. Upaya tersebut juga pernah dilakukan terhadap BUMN lainnya, misalnya Krakatau Steel.

Namun karena masalah di Jiwasraya sudah terjadi mulai tahun 2006 yang kemudian terus meningkat sampai 2011, maka proses restrukturisasi memerlukan waktu. “Insyaallah dalam 6 bulan ini kita persiapkan solusi-solusi, yang salah satunya dengan pembentukan holdingisasi pada perusahaan asuransi,” ujarnya.

Baca Juga:  Suap Alih Fungsi Hutan, Zulkifli Hasan Diperiksa KPK
Continue Reading

POPULAR