Connect with us

Hukum

Kejari Bintan Indikasi Proyek Rp2,2 Miliar Tidak Sesuai Spek

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, Kepri, Sigit Prabowo, mengaku tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi proyek fisik senilai Rp2,2 miliar yang ditangani salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut.

Kendati demikian, Kajari Bintan ini enggan mengungkapkan jenis proyek fisik yang dimaksud, pun OPD yang menanganinya.

“Intinya proyek fisik. Pembangunannya diduga tidak sesuai spesifikasi bangunan dan volume, sehingga menimbulkan kerugian negara,” kata Sigit Prabowo, Minggu (1/12/2019)

Guna mendalami penyelidikan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari Kepala OPD serta pihak kontraktor yang menjalankan proyek fisik tersebut.

Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan untuk mendapatkan alat dan bukti terkait dugaan korupsi tersebut.

Kejari Bintan, lanjut Sigit, juga menggandeng Lembaga Pembangunan Jasa Konstruksi (LPJK) Kepri untuk mengetahui dampak kerugian dari proyek fisik itu.

“Kami masih menunggu keterangan ahli dari LPJK Kepri,” ujarnya.

Dia turut menegaskan bahwa Kejari Bintan, sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo, dilarang mengekspos kasus selama proses penyelidikan masih berlangsung.

Baca Juga:  Berjuang untuk Nasabah, Berikut Strategi Penyelamatan Jiwasraya

Hukum

Sikap KPK Atas Penyelundupan Barang Mewah Oleh Bos Garuda

Dadangsah Dapunta

Published

on

“Kami tidak bisa masuk di situ, supervisi paling, ya. ‘Kan itu sudah ditangani oleh penyidik. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) mereka sudah melakukan itu,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KORPORAT.COM, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan supervisi terkait dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Anti-corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Ia pun belum mengetahui pasti apakah ada indikasi terkait dngan penerimaan gratifikasi dalam penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton tersebut.

“Apakah itu ada pelanggaran? Apakah ada isu korupsi di sana? Apakah itu gratifikasi? Gratifikasi pasti akan debat, si penerima pasti bilang saya ‘kan belum 30 hari, 30 hari dia bisa lapor,” ucap Saut.

Terkait dengan pengelolaan di bandara, kata dia, KPK memang sudah masuk ke dalam tata kelola di bandara.

“Selama ini kami memang masuk di tata kelolanya. Kalaupun ada penyelidikan, saya tidak akan ngomong, sampai ada penyidikan baru saya ngomong. Akan tetapi, sudah beberapa kali saya ke bandara, sudah beberapa kali saya ke pelabuhan, itu hanya untuk melihat tata kelola di sana,” ungkap Saut.

Ia pun mengaku bahwa lembaganya turut diundang oleh Kementerian Keuangan pada hari Kamis (12/12) terkait dengan tata kelola bandara.

“Saya sudah beberapa kali ke bandara, tanggal 12 (Desember) ini saya juga akan ke sana untuk bicara baik-baik dengan semua stakeholder yang ada di bandara, itu atas undangan mereka juga. Bandara itu salah satu pendapatan yang bisa membayar BPJS dan seterusnya,” ujar Saut.

Baca Juga:  Berjuang untuk Nasabah, Berikut Strategi Penyelamatan Jiwasraya

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait dengan kasus sepeda Brompton dan motor Harley Davidson yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 oleh Bea Cukai beberapa waktu lalu.

Continue Reading

Hukum

Penyelundupan Harley Oleh Bos Garuda Dinilai Masuk Pidana

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyarankan penyelidikan dugaan penyelundupan komponen motor Harley Davidson yang menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, ditangani polisi.

“Polda Metro Jaya bisa, Bareskrim juga bisa. Namun, kalau melihat kasusnya yang begitu besar, saya mengharapkan Bareskrim saja,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr Edi Saputra Hasibuan, saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (8/12/2019)

Menurut dia, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia harus segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk pengembangan penyelidikan kasus itu.

Untuk kasus penyelundupan seperti itu, kata dia, biasanya memang ditangani Bea dan Cukai terlebih dulu dari aspek administrasinya, setelah itu aspek pidananya ditangani polisi.

“Saya kira sudah waktunya Bareskrim Polri mengambil langkah penyelidikan. Setelah terang kasusnya seperti apa, ada tindak pidana di dalamnya, baru meningkat menjadi penyidikan,” kata dia.

Pengajar Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengingatkan perlunya Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia menangani kasus itu adalah untuk memudahkan koordinasi dalam penyelidikan.

“Ini kan menyangkut kelas kakap. Mungkin perlu koordinasi soal barang, kan dari luar negeri juga. Siapa-siapa yang terlibat di situ. Saya kira lebih tepat Bareskrim Polri yang tangani,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, memberhentikan Askhara terkait kasus sepeda Brompton seri Explorer dan motor Harley Davidson Softail Shovelhead klasik yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Indonesia, Airbus A330-900neo oleh Bea Cukai, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Kasus Suap Dirut PTPN III, KPK Panggil APTRI
Continue Reading

Hukum

Kabareskrim Baru, Novel Baswedan: Semoga Punya Keberanian

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengharapkan Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri mempunyai keberanian untuk mengungkap kasus penyerangannya.

“Semoga Pak Sigit juga punya keseriusan dan keberanian karena tentunya masalah ini kan memang saya duga ada keterkaitan dengan orangnya cukup besar, tetapi tidak boleh terus karena hanya masalah itu kita menyalahkan sisi kepentingan kemanusiaan, kepentingan peradaban, kepentingan membela bangsa dan negara,” ujar Novel Baswedan, saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Saat ditanya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan kasusnya pada Senin (9/12), ia mengaku belum mengetahuinya.

Ia hanya menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus penyerangannya.

“Saya pastinya tidak tahu, cuma setelah empat kali diberi waktu sama Pak Presiden masa iya perintah Presiden diabaikan, kan keterlaluan,” ujar Novel pula.

Dia juga mengharapkan kasus-kasus penyerangan terhadap pegawai KPK lainnya dapat terungkap.

“Kalau pun nanti sudah diungkapkan mestinya setiap serangan pada orang-orang KPK juga diungkapkan, siapa tahu ada keterkaitan karena tidak boleh dibiarkan orang yang berjuang memberantas korupsi terus malah diserang, dan kemudian perkaranya ditutupi,” ujarnya pula.

Baca Juga:  Suap Meikarta, Eks Presdir Lippo Kembali Diperiksa KPK
Continue Reading

POPULAR