KORPORAT.COM, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, impor baja yang dilakukan telah menjadi penyumbang utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor nasional. Menlonjaknya laju impor disinyakir karena harga gas untuk industri terlalu mahal.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Presiden Rabu (12/2/2020)

Oleh karena itu, Jokowi menilai perlunya untuk mendorong industri baja nasional agar lebih kompetitif.

“Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku termasuk harga gas,” katanya.

Untuk itu terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.

Hal pertama yakni memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, kedua segera merealisasikan harga gas untuk industri yaitu sebesar 6 dolar AS per MMBTU, ketiga ditekankan ada perhitungan dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri.

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan segera mengeluarkan kebijakan untuk memangkas harga gas bumi untuk industri tertentu. Rencananya, rancangan peraturan menteri tersebut bakal dikeluarkan Maret mendatang.

Arifin Tasrif, Menteri ESDM mengatakan, pihaknya akan menerapkan tiga opsi sebagai upaya untuk menurunkan harga gas. “Pemerintah telah menyusun opsi untuk menurunkan harga industri tertentu sampai dengan target Maret 2020,” kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, (27/1/2020).

Adapun masing-masing opsi tersebut yakni, pertama, pemerintah akan mengurangi bagian negara serta melakukan efesiensi gas. Beberapa biaya yang bakal dipangkas pemerintah antara lain, biaya penyaluran yang mencakup biaya transmisi dan biaya distribusi serta biaya niaga.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, biaya transmisi dipatok sekitar US$ 0,02 hingga US$ 1,15 per mmbtu. Biaya penyaluran (transmisi dan distribusi) dan biaya niaga merupakan bagian dari menjalankan opsi pertama Pemerintah dalam mengurangi jatah negara dan efisiensi penyaluran gas,” kata Arifin.

Opsi selanjutnya, pemerintah akan menerapkan kewajiban penyerahan sebagian gas kepada negara atau domestic market obligation (DMO) kepada badan usaha pemegang kontrak kerja sama (KKKS). Menurut Arifin, pihaknya akan segera menerbitkan Permen ESDM untuk mengatur tentang mandatori tersebut.

“Kewajiban ini akan segera ditetapkan dalam aturan DMO baru. Kami akan membagi kepada industri-industri yang strategis dan pendukung dan mana yang bisa dilakukan perdagangan sesuai dengan kewajaran bisnis,” ujar dia.

Opsi ketiga, Kementerian ESDM akan membuka impor gas. Pemerintah akan memberikan keleluasan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan industri yang belum terhubung jaringan gas.

Kardaya, anggota Komisi VII DPR RI mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menekan harga gas bumi untuk kebutuhan industri tertentu. Namun, ia mengkritisi opsi DMO lantaran tak akan bisa berdampak untuk menurunkan harga jual gas.

Menurut dia, pemerintah dapat langsung memotong bagian pemerintah dari hasil produksi gas selama hal tersebut tidak dituangkan dalam UU. “Pemerintah tentu paham mana iuran yang dapat dipangkas. Iuran yang tidak ada di UU itu bisa dipotong, meskipun ada di PP atau aturan lainya,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengakui, baru mampu menurunkan harga gas bumi pada tiga dari tujuh sektor industri. Harga gas di empat sektor industri tersebut saat ini masih di atas US$ 6 per mmbtu sehingga kurang ekonomis untuk kalangan pengusaha.

Adapun sektor industri yang harga gasnya masih tinggi yaitu yaitu harga gas industri keramik masih sekitar US$ 7,7 per mmbtu, industri kaca mencapai US$ 7,5 per mmbtu, industri sarung tangan karet US$ 9,9 per mmbtu, serta industri oleokimia senilai kisaran US$ 8 hingga US$ 10 per mmbtu.

KORPORAT.COM, JAKARTA – Jauh panggang dari api. Kendati perintah Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga gas bagi kalangan industri telah digulirkan sejak empat tahun lalu, tapi hingga kini baru tiga sektor yang harganya disesuaikan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengatur harga gas bumi bagi tujuh sektor industri tertentu. Harga gas harus menyesuaikan keekonomian industri dan tak lebih dari US$ 6 per mmbtu.

Tujuan penetapan harga gas ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri. Adapun masing-masing bidang yang bakal mendapatkan harga gas murah tersebut yakni, industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Tapi, “Harga gas yang belum disesuaikan itu industri keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleokimia,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (27/1/2020).

Sementara, untuk industri pupuk, petrokimia, dan baja harga gasnya telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri ESDM NOmor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu. Misalnya, harga gas PT Petrokimia Gresik yang dipatok sebesar US$ 6 per mmbtu, PT Pupuk Kalimantan Timur senilai US$ 3,99 per mmbtu, dan untuk PT Krakatau Steel senilai US$ 6 per mmbtu.

Menurut Arifin, sedangkan empat industri yang belum disesuaikan harga gasnya masih tinggi. Harga gas untuk industri keramik masih sekitar US$ 7,7 per mmbtu, industri kaca mencapai US$ 7,5 per mmbtu, industri sarung tangan karet US$ 9,9 per mmbtu, serta industri oleokimia senilai kisaran US$ 8 hingga US$ 10 per mmbtu.

Nah, untuk dapat menekan harga gas, Kementerian ESDM akan berupaya seperti pengurangan bagian negara, kewajiban domestic market obligation (DMO) bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta akan membuka keran impor gas bagi kalangan swasta atau kawasan industri yang belum terhubung dengan jaringan gas nasional.