Connect with us

Hukum

Mafia Impor Minyak, KPK Periksa 4 Saksi

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services (PES) Pte. Ltd melalui pemeriksaan para saksi.

Kali ini, Senin (2/12/2019) lembaga anti rasuah itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi untuk tersangka Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) periode 2009—2013 Bambang Irianto.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services (PES) Pte. Ltd.,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Keempat saksi yang dipanggil adalah Manager Project Management Office-Shared Service Center PT Pertamina (Persero) yang juga mantan Manager Controller Pertamina Energy Services Pte. Ltd. Dody Setiawan, mantan Light Distillate-Operation Officer Pertamina Energy Services Pte. Ltd., sales (freelance) PT Asia Multi Perdana Indrio Purnomo.

Selanjutnya, mantan Claim Officer Pertamina Energy Services Pte. Ltd. Mardyansyah dan Mantan Manajer Market Analysis Risk Management & Governance ISC PT Pertamina (Persero), Staf Utama Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Khairul Rahmat Tanjung.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bambang sebagai tersangka pada hari Selasa (10/9).

Bambang diketahui juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) sebelum dilakukan penggantian pada tahun 2015.

Bambang pun telah diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada hari Selasa (5/11). Saat itu KPK mendalami aliran dana kasus suap itu terhadap Bambang.

KPK juga mendalami tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang bersangkutan saat masih menjabat sebagai vice president (VP) dan managing director di PES.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa tersangka Bambang diangkat menjadi Vice President (VP) Marketing PES pada tanggal 6 Mei 2009.

Baca Juga:  Dikeluhkan Massa, BBM Satu Harga Belum Efektif?

Pada tahun 2008, saat tersangka Bambang masih bekerja di Kantor Pusat PT Pertamina yang bersangkutan bertemu dengan perwakilan KERNEL OIL Pte. Ltd. (KERNEL OIL) yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina.

Tersangka Bambang bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender. Salah satu National Oil Company (NOC) yang sering diundang untuk mengikuti tender, dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC).

Ada dugaan perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerja sama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari KERNEL Oil.

Tersangka Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukan pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina.

Tersangka Bambang melalui rekening perusahaan SIAM Group Holding Ltd. diduga telah menerima uang sekurang-kurangnya 2,9 juta dolar AS atas bantuan yang diberikannya kepada pihak KERNEL OIL.

Terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hukum

Sikap KPK Atas Penyelundupan Barang Mewah Oleh Bos Garuda

Dadangsah Dapunta

Published

on

“Kami tidak bisa masuk di situ, supervisi paling, ya. ‘Kan itu sudah ditangani oleh penyidik. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) mereka sudah melakukan itu,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KORPORAT.COM, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan supervisi terkait dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Anti-corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Ia pun belum mengetahui pasti apakah ada indikasi terkait dngan penerimaan gratifikasi dalam penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton tersebut.

“Apakah itu ada pelanggaran? Apakah ada isu korupsi di sana? Apakah itu gratifikasi? Gratifikasi pasti akan debat, si penerima pasti bilang saya ‘kan belum 30 hari, 30 hari dia bisa lapor,” ucap Saut.

Terkait dengan pengelolaan di bandara, kata dia, KPK memang sudah masuk ke dalam tata kelola di bandara.

“Selama ini kami memang masuk di tata kelolanya. Kalaupun ada penyelidikan, saya tidak akan ngomong, sampai ada penyidikan baru saya ngomong. Akan tetapi, sudah beberapa kali saya ke bandara, sudah beberapa kali saya ke pelabuhan, itu hanya untuk melihat tata kelola di sana,” ungkap Saut.

Ia pun mengaku bahwa lembaganya turut diundang oleh Kementerian Keuangan pada hari Kamis (12/12) terkait dengan tata kelola bandara.

“Saya sudah beberapa kali ke bandara, tanggal 12 (Desember) ini saya juga akan ke sana untuk bicara baik-baik dengan semua stakeholder yang ada di bandara, itu atas undangan mereka juga. Bandara itu salah satu pendapatan yang bisa membayar BPJS dan seterusnya,” ujar Saut.

Baca Juga:  Sikap KPK Atas Penyelundupan Barang Mewah Oleh Bos Garuda

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait dengan kasus sepeda Brompton dan motor Harley Davidson yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 oleh Bea Cukai beberapa waktu lalu.

Continue Reading

Hukum

Penyelundupan Harley Oleh Bos Garuda Dinilai Masuk Pidana

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyarankan penyelidikan dugaan penyelundupan komponen motor Harley Davidson yang menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, ditangani polisi.

“Polda Metro Jaya bisa, Bareskrim juga bisa. Namun, kalau melihat kasusnya yang begitu besar, saya mengharapkan Bareskrim saja,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr Edi Saputra Hasibuan, saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (8/12/2019)

Menurut dia, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia harus segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk pengembangan penyelidikan kasus itu.

Untuk kasus penyelundupan seperti itu, kata dia, biasanya memang ditangani Bea dan Cukai terlebih dulu dari aspek administrasinya, setelah itu aspek pidananya ditangani polisi.

“Saya kira sudah waktunya Bareskrim Polri mengambil langkah penyelidikan. Setelah terang kasusnya seperti apa, ada tindak pidana di dalamnya, baru meningkat menjadi penyidikan,” kata dia.

Pengajar Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengingatkan perlunya Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia menangani kasus itu adalah untuk memudahkan koordinasi dalam penyelidikan.

“Ini kan menyangkut kelas kakap. Mungkin perlu koordinasi soal barang, kan dari luar negeri juga. Siapa-siapa yang terlibat di situ. Saya kira lebih tepat Bareskrim Polri yang tangani,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, memberhentikan Askhara terkait kasus sepeda Brompton seri Explorer dan motor Harley Davidson Softail Shovelhead klasik yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Indonesia, Airbus A330-900neo oleh Bea Cukai, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Erick Thohir Minta Bos Jasa Marga Penuhi Panggilan KPK
Continue Reading

Hukum

Kabareskrim Baru, Novel Baswedan: Semoga Punya Keberanian

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengharapkan Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri mempunyai keberanian untuk mengungkap kasus penyerangannya.

“Semoga Pak Sigit juga punya keseriusan dan keberanian karena tentunya masalah ini kan memang saya duga ada keterkaitan dengan orangnya cukup besar, tetapi tidak boleh terus karena hanya masalah itu kita menyalahkan sisi kepentingan kemanusiaan, kepentingan peradaban, kepentingan membela bangsa dan negara,” ujar Novel Baswedan, saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Saat ditanya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan kasusnya pada Senin (9/12), ia mengaku belum mengetahuinya.

Ia hanya menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus penyerangannya.

“Saya pastinya tidak tahu, cuma setelah empat kali diberi waktu sama Pak Presiden masa iya perintah Presiden diabaikan, kan keterlaluan,” ujar Novel pula.

Dia juga mengharapkan kasus-kasus penyerangan terhadap pegawai KPK lainnya dapat terungkap.

“Kalau pun nanti sudah diungkapkan mestinya setiap serangan pada orang-orang KPK juga diungkapkan, siapa tahu ada keterkaitan karena tidak boleh dibiarkan orang yang berjuang memberantas korupsi terus malah diserang, dan kemudian perkaranya ditutupi,” ujarnya pula.

Baca Juga:  Mobile Banking BCA Error, Ini Penyebabnya!
Continue Reading

POPULAR