Connect with us

Hukum

Mahasiswa UMRAH Tuntut Penambang Bauksit Peduli Lingkungan

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA-Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Presma UMRAH), Rindi Apriadi mengingatkan pengusaha yang mendapatkan kuota ekspor bauksit 2,2 juta ton ke China untuk memperhatikan lingkungan di lokasi pertambangan.

“Jangan sampai peristiwa buruk akibat pertambangan di Bintan belum lama ini terjadi di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga,” katanya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (17/1/2020)

Ia menegaskan potensi kerusakan lingkungan akibat pertambangam bauksit cukup besar. Buktinya, lingkungan di lokasi pertambangan bauksit di Desa Langkap dan Desa Pengambil, Singkep Barat, yang dikelola PT Telaga Bintan Jaya sejak tahun 2008 masih dalam kondisi rusak.

Rindi merasa aneh perusahaan itu mendapatkan kuota ekspor bauksit dari Kementerian Perdagangan pada Juli 2019. Izin itu berlaku sampai setahun.

Izin itu ditandatangani oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Karyanto Suprih. Ia mempertanyakan apakah penetapan kuota ekspor dapat diteken oleh pelaksana harian.

“Kami belum melihat ada pembangunan ‘smelter’. Artinya, bauksit kembali dijual mentah ke China,” katanya.

PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) sampai sekarang belum membangun “smelter” bauksit di Desa Langkap dan Desa Pengambil, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, meski sudah beroperasi sejak tahun 2008.

Pemilik PT Telaga Bintan Jaya, Suryono, mengatakan, perusahaannya mengalami beragam kendala untuk membangun “smelter” saat masih melakukan pertambangan bauksit. Kendala yang dihadapi seperti perubahan regulasi.

“Ada perubahan regulasi yang menyebabkan kami kesulitan membangun ‘smelter’,” katanya, yang juga pengusaha perumahan terbesar di Kota Tanjungpinang.

Suryono yang menguasai lahan lebih dari 1.000 hektare itu sejak beberapa bulan lalu sudah mulai beraktivitas kembali, melakukan pertambangan bauksit di Singkep Barat.

Ia mengaku sudah menggandeng pengusaha asal China untuk membangun “smelter” dan kawasan perindustrian di daerah itu. Namun saat ini, lahan untuk pembangunan “smelter” masih sebatas pengerasan lahan.

Baca Juga:  Survey IPO, 100 Hari Erick Thohir Memuaskan

Meski demikian sejak Juli 2019, PT TBJ memperoleh kuota ekspor bauksit seberat 2,2 juta ton ke China. Pengurusan izin tersebut dibantu oleh yang disebutnya “orang pusat”.

“Tidak banyak saya keluarkan uang untuk mendapatkan kuota ekspor bauksit tersebut,” katanya.

Suryono tidak dapat memberi kepastian kapan “smelter” tersebut dibangun. Namun ia memastikan investor yang dibawanya serius.

Namun ia tidak dapat menjawab berapa cadangan bauksit yang ada di Dabo.

“Butuh Rp7-8 triliun untuk membangun ‘smelter’. Saya tidak mampu, karena itu saya bawa investor,” katanya.

Ia mengemukakan aktivitas pertambangan bauksit di Singkep Barat juga mengalami banyak kendala. Ia khawatir hingga Juli 2020 belum dapat melakukan ekspor lantaran dihalangi berbagai permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi bukan persoalan perizinan, melainkan ancaman dari berbagai pihak yang menginginkan agar dapat menjual bauksit kepadanya.

“Ada pihak-pihak tertentu memaksa saya untuk membeli bauksit mereka. Itu ‘kan melanggar hukum. Kalau tidak dibeli, mereka jamin, saya tidak dapat ekspor bauksit,” katanya.

Selain persoalan itu, pihak lainnya juga memaksa agar dapat mengambil alih kuota tersebut. Mereka ingin bekerja jika ia tidak berani melakukan ekspor.

“Ada juga warga yang menumpang di tanah saya minta ganti rugi kalau saya melakukan pertambangan. Ini ‘kan aneh, saya punya lahan, tetapi saya harus ganti rugi kepada warga,” katanya.

Suryono juga belum membayar sebagian dana jaminan reklamasi pascatambang. “Ini juga persoalan karena butuh biaya yang besar. Terus terang saja, saya maju-mundur menghadapi permasalahan ini, apakah berani ekspor atau tidak,” katanya.

Ant

Hukum

Johannes Sarwono, Buron Century Ditangkap Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Mantan Komisaris PT Nusa Utama Sentosa, Raden Mas Johannes Sarwono ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah buron sejak 2014.

Johanes merupakan terpidana pencucian uang (TPPU) Bank Century dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Johanes terbukti bersalah menerima uang aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar dari PT Graha Nusa Utama (GNU) untuk jual beli tanah Yayasan Fatmawati.

“Dia terbukti secara sah turut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, dan pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pencucian uang yang termasuk aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar rupiah dari PT Graha Nusa Utama (PT GNU) dalam pembayaran jual beli tanah Yayasan Fatmawati seluas 22 hektare,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Minggu (16/2/2020).

Hari menjelaskan, penangkapan Johanes dilakukan di Bintaro Sektor V, Tangerang Selatan pada Jumat (14/2/2020).

Penangkapan Johanes merupakan upaya salah satu program tangkap buron (Tabur) pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam program itu Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ditargetkan minimal mengamankan satu buron dalam setiap triwulan.

“Raden Mas Johanes Santoso merupakan hasil pertama program Tabur Kejati DKI Jakarta dan hasil kinerja Tabur ke-4 di seluruh Indonesia tahun 2020,” ujarnya.

Baca Juga:  Terseret Korupsi Garuda, Dirut PT Mabua Harley Davidson Diperiksa KPK
Continue Reading

Hukum

Ketua MPR: Korupsi Jiwasraya, Tak Mungkin Hanya 6 Orang

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tundas dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Bamsoet menyakini pelaku dugaan korupsi yang bernilai lebih dari Rp17 triliun itu melibatkan lebih dari 6 orang sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

“Jika Benny sebagai otak kejahatan sudah ditangkap, Kejaksaan Agung harus memperluas proses penegakan hukum hingga ke pengelola dan pemilik perusahaan-perusahaan pendanaan swasta atau sucuritas penikmat dana Jiwasraya dan Asabri. Karena rasanya tak mungkin hanya enam pelaku saja yang melakukan kejahatan luar biasa dan tersistematis itu,” tandas Bamsoet Minggu (16/2/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, pengungkapan skandal Jiwasraya menjadi pertaruhan besar bagi Kejagung untuk memperlihatkan profesionalitas kinerjanya di mata rakyat.

“Skandal Jiwasraya menjadi peringatan bagi siapapun agar tak main-main dengan hukum. Memperkaya diri sendiri dan golongan dengan cara mengambil uang rakyat, bukan hanya semata tindakan melawan hukum. Melainkan juga tindakan amoral, menunjukan pelaku dan penikmat kejahatan sudah lagi tak mempunyai hati nurani. Karenanya, ganjaran yang setimpal patut mereka terima,” pungkas Bamsoet.

Sementara diketahui, Kejagugung telah menetapkan 6 orang tersangka yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Baca Juga:  Omnibus Law Diyakini Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Continue Reading

Hukum

OJK Menyangkal Tidak Kerja dan Didahului Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Kewenangan penyidikan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipertanyakan publik, pasalnya perangkat itu dinilai tumpul dan tidak bekerja.

Tudingan itu dilontarkan lantaran kasus PT Asuransi Jiwasraya berawal dari laporan Kementerian BUMN kepada Kejagung. Banyak pihak mengatakan, harusnya jika OJK bekerja, indikasi korupsi hingga menyebabkan perusahan mengalami sakit, mampu dideteksi oleh OJK yang selanjunya dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen menepis tudingan bahwa OJK lalai tidak reaktif sehingga didahului oleh Kejagung. Menurutnya kewenangan pidana korupsi dan TPPU bukan wewenang OJK.

“Kok OJK keduluan dengan kejaksaan? Kejaksaan itu pakai UU Tipikor, OJK memang berwenang? Maksudnya, saya mau klarifikasi, tidak pidana dan TPPU masa ditangani OJK? Coba dilihat Jiwasraya atau EMCO, pasalnya apa yang disangkakan? Penipuan, penggelapan, memang OJK penegak hukum? yang bisa kita lakukan itu UU OJK dan UU Pasar Modal, dan aturan lain di industri keuangan,” ungkap dia, Sabtu (15/2).

Dia mengaku heran masih ada pihak yang selalu mempertanyakan peran OJK soal masalah ini, sebab kasus penipuan itu memang ranah dari Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan untuk investasi bodong meski OJK memiliki Satgas tetapi koordinasinya harus tetap ke polisi.

“Kalau terkait jasa keuangan, pengawasan kita adalah compliance terhadap regulasi di industri keuangan, penyidikannya harus sesuai denban UU OJK dan Pasar modal,”pungkasnya.

Baca Juga:  Omnibus Law Diyakini Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Continue Reading

POPULAR