Connect with us

Makro

Triwulan III 2019, Investasi di DKI Capai Rp 41,1 Triliun

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Sepanjang Triwulan III 2019 investasi di DKI Jakarta naik signifikan mencapai Rp 41,1 triliun. Jumlah tesebut meningkat 56,9% ketimbang periode Juli hingga September 2018 sebanyak Rp 26,2 triliun.

Dengan pencapaian investasi selama tiga bulan tersebut, maka total investasi yang ada di wilayah Ibu Kota sepanjang Januari – September 2019 mencapai Rp 95,6 triliun. Jumlah tersebut naik 27,1% daripada realisasi investasi di tahun lalu pada periode yang sama senilai Rp 75,2 triliun.

Benni Aguscandra, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Provinsi DKI Jakarta mengatakan, berbagai program dan kebijakan terkait bidang penanaman modal dan kemudahan perizinan telah menjadikan investor percaya untuk berinvestasi. “Realisasi investasi PMDN dan PMA pada triwulan III tahun 2019 berhasil menembus Rp 41,1 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah realisasi investasi DKI Jakarta per triwulan,” kata dia.

Ia merincikan, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama periode Juli – September 2019 mencapai sebesar Rp 15 triliun dengan 708 proyek. Sedangkan realiasi penanaman modal asing (PMA) mencapai US$ 1,7 miliar atau setara Rp 26,1 triliun dengan 2.552 proyek.

Adapun sektor yang paling diminati oleh para investor PMDN yaitu, konstruksi senilai Rp 5,8 triliun, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sejumlah Rp 5 triliun, serta sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 2 triliun.

Sementara, sektor yang paling diminati oleh para investor PMA meliputi transportasi, gudang dan telekomunikasi senilai Rp 21,1 triliun, kemudian di bidang perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 3 triliun, seera sektor jasa lainnya senilai Rp 1 triliun.

Benni menuturkan, fokus penanaman modal dan kemudahan perizinan tersebut antara lain optimalisasi Jakarta Investment Centre (JIC) dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business. “Kami juga telah mengoperasikan gerai memulai usaha (starting business corner) di mal pelayanan publik, mendorong para investor di Jakarta untuk bermitra dengan UMKM, dan promosi investasi terfokus berdasarkan sektor usaha,” kata dia.

Baca Juga:  2 Dari 3 Pendaki Dempo Ditemukan Tidak Bernyawa

Makro

Malaysia-Indonesia Sepakat Kerek Harga Sawit Lewat B20 dan B30

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk berjuang bersama dalam meningkatkan harga jual minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Oleh sebab itu, masing-masing kedua negara akan menerapkan sejumlah program, antara lain kewajiban pemanfaatan B20 dan B30.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, Indonesia sudah berkomitmen untuk menerapkan mandatori atrau kewajiban pencampuran biodiesel 30% (B30) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai 2020 mendatang. Di saat bersamaan, Malaysia juga akan menerapkan kewajiban B20.

“Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kelapa sawit di atas US$ 600 per ton,” kata Airlangga sebagaimana dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Rabu (20/11/2019).

Untuk memantapkan program tersebut, kedua negara telah menggelar pertemuan khusus. Usai menghadiri The 2nd Ministeral Meeting of Palm Oil Producting Countries, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diundang Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahatir Bin Muhamad ke kantornya, di Putra Jaya, Kuala Lumpur pada Selasa (19/11/2019) lalu .

Menurut Airlangga, Malaysia juga telah sepakat untuk penyatuan standar keberlangsungan kelapa sawit sehingga sinergitas dan daya saing pekebun di kedua negara akan meningkat. Selain itu, kepala negara tetangga tersebut juga menyampaikan akan melakukan pembatasan penambahan luas areal kelapa sawit di Malaysia dan akan fokus pada peningkatan produktifitas (yield) dari petani.

Kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama untuk melanjutkan langkah-langkah konkrit dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk upaya litigasi di forum world trade organization (WTO). Sehingga diharapkan mampu meningkatkan harga minyak kelapa sawit di pasar dunia yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan di tingkat petani atau pekebun rakyat.

Baca Juga:  2 Dari 3 Pendaki Dempo Ditemukan Tidak Bernyawa

Airlangga optimistis posisi negara penghasil CPO akan makin solid, apalagi saat ini telah bergabung 4 negara dalam keanggotaan CPOP. Yakni, Papua New Guine, Honduras, Ghana, dan Kolumbia.

Continue Reading

Makro

Ibu Kota Baru, Bappenas Bakal Sebar Eselon I di Daerah

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan masih terus menggodok program pemindahan ibu kota negara (IKN) baru. Rencananya, para pejabat eselon I tidak seluruhnya berkantor di ibu kota baru, namun akan disebar di daerah-daerah lain di Indonesia.

Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, pihaknya mewacanakan untuk menerapkan sistem polarisasi dalam penempatan pejabat pemerintah pusat. Nantinya, tidak seluruh pejabat akan berkantor di IKN baru di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kebupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

“Eselon I akan kami tempatkan di daerah-daerah yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi andalan daerah. Misalnya, Direktur Jenderal Pertambangan ditempatkan di Papua, atau Dirjen Perkebunan di Provinsi Jambi,” kata Suharso, Rabu (20/11/2019).

Sistem penempatan pejabat tersebut diharapkan dapat menjawab secara cepat akan persoalan-persoalan yang sedang dialami daerah setempat. Suharso menambahkan, sistem polarisasi tersebut tengah dikaji oleh kementeriannya, dan siap diimplementasikan ketika ibu kota dipindahkan mulai 2024 mendatang.

Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI mengatakan, pihaknya pesimistis program pemindahan IKN baru dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur akan berjalan mulus. “Kalau saya sih meragukan, karena di saat kondisi Ekonomi global dan nasional yang sekarang ini, pemindahan ibu kota membutuhkan modal dan spending yang besar. Ini satu gagasan yang tidak urgent,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, perencanaan pemindahan IKN baru harus dilakukan secara cermat, baik digunakan atau tidaknya sistem polarisasi dalam menjalankan sistem pemerintahan. “Kami belum tahu perencaanan secara matang, karena masih sifatnya parsial. kami pun belum tahu apakah bisa sesuai target di 2024,” ujar anggota DPR RI dari Faksi Partai Gerindra ini.

Baca Juga:  Suap Garuda, Politisi PAN Chandra Tirta Dipanggil KPK
Continue Reading

Makro

Masalah Sampah, Indonesia Harus Tiru Australia dan Jepang

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Indonesia perlu mencontoh Australia dan Jepang yang telah berhasil menggelar pembangunan berkelanjutan. Kedua negara tersebut dinilai telah berhasil mengatasi ketimpangan sosial maupun masalah perkotaan semisal penumpukan sampah di laut.

Hal tersebut diungkapkan Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam acara Forum Kemitraan Multi-Pihak di Jakarta, Rabu (20/11/2019). Acara tesebut mengambil tema, Berbagi Praktik Inovasi Kemitraan Multi-Pihak dalam Pembangunan untuk Pencapaian Agenda 2030.

“Saya kira tidak bercerita tentang benefit tapi yang penting share-nya. Para mitra mencari kesempatan untuk menjadi bagian untuk di dalam pembangunan yang sustaibable depan. Bappenas yang akan menjadi hub para mitra untuk melakukan kolaborasi dan integrasi,” kata dia usai membuka acara forum tersebut.

Para mitra tesebut terdiri dari seluruh elemen mulai dari pemerintah, legislatif, kalangan pengusaha atau swasta, pemerindah daerah, serta masyarakat.

Suharso mencontohkan, angggaran untuk program pengentasan kemiskinan hingga tahun 2030 mencapai Rp 27,5 triliun. “Karena anggaran APBN kita terbatas, kami perlu banyak misalnya dari filantropi, corporate social responsibility (CSR). Nanti kami tinggal assignment,” ujar dia.

Nah, dua negara yang dinilai telah berhasil melakukan mengelaborasi kemitraan multi pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yakni, Australia, dengan program perancangan Kota Melbourne sebagai daerah dengan perencanaan inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk penduduk Aborigin.

“Di Jepang, ada standar operasi pengelolaan sampah laut di perfektur Kagawa melalui kolaborasi antara pemerintah nasional, pemerintah, asosiasi nelayan, dan operator pengelolaan limbah. Dalam kurun April 2018-Maret 2019, sebanyak 16 ton sampah laut berhasil diangkut dan diproses,” kata Suharso.

Ricky Toemanduk, Kepala Bappeda Sulawesi Utara mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi untuk menggelar kegiatan kemitraan untuk menunjang program pemerintah daerah. “Misalnya, kami sudah lakukan pertemuan dengan yang melibatkan 46 negara kepulauan,” ujar dia.

Baca Juga:  Tuntut Revisi PP Pengupahan, Buruh Akan Demo Kemenaker
Continue Reading

POPULAR