Connect with us

Makro

Korban PHK Karena Corona Bakal Disantuni Rp 1 Juta per Orang Tiap Bulan

Published

on

Masih 'Dipakai' Jokowi, Sri Mulyani Mengaku Disuruh Pilih Jabatan

KORPORAT.COM, JAKARTA – Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui para pekerja di Indonesia. Hal ini terjadi lantaran badai virus corona yang tak kunjung tuntas. Lalu apa langkah dari pemerintah?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan, korban PHK akibat dampak virus corona akan mendapatkan bantuan berupa santunan. Besarannya sebanyak Rp 1 juta per orang untuk tiga bulan ke depan. Santunan tersebut akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

“Kita juga akan memberi insentif untuk yang terkena PHK dari sisi BPJS Ketenagakerjaan memberi santunan plus pelatihan sehingga bisa mendapatkan paling tidak dalam tiga bulan Rp 1 juta per kepala,” ujar Ani dalam virtual video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Menurutnya, santunan oleh BPJamsostek itu berbeda dengan program Kartu Pra Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah diluncurkan pada pekan lalu. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada korban PHK secara cuma-cuma. Pemerintah menganggarkan biaya pelatihan tersebut senilai Rp 2 juta untuk setiap orangnya selama 3 bulan. 


“Sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan dan santunan paling tidak selama 3 bulan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin membenarkan program tersebut.

“Program berbeda ini masuk ke program Jamsostek,” kata Rudy.

Sementara terkait kartu pra kerja, lanjut Rudy, program ini akan lebih cepat diimplementasikan. Bahkan, progtam ini akan dijalankan secara spesial. Spesial yang dimaksud dalam rangka besaran uang transportasi yang diberikan kepada para peserta Kartu Pra Kerja.

Normalnya, biaya transportasi yang diberikan hanya Rp 650 ribu, tapi di saat darurat corona peserta Kartu Pra Kerja akan mendapatkan honor atau gaji Rp 1 juta setiap bulan selama 3 bulan.

Baca Juga:  Dihantam Corona, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Meluncur ke 0%

“Kita lagi menghitung, tapi rencananya kita akan mengeluarkannya seperti itu. Jadi plafon, termasuk insentif yang kita berikan bantuan sebesar Rp 1 juta per bulan untuk 3 bulan,” jelasnya.

Budi menambahkan, jika wabah virus corona sudah mereda, pelaksanaan Kartu Pra Kerja kembali normal. Biaya transportasi tetap Rp 650 ribu yang terdiri dari Rp 500 ribu murni didapat selama menjalankan pelatihan tiga bulan, dan Rp 150 ribu merupakan tambahan setelah menjalankan survei evaluasi program Kartu Pra Kerja.

Makro

Ada Corona, Pasar Tanah Abang Tutup Hingga 5 April

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Perumda Pasar Jaya memutuskan menutup sementara sebagian Pasar yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan mulai Jumat, 27 Maret 2020 hingga 5 April 2020 mendatang.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, penutupan sebagian Pasar di Tanah Abang ini sebagai upaya pencegahan virus corona (Covid-19). Apalagi, jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang selalu meningkat tajam jelang Ramadan.

“Seluruh aktivitas perdagangan di pasar Tanah Abang kita liburkan sementara, ini merupakan salah satu langkah pencegahan dan penyebaran Covid 19,” ujarnya di Jakarta, Kamis, (26/3/2020).

Ia menjelaskan, kawasan yang akan ditutup adalah Pasar Tanah Abang Blok A, Blok B, dan Blok F. Sementara, untuk Blok G tetap dibuka secara terbatas.

“Untuk penutupan ini tentu sudah dilakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang terlebih dahulu, kita sampaikan beberapa hal untuk adanya pengertian bersama di antara para pedagang dan juga manajemen, untuk ini baik pedagang dan manajemen sepakat untuk menutup bersama area pasar hingga batas waktu tersebut,” katanya.

Sebelumnya, kata Arief, manajemen telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi penyebaran virus corona di Pasar Tanah Abang. Salah satunya dengan mengukur suhu tubuh seluruh pedagang dan konsumen di pintu masuk Pasar Tanah Abang.

Bagi yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat, maka dilakukan penanganan khusus. Kemudian, Perumda Pasar Jaya juga membatasi pintu akses ke dalam Pasar Tanah Abang.

“Di setiap pintu masuk pasar juga telah disiapkan hand sanitizer bagi pedagang dan masyarakat yang akan masuk ke dalam area pasar,” terangnya.

Kemudian, manajemen juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat berjualan, kantor, fasilitas, dan sarana ibadah.

Baca Juga:  Dihantam Corona, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Meluncur ke 0%
Continue Reading

Makro

Ada Corona, Mudik Gratis 2020 Dibatalkan!

Published

on

Mudik Gratis

KORPORAT.COM, JAKARTA – Masyarakat Indonesia yang hendak mengikuti program mudik gratis lebaran 2020 harus menelan pil pahit. Sebab, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatalkan program yang rutin digelar tiap tahun itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi mengatakan, pembatalan program mudik gratis lebaran ini berlaku untuk semua pihak seperti perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun perusahaan swasta. Kebijakan ini untuk mencegah penyebaran wabah cirus corona.

“Melihat kondisi penyebaran virus Covid-19 yang begitu masif belakangan ini, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat, mudik gratis akan dibatalkan,” tuturnya dalam keterangan tertulis pada Senin, (23/3/2020).

Perlu diketahui, pemerintah saat ini tengah fokus membantu pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi penularan virus corona. Wajar saja, sebab angka penyebaran virus corona di dalam negeri meningkat drastis.

Data per 23 Maret 2020, pasien yang terinfeksi virus corona nertambah 65 orang menjadi 579 orang. Dari jumlah tersebut, 49 orang dinyatakan meninggal dunia sedangakan 30 orang dinyatakan sembuh.

Menurut Budi, mudik lebaran melibatkan banyak massa, sebab akan ada arus orang banyak yang akan melakukan perjalanan. Hal ini, berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut.

Maksudnya, yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah penyebaran virus corona semakin luas. Ini tentu berbahaya dan berisiko tinggi, jika tetap dilakukan program mudik gratis.

“Oleh karena itu, saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah,” pintanya.

Sebagai informasi, mudik gratis memang menjadi program tahunan. Untuk perusahaan BUMN saja, ada 107 perusahaan yang terlibat dalam program mudik gratis.

Targetnya, 107 perusahaan BUMN ini dapat mengangkut sebanyak 275 ribu penumpang atau naik 10% dibandingkan 2019 sebanyak 250ribu. Mudik Bareng BUMN ini terbuka bagi masyarakat di 83 kota keberangkatan di seluruh Indonesia. Rinciannya, 25 titik di Pulau Jawa dan 58 di luar Pulau. Karena adanya pelarangan mudik gratis dari Kemenhub, artinya program Mudik Bareng BUMN juga urung terlaksanakan.

Baca Juga:  BPJamsostek Siap Guyur Pasar Rp 8 Triliun
Continue Reading

Makro

Pemerintah Kaji Opsi Larangan Mudik Lebaran 2020

Published

on

Mudik

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona atau covid-19. Sejumlah opsi penanggulangan disiapkan. Salah satunya adalah larangan mudik lebaran 2020.

“Kami semua tahu bahwa berkumpulnya massa di saat mudik itu sangat dihindari situasi pandemi virus seperti ini. Jadi sedang kami bicarakan apakah mudik akan dilarang,” ujar Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati pada Jumat, (20/3/2020).

Adita mengatakan, opsi larangan mudik tersebut baru sebatas wacana dan sedang dibicarakan dengan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab opsi tersebut memiliki risiko yang tinggi.

Risiko yang dimaksud adalah adanya lonjakan jumlah kendaraan non-angkutan akibat adanya pengalihan tren mudik masyarakat dari moda dari transportasi massal ke tansportasi pribadi.

“Kalau mudik dengan moda dibatasi atau dilarang, nanti takutnya terjadi limpahan kendaraan pribadi yang memenuhi jalan tol,” katanya.

Maka, sebagai solusi, Kemenhub membuat alternatif lain, yakni tetap membuka lalu-lintas , namun dengan pengawasan ketat di area transportasi umum. Meski begitu, Adita memastikan pihaknya belum memutuskan kebijakan mana yang akan diambil.

Guna merembuk keputusan lanjutan, pemerintah baru akan membentuk tim kecil yang dikoordinasikan oleh salah satu deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tim ini nantinya bakal melakukan kajian menggunakan berbagai sampel dan metode.

“Setelah kajian keluar, kami akan sosialisasikan secara terbuka,” katanya.

Seperti yang diketahui, Idul Fitri tahun 2020 akan jatuh pada 24 hingga 25 Mei 2020. Dengan diperpanjangnya darurat Corona di Indonesia hingga 29 Mei 2020, kemungkinan besar Indonesia masih dilanda wabah virus asal Wuhan, China ini dalam rentang waktu tersebut.

Baca Juga:  BPJamsostek Siap Guyur Pasar Rp 8 Triliun
Continue Reading

POPULAR