Connect with us

Industri

Menperin: CORONA Berdampak Pada Sektor Industri Indonesia

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA-Merebanya wabah virus Corona di China diperkirakan berimbas pada penurunan sektor produksi Industri pada negara itu.

Mengingat sebesar 30 persen bahan baku industri nasional diimpor dari China, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengkhawatirkan kebutuhan Indionesia tidak mampu dipenuhi oleh produk china.

Karenanya Agus mengaku, pihaknya tengah mempersiapkan material subtitusi untuk mengatisipasi kekurangan suplai bahan baku dari China.

“Jadi, komponen bahan baku untuk industri manufaktur yang ada di Indonesia masih harus diimpor dari China sebesar 30 persen. Ini masih kita siapkan untuk subtitusi impornya,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (5/2/2020)

Seajuh ini, Menperin tengah berbicara dengan beberapa asosiasi industri untuk mengajak mereka menanamkan modalnya agar dapat memproduksi bahan baku di dalam negeri.

“Tapi untuk jangka menengah dan panjang, merupakan sebuah opportunity untuk Indonesia, sebut saja new player bagi mereka-mereka yang ingin berinvestasi di Indonesia di dalam produk-produk yang akan menjadi substitusi impor, tapi itu long term,” ujar Menperin.

Selain mempengaruhi impor bahan baku, Menperin menyampaikan bahwa ekspor produk industri ke China juga akan terpengaruh, karena kemungkinan besar permintaan produk dari China akan menurun.

“Kami asumsikan bahwa permintaannya akan turun akibat Virus Corona, kemampuan daya beli China akan berkurang, nah itu kita harus secara agresif mencari pasar-pasar non-konvensional, misalnya di Afrika, Amerika Latin, yang sebetulnya masih terbuka,” ungkap Menperin.

Baca Juga:  OJK Menyangkal Tidak Kerja dan Didahului Kejagung

Energi

Defisit Impor Baja, Jokowi Perintahkan Penurunan Harga Gas Industri

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, impor baja yang dilakukan telah menjadi penyumbang utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor nasional. Menlonjaknya laju impor disinyakir karena harga gas untuk industri terlalu mahal.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Presiden Rabu (12/2/2020)

Oleh karena itu, Jokowi menilai perlunya untuk mendorong industri baja nasional agar lebih kompetitif.

“Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku termasuk harga gas,” katanya.

Untuk itu terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.

Hal pertama yakni memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, kedua segera merealisasikan harga gas untuk industri yaitu sebesar 6 dolar AS per MMBTU, ketiga ditekankan ada perhitungan dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri.

Baca Juga:  Keruk Bendungan Samarinda, Pemerintah Kucurkan Dana Rp 26 M
Continue Reading

Industri

Proyeksi Impor Garam Tahun 2020 Melonjak Menjadi 2,9 Juta Ton

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA-Proyeksi impor garam Kementerian Kelautan pada tahun 2020 mengalami lonjakan dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 diketahui angkanya mencapai 2,9 juta ton sedangkan 2019 hanya 2,6 juta ton.

Plt Dirjen Pengolalaan Ruang Laut KKP Haryo Hanggono menjelaskan, impor garam itu untuk kebutuhan industri karena produksi garam nasional yang memiliki kandungan Natrium klorida (NaCL) dirasa kurang.

“Untuk garam industri minimal punya kandungan NaCL 97 persen. Namun, kandungan NaCL garam dalam negeri masih di bawah itu,” kata Haryo di Semarang, Kamis (30/1/2020)

Lebih lanjut Haryo menuturkan, impor garam itu meliputi untuk memenuhi kebutuhan bagi empat sektor industri, meliputi industri farmasi, Chlor Alkali Plant (CAP), pertambangan, dan aneka pangan.

Sedangkan, untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat mencapai 1,1 juta ton dan masih bisa dipenuhi dari stok garam rakyat.

“Menurut kami serapan itu kurang, karena target pemerintah serapan garam rakyat mencapai 1,5 juta ton,” kata Haryo.

Maka dari itu, guna menekan angka impor garam, kualitas garam dalam negeri harus ditingkatkan.

“Untuk menekan impor Pemerintah akan menyediakan air tua, atau lapisan air paling atas yang memiliki NaCL tinggi untuk para petani. Jadi petani tidak perlu lagi mengambil air laut yang memiliki NaCL rendah,” jelas Haryo.

Baca Juga:  Suap Jabatan, Eks Bos PPP Divonis 2 Tahun Penjara
Continue Reading

Energi

ESDM Janji Harga Gas untuk Industri Turun Maret Depan

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan segera mengeluarkan kebijakan untuk memangkas harga gas bumi untuk industri tertentu. Rencananya, rancangan peraturan menteri tersebut bakal dikeluarkan Maret mendatang.

Arifin Tasrif, Menteri ESDM mengatakan, pihaknya akan menerapkan tiga opsi sebagai upaya untuk menurunkan harga gas. “Pemerintah telah menyusun opsi untuk menurunkan harga industri tertentu sampai dengan target Maret 2020,” kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, (27/1/2020).

Adapun masing-masing opsi tersebut yakni, pertama, pemerintah akan mengurangi bagian negara serta melakukan efesiensi gas. Beberapa biaya yang bakal dipangkas pemerintah antara lain, biaya penyaluran yang mencakup biaya transmisi dan biaya distribusi serta biaya niaga.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, biaya transmisi dipatok sekitar US$ 0,02 hingga US$ 1,15 per mmbtu. Biaya penyaluran (transmisi dan distribusi) dan biaya niaga merupakan bagian dari menjalankan opsi pertama Pemerintah dalam mengurangi jatah negara dan efisiensi penyaluran gas,” kata Arifin.

Opsi selanjutnya, pemerintah akan menerapkan kewajiban penyerahan sebagian gas kepada negara atau domestic market obligation (DMO) kepada badan usaha pemegang kontrak kerja sama (KKKS). Menurut Arifin, pihaknya akan segera menerbitkan Permen ESDM untuk mengatur tentang mandatori tersebut.

“Kewajiban ini akan segera ditetapkan dalam aturan DMO baru. Kami akan membagi kepada industri-industri yang strategis dan pendukung dan mana yang bisa dilakukan perdagangan sesuai dengan kewajaran bisnis,” ujar dia.

Opsi ketiga, Kementerian ESDM akan membuka impor gas. Pemerintah akan memberikan keleluasan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan industri yang belum terhubung jaringan gas.

Baca Juga:  Raih Sukses Dengan Tidur, Ini Kesaksian Miliarder Dunia

Kardaya, anggota Komisi VII DPR RI mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menekan harga gas bumi untuk kebutuhan industri tertentu. Namun, ia mengkritisi opsi DMO lantaran tak akan bisa berdampak untuk menurunkan harga jual gas.

Menurut dia, pemerintah dapat langsung memotong bagian pemerintah dari hasil produksi gas selama hal tersebut tidak dituangkan dalam UU. “Pemerintah tentu paham mana iuran yang dapat dipangkas. Iuran yang tidak ada di UU itu bisa dipotong, meskipun ada di PP atau aturan lainya,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengakui, baru mampu menurunkan harga gas bumi pada tiga dari tujuh sektor industri. Harga gas di empat sektor industri tersebut saat ini masih di atas US$ 6 per mmbtu sehingga kurang ekonomis untuk kalangan pengusaha.

Adapun sektor industri yang harga gasnya masih tinggi yaitu yaitu harga gas industri keramik masih sekitar US$ 7,7 per mmbtu, industri kaca mencapai US$ 7,5 per mmbtu, industri sarung tangan karet US$ 9,9 per mmbtu, serta industri oleokimia senilai kisaran US$ 8 hingga US$ 10 per mmbtu.

Continue Reading

POPULAR