KORPORAT.COM, JAKARTA– Sejumlah nasabah Asuransi Jiwasraya kembali mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menuntut perlindungan konsumen dan kepastian pengembalian dana.

Seorang nasabah Jiwasraya, Puspita berujar, bahwa ia menagih langkah kongkrit dari OJK untuk memastikan pembayaran polis mereka.

“Kami ingin tahu bagaimana langkah-langkah pembayaran polis kami,” kata Puspita di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Sekitar 20 orang nasabah Jiwasraya diterima Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dan Direktur Humas OJK Darmansyah.

Mereka diterima sekitar pukul 09.20 WIB di Press Room OJK. Namun sayangnya, pertemuan tersebut berlangsung tertutup dari awak media.

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah perlu fokus dalam mengembalikan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Apalagi, sejumlah lembaga keuangan seperti Bank Dunia (World Bank) telah merilis kajian perihal adanya potensi resesi ekonomi yang bakal dirasakan Indonesia, melalui dampak permasalahan di sektor keuangan dan perasuransian Indonesia, termasuk kasus gagal bayar Jiwasraya.

Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty berpandangan, perlu ada skema konkret dari pemerintah untuk menyehatkan keuangan dan solvabilitas Jiwasraya demi menghindari adanya potensi resesi ekonomi di Indonesia.

“Alternatifnya cuma tiga. Pertama suntikan modal dari pemegang saham,” ujar Telisa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (11/2/2020).

Telisa menjelaskan, penyehatan permodalan Jiwasraya dapat dilakukan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) baik berupa cash atau pun non cash. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun harus mengambil pelajaran dari kasus gagal bayar AIG Insurance di Amerika Serikat, yang kala itu pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bail out untuk menghindari adanya krisis keuangan yang sistemik.

“Bukan hanya perbankan saja, tapi saat ini saya rasa perlu juga perlu dilakukan bail in untuk industri asuransi seperti Jiwasraya yang merupakan BUMN dan skalanya sudah besar,” tutur Telisa.

Selain suntikan modal, Telisa bilang, hal yang juga harus dilakukan pemerintah untuk menyehatkan permodalan dan solvabilitas Jiwasraya adalah merealisasikan wacana masuknya investor baru melalui skenario pembentukan anak usaha, yakni Jiwasraya Putra.

Sementara untuk alternatif ketiga, katanya, pemerintah harus benar-benar segera merealisasikan wacana pembentukan holding asuransi yang nantinya mampu membantu kondisi permodalan Jiwasraya melalui penerbitan pinjaman subordinasi (subdebt) dengan tenor minimal 10 tahun. 

Meski bukan merupakan tujuan utama, tutur Telisa, keberadaan holding asuransi diyakini mampu menambal lubang defisit keuangan Jiwasraya selain dua alternatif opsi penyelamatan di atas. 

“Pararel, juga harus dilakukan langkah prioritas berikutnya melalui restrukturisasi, rasionalisasi, dan optimalisasi aset tetap hingga pengembangan financial instrument baru yang memungkinkan. Ditambah penataan bisnis proses termasuk optimalisasi teknologi dan data, serta pengembangan bisnis agreement baru Jiwasraya dengan beberapa BUMN,” pugkas Telisa.

Sebelumnya, Pemeritah melalui Kementerian Keuangan telah membuka opsi adanya penyelamatan Jiwasraya melalui skema pemberian PMN. Meski begitu, Pemerintah akan lebih dulu memastikan adanya praktik korupsi hingga menegakan hukum kepada para pelaku. 

“Apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi, karena kalau nggak, nanti orang akan gampang bilang ‘oh ini miliknya pemerintah, jadi dirusak-rusak saja’. Nantikan kemudian kalian akan bilang ‘kepercayaan pada pemerintah rusak, maka Kemenkeu akan bail-in’,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

KORPORAT.COM, JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) nampaknya tak sepakat perihal pembentukan Departemen Pengawasan Khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Budi Tampubolon mengatakan, perusahaan asuransi yang tengah sakit lebih membutuhkan solusi konkret, ketimbang sebatas diawasi secara khusus oleh OJK.

“Kalau kita bayangkan yang sudah bermasalah ini dari 10-20 tahun diawasi secara khusus, tapi tidak ada solusi, kan tidak menjawab,” kata Budi di Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu, (5/2/2020).

Sebelumnya, OJK menyatakan akan memisahkan pengawasan perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan ke Departemen Pengawasan Khusus bagi sektor industri keuangan non bank (IKNB). Departemen yang baru itu, akan menangani pengawasan perusahaan-perusahaan IKNB yang mengalami masalah keuangan.

Perusahaan-perusahaan asuransi saat ini masih berada di bawah pengawasan Departemen IKNB 2A yang dikepalai oleh Ahmad Nasrullah. Jika Departemen Pengawasan Khusus resmi dibentuk, khusus bagi perusahaan-perusahaan yang bermasalah, pengawasannya akan ditangani oleh Departemen tersebut.

Menurut Budi, wacana tersebut bukanlah solusi yang tepat. “Mestinya yang diawasi khusus bukan (perusahaan) yang (berada di level) merah, tapi yang (berada di level) kuning supaya tidak jadi merah. Kalau sudah merah mah, jangan diawasi doang tapi harus dikasih solusi,” tandasnya.