Tagar #IndonesiaGelap Ramai di Medsos, Apa Itu?

INFORMASI.COM, Jakarta – Tagar #IndonesiaGelap menjadi perbincangan hangat di media sosial dan melebihi ratusan ribu cuitan. Bahkan, kata itu menjadi menduduki peringkat teratas di platform X. 

Deretan Artis yang Jadi Staf Khusus di Pemerintahan Prabowo, Terbaru Ada Deddy Corbuzier

Dikutip dari X, Senin (17/2/2025), saat ini, sudah ada 316  ribu cuitan yang bertagar “Indonesia Gelap”. Apa itu #IndonesiaGelap?

Menurut penelusuran Informasi.com, tagar ini merupakan bentuk protes terhadap beragam kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Tagar ini juga menjadi bentuk ajakan untuk menyuarakan hal itu.

Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topic di X. (Foto: X)

“#IndonesiaGelap: habis gelap, terbitlah perlawanan! Saat kondisi hidup layak yang seharusnya adalah hak kita bahkan menjadi sulit dicapai, kita berhak melawan dan mengingatkan negara akan kewajibannya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kita,” cuit @am***.

“Danantara juga bakal kelola duit BUMN, tapi pimpinannya diproteksi dari audit dan penyidikan hukum. Bayangin ada lembaga mau mengurus aset segede itu tanpa transparansi dan akuntabilitas. In this regime? #IndonesiaGelap,” cuit @sa***.

“Saat masa depan negara diselimuti oleh kegelapan yang kian pekat karena ulah penguasa yang culas dan inkompeten, maka diam bukanlah pilihan! #IndonesiaGelap,” cuit @BE***.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dikutip dari cuitan @bemuiofficial, pun turut menyampaikan keresahan terhadap kebijakan pemerintahan. Ada lima poin yang disuarakan oleh BEM UI, yaitu:

Prabowo Ingatkan Risiko Main Saham bagi Orang Kecil

• Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat.

• Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

• Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan.

• Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

• Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Penulis: Kiki Annisa)