Connect with us

Hukum

KPK Tegaskan Usut Penyelewengan Dana Pada 56 Desa Fiktif

Dadangsah Dapunta

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku menghormati pendapat banyak pihak yang menilai negatif terhadap kinerja lembaga KPK, namun tegasnya data menunjukkan banyak keberhasilan yang diraih oleh lembaga anti rasua itu.

KORPORAT.COM, JAKARTA– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan penyelewengan dana desa dengan mencantumkan sebanyak 56 desa fiktif merupakan tindakan kejahatan melawan hukum.

Menurutnya apa yang terjadi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan modus baru yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan keuangan negara.

“Ya, kalau sudah terjadi rekayasa atau bukan fakta sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi melanggar hukum, sehingga harus diusut,” kata Agus Rahardjo Kamis (7/11/2019).

Sebagaimana diketahui, pada pertengahan Tahun 2019 Polda Sultra telah memeriksa sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab sehubungan dengan dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe.

Dengan itu juga Polda berkoordinasi dengan KPK agar melakukan pendamping dan super visi.

“KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi penanganan kasus-kasus yang ditangani pihak kejaksaan maupun kepolisian,” ucapnya menegaskan.

Baca Juga:  K-III 2019, Metrodata Electronics Raih Pendapatan Rp 10,2 T

Hukum

Komisaris HTK Theo Lykatompesy Dipanggil KPK

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Theo Lykatompesy kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Theo akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT HTK Taufik Agustono.

“Penyidik hari ini diagendakan memeriksa Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia Theo Lykatompesy sebagai saksi untuk tersangka TAG terkait tindak pidana korupsi suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK),” ucap Febri di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (16/10) KPK telah menetapkan Taufik sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara kerja sama pengangkutan bidang pelayaran.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni anggota Komisi VI DPR nonaktif Bowo Sidik Pangarso, Indung dari unsur swasta, dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa PT HTK memiliki kontrak pengangkutan dengan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik selama 2013—2018. Pada tahun 2015, kontrak ini dihentikan karena membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh PT HTK.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan Bowo.

“Asty kemudian melaporkan kepada Taufik Agustono hasil pertemuannya dengan Bowo, yakni mengatur sedemikian rupa agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10).

Tersangka Taufik lantas diduga bertemu dengan beberapa pihak, termasuk Asty dan Bowo, untuk menyepakati kelanjutan kerja sama sewa menyewa kapal yang sempat terhenti pada tahun 2015.

“Dalam proses tersebut, kemudian Bowo meminta sejumlah fee. Tersangka Taufik sebagai Direktur PT HTK membahasnya dengan internal manajemen dan menyanggupi sejumlah fee untuk Bowo,” tuturnya.

Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk Indonesia Logistik) dan PT HTK.

Baca Juga:  2020, Pemerintah Siapkan Rp 10 T di 5 Pariwisata Strategis
Continue Reading

Hukum

Kasus TPPU, Fungsionaris PDIP Dipanggil KPK

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Ketua Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rokhmin Dahuri kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, funsionaris PDIP itu akan dipinta keterangan sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rokhmin Dahuri, swasta sebagai saksi terkait TPPU atas nama Sunjaya Purwadisastra,” ucap Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/11/2019)

Sebelumnya, Rokhmin yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu belum memenuhi panggilan KPK pada Kamis (31/10).

“Surat panggilan retur,” ucap Febri saat itu.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sunjaya sebagai tersangka TPPU pada 4 Oktober 2019.

Penetapan Sunjaya sebagai tersangka TPPU tersebut merupakan pengembangan perkara suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Baca Juga:  Indonesia Sasar Pasar Ekspor Brasil, Kolombia, dan Meksiko
Continue Reading

Hukum

Suap Meikarta, Eks Presdir Lippo Kembali Diperiksa KPK

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Toto akan diperiksa sebagai tersangka. Ia sejatinya sudah dipanggil utuk diperiksa pada Senin (28/10/2019), namun saat itu Toto tidak memenuhi panggilan.

“Penyidik hari ini diagendakan memeriksa BTO, wiraswasta sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” ucap Febri Diansya di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Sebagaimana diketahui, pada Senin (29/7) KPK telah menetapkan Toto sebagai tersangka bersama mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa (IWK) dalam pengembangan perkara kasus Meikarta.

Toto pun sempat diperiksa KPK pada Kamis (8/8). Namun saat itu, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Baca Juga:  Kuartal-III 2019, Lifting Minyak Masih Jauh dari Target
Continue Reading

POPULAR