Connect with us

Hukum

Penyelewengan Dana Desa, Jokowi Akui Sulit Kontrol Desa dan Minta Usut Desa Fiktif

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengaku sulit mengontrol desa sehingga terjadi penyelewengan dana desa dengan modus desa fiktif.

Dia menuturkan, dengan deografi Indonesia yang begitu luas terdiri dari 514 kabupaten kota dan lebih dari 74 ribu desa, sehingga sangat memungkinkan terjadi data fiktif untuk menyalahgunakan program dana desa.

“Bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” kata Jokowi di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Namun dia menegaskan agar aparat hukum mengusut manipulasi desan dan penyelewengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa.

“Tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi, yang diperkirakan atau diduga itu fiktif ketemu, ketangkap,” tegasnya.

Baca Juga:  Genjot Eksplorasi, DEN Desak Kucuran Dana KKP

Hukum

Penyehatan Jiwasraya Temu Titik Terang, 8 Investor Asing Siap Masuk

Dadangsah Dapunta

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – Sebanyak 8 investor asing siap masuk untuk menggarap potensi bisnis bersama PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, saat ini sedang dilakukan uji tuntas (due diligence) terhadap 8 investor tersebut.

“Masih due diligence dengan 8 investor. Semuanya investor asing,” kata Kartika di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sebagaimana diketahui, manajemen baru Jiwasraya dibawah kepemimpinan Hexana Tri Sasongko ditugaskan oleh pemegang saham untuk melakukan penyelamatan perusahaan atas permasalahan krisis keuangan.

Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, manajemen baru telah membentuk anak usaha bernama PT Jiwasraya Putra guna meningkatkan likuiditas.

Dalam aksi bisnisnya, Jiwasraya Putra ini melakukan kerjasama potensi bisnis dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel.

Kemudian, 8 investor nantinya akan masuk menyuntik modal dengan membeli saham Jiwasraya Putra, dan dana itu akan dipakai menyelamatkan Jiwasraya.

“Mereka (lokal) tawarkan distribusi. Asing masuk modal dan berhak distribusikan jaringannya di BTN. Jadi BTN nggak keluar uang,” kata Wamen.

Baca Juga:  KPPU Denda Citra Prima sejati Rp 10,33 Miliar
Continue Reading

Hukum

Gugatan Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Sah Sebagai Tersangka KPK

Dadangsah Dapunta

Published

on

Hadapi Praperadilan, KPK Beberkan Kronologis Suap Imam Nahrawi- korporat

KORPORAT.COM, JAKARTA – Permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditolak seluruhnya oleh hakim.

Hakim Tunggal Elfian yang menangani perkara itu menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK selaku termohon, telah sesui degan prosedur dan dinyatakan sah.

“Bahwa termohon telah melakukan pemeriksaan, menemukan dua alat bukti, yaitu bukti saksi dan bukti surat yang berkaitan dengan perkara a quo,” kata Elfian saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan Imam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019)

Selanjutnya, Hakim juga menilai bahwa penyidikan terhadap Imam berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 adalah sah.

“Tanggal 28 Agustus 2019 telah mengeluarkan Sprindik bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi. Termohon telah memiliki dua alat bukti yang sah, yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat,” ucap dia.

Hakim juga menilai surat penahanan terhadap Imam tertanggal 27 September 2019 adalah sah.

Diketahui, pihak Imam menilai surat penahanan tersebut yang ditanda tangani Ketua KPK Agus Rahardjo tidak sah dan cacat hukum karena saat konferensi pers pada 13 September 2019, Agus bersama dua wakilnya Laode M Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo.

“Walaupun ada pernyataan pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden, namun secara yuridis Presiden belum memberikan putusan pemberhentian pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan juga belum mengajukan penggantian pada DPR. Secara de facto pimpinan KPK yang mengundurkan diri tersebut masih melakukan tugasnya,” kata Elfian.

Dari pertimbangan tersebut, kata dia, bahwa di KPK tidak ada kekosongan pimpinan sehingga apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan penahanan terhadap Imam adalah sah.

Baca Juga:  Dana Desa Menguap Akibat 56 Desa Fiktif, KPK Turun Tangan

Kemudian dalam pertimbangannya, Hakim juga menilai soal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.

“Karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019 maka segala tindakan perbuatan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum 17 Oktober 2019 adalah tetap sah,” ujar Elfian.

Oleh karena itu, kata dia, alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan Imam harus dinyatakan patut untuk ditolak.

“Mengadili, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim Elfian.

Continue Reading

Hukum

2 Kali Mangkir, KPK Kembali Panggil Putra Menteri Yasonna

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Setelah dua kali mangkir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemanggilan untuk ke tiga kalinya terhadap putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yakni Yamitema Tirtajaya Laoly.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengtakan, pihaknya menjadwalkan pemanggilan ketiga kalinya kepada Yamitema pada Senin (18/11/2019).

“Yang bersangkutan minta penjadwalan ulang, akan kami jadwalkan ulang pada tanggal 18 November 2019, pada hari Senin depan,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2019)

Diketahui, rencananya Yamitema akan diperiksa dalam kapasitas sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa, ia akan diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Isa Ansyari.

Febri berharap Yamitema dapat memenuhi panggilan, namun Febri tidak mencerikan secara rinti mengenai keterlibatan Yamitema.

“Kalau saksi dipanggil itu pasti ada bagian yang dia ketahui atau yang dia lihat, yang perlu didalami oleh penyidik terkait dengan pokok perkara. Persisnya apa saya belum tahu juga karena pemeriksaan baru akan dilakukan pada hari Senin depan,” ucap Febri.

Baca Juga:  Negoisasi RCEP, 15 Negara Sepakat Buat Perjanjian Dagang
Continue Reading

POPULAR