Ada Pembiayaan Investasi Rp176,2 Triliun, Sri Mulyani Bahas PMN 17 BUMN
KORPORAT.COM, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membawa rencana penyertaan modal negara (PMN) ke Komisi XI DPR. Di sini, ada sekitar 17 BUMN yang dibahas bendahara negara.
Mengutip Instagram @smindrawati, Sri Mulyani merinci, BUMN-BUMN tersebut mulai dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Len Industri.
Penyerapan Anggaran 2024 Masih Rendah, Kementerian BUMN Ajukan Pagu 2025 Rp344 MiliarSelain itu ada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT INKA, Hutama Karya, Pelni, dan ASDP. Kemudian, Perum DAMRI, Air Nav, Pertamina, Bio Farma, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PTPN, Perum Perumnas, PT Sejahtera Eka Graha, Danareksa, dan Bank Tanah.
"Kemenkeu sebagai ultimate shareholder bekerjasama dengan Kementerian BUMN terus bekerja memperbaiki kinerja dan tata kelola BUMN," kata Sri Mulyani, Senin (1/7/2024).
Sri Mulyani menuturkan, pembiayaan investasi sebesar Rp176,2 triliun telah ditetapkan pada APBN TA 2024 melalui UU No 19 Tahun 2023 pada 16 Oktober 2023.
Dari situ, dia menjelaskan, peranan BUMN diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945, pada bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dengan misi pembangunan.
"BUMN sebagai bentuk kehadiran negara diberikan dukungan APBN melalui berbagai instrumen. Seperti subsidi, kompensasi/PSO, penjaminan, pinjaman, dan PMN," tutur Sri Mulyani.
Kasus BUMN Menyeret Negara dalam KerugianAdapun sebagai simbol kehadiran negara untuk menjalankan mandat pembanguan maupun sebagai value creator, Sri Mulyani pun menilai, BUMN harus dikelola dengan kompeten, profesional dan dengan integritas (tanpa korupsi)
"Para direksi dan komisaris BUMN harus mampu menunjukkan manfaat PMN dan terus menjaga BUMN untuk menjalankan mandat negara dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, profesional, dan berkinerja baik," kata Sri Mulyani menambahkan.
Komentar (0)
Login to comment on this news