Cek Strategi Pemerintah Tarik Utang Rp648 Triliun di 2024

KORPORAT.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembiayaan utang sebesar Rp648,1 triliun pada sepanjang 2024. 

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto mengatakan bahwa pemerintah tetap mengedepankan ketepatan waktu penarikan utang sehingga bisa mendapat manfaat yang maksimal (opportunistic approach).

Selain itu, dia juga memastikan pembiayaan utang dikelola secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga rasio dalam batas yang manageable.

“Kami akan melihat dari sisi timing-nya serta size yang akan disesuaikan dengan kondisi market saat itu,” ujar Suminto kepada awak media di Jakarta saat paparan APBN 2023 awal pekan ini.

Kinerja APBN 2023: Defisit Makin Jarang, Penarikan Utang Jauh Berkurang

Anak buah Sri Mulyani itu menjelaskan jika penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan dikalibrasi setiap kuartal agar bisa sejalan dengan ritme investasi di pasar. Suminto menyampaikan pula jika penarikan utang luar negeri akan difokuskan untuk mengakselerasi kegiatan produktif yang bersifat added value.

“Ini juga akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi di Indonesia,” katanya.

Pemerintah Bisa Kurangi Penarikan Utang hingga Rp250 Triliun

Dalam risalah APBN 2024 yang dilansir Kemenkeu, disebut jika penarikan utang dibarengi dengan upaya efisiensi biaya dana serta langkah strategis pendalaman pasar. Kemudian, penarikan utang juga harus mendukung konsolidasi fiskal yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Sebagai informasi, pembiayaan utang yang sebesar Rp648,1 triliun utamanya digunakan untuk menambal defisit APBN 2024 yang diperkirakan sebesar Rp522,8 triliun atau setara 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun, defisit anggaran itu terbentuk dari belanja negara yang lebih besar Rp3.325,1 triliun berbanding pendapatan negara yang senilai Rp2802,3 triliun.