Defisit APBN 2023 Rp347 Triliun, Jauh dari Estimasi

KORPORAT.COM, Jakarta - Realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) semakin membesar. Hingga 31 Desember 2023, nilainya mencapai Rp347,6 triliun.

Postur itu terbentuk dari belanja negara yang lebih besar dengan Rp3.121,9 triliun berbanding pendapatan negara yang sebesar Rp2.774,3 triliun.

“Defisit anggaran ini setara dengan 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (2/1/2024).

Menurut Menkeu, torehan defisit fiskal jauh lebih kecil dari Undang-Undang APBN yang sebesar Rp598,2 triliun atau setara 2,84% PDB.

“Ini juga jauh lebih baik dari perubahan di Perpres 75/2023 yang sebesar Rp479,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

Kinerja APBN 2023: Defisit Makin Jarang, Penarikan Utang Jauh Berkurang

Menkeu menjelaskan, bukuan ini membuat keseimbangan primer positif Rp92,2 triliun, atau jauh dari target yang diperkirakan minus Rp156,8 triliun di UU APBN maupun Perpress 75/2023 yang sebesar minus Rp38,5 triliun.

“Jadi ini adalah cerita APBN 2023 yang sangat baik atau bisa dibilang Khusnul Qhotimah. Pendapatannya tinggi namun belanja juga lebih baik. Ini membuat defisit anggaran jatuhnya lebih kecil,” tegas dia.

Sepanjang 2023, APBN pertama kali mencatat defisit pada Oktober 2023. Saat itu nilainya baru mencapai Rp700 miliar.

APBN Tokcer, RI Selamat dari Utang Ratusan Triliun

Sejak saat itu, torehan defisit terus membesar. Mulai dari Rp48,17 triliun pada November dan menjadi Rp347,6 triliun per 31 Desember 2023. 

Sebagai tambahan informasi, APBN sedari awal memang dirancang untuk defisit. Artinya, sisi pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan sisi belanja. Sementara sisanya, ditutupi lewat pembiayaan (utang).

Perihal postur APBN yang defisit sudah pernah disinggung oleh Menkeu Sri Mulyani. Kala itu dia menjelaskan jika defisit bertujuan untuk mengejar kebutuhan pembangunan, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur fisik.

Selain itu, mandatori penyediaan subsidi/kompensasi juga menjadi sumber lain tekanan anggaran.