Tanpa Beberapa Aturan Turunan Ini, Iuran Tapera Belum Bisa Dimulai

KORPORAT.COM, Jakarta - Pemerintah masih meyakini program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Terlebih, program merupakan amanah UU No. 4/2016 dan PP 21/2024.

Meski begitu, pemungutan iuran Tapera masih belum bisa dimulai. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, hal tersebut karena belum terbitnya aturan turunan dari PP 21/2024 yang mengatur besaran simpanan peserta dalam masing-masing segmen.

Aturan turunan itu nantinya berasal dari dua kementerian dan BP Tapera. "Seperti keputusan Menteri Keuangan untuk mengatur besaran simpanan peserta ASN, keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatur pekerja swasta, dan peraturan BP tapera untuk pekerja mandiri," kata Astera, Kamis (6/6/2024).

Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Harus Tergesa-gesa?

Astera juga menegaskan, saat ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati masih memonitor kesiapan BP Tapera dalam pengelolaan dana. Hingga saat ini, BP Tapera masih dalam tahap proses penyiapan penarikan simpanan untuk peserta.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga masih terus mengkaji dan melihat sejauh mana kecepatan BP Tapera dalam melakukan penyempurnaan tata kelola dan organisasi. "BP Tapera juga harus menyampaikan laporan kinerja secara regular kepada Kementerian Keuangan," kata Astera menambahkan.

Buka-bukaan Komisioner BP Tapera, dari Temuan BPK hingga Pengelolaan Dana

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry TZ menegaskan, sebelum BP Tapera dapat menjalankan fungsinya secara keseluruhan, pemerintah masih tetap menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pada tahun 2023, dana FLPP ditargetkan untuk 229.000 unit rumah. Angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan backlog perumahan," tutur Herry.