Target Investasi Naik tapi Anggaran Turun, Menteri Investasi Komplain ke DPR

KORPORAT.COM, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut mendapat target investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun. Target itu sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

"Itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024.

Bahlil menyebut, target investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, dukung produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Menperin Lobi Konglomerat Turki Tambah Investasi di RI

Lapangan kerja berkualitas yang dimaksud Bahlil adalah memiliki upah yang cukup sehingga dapat menjamin kesejahteraan pegawainya.

"Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," katanya.

Untuk mendapat merealisasikan target tersebut, Bahlil meminta agar anggaran untuk Kementerian Investasi dinaikkan.

Menurut Bahlil, dengan anggaran yang tidak memadai akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari Target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih," ucapnya.

Tren Investasi Pembangunan IKN

Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN, Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran.

Ia pun meminta agar RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima.

"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," kata Bahlil. (Antara)