Ketika Sri Mulyani Dicecar Muasal Anggaran Makan Gratis untuk Anggaran 2025

KORPORAT.COM, Jakarta - Ada fakta menggelitik pada saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempublikasikan konten menyoal pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam lini masanya.

Dalam akun instagram resmi @smindrawati, Sri Mulyani mendapati pertanyaan dari salah satu netizen mengenai dari mana muasal anggaran program makan gratis yang diusung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika terpilih nanti.

“Bu saya mau tanya (program) makan siang gratis, uang Rp460 triliunnya dari mana yah? Apakah dari pajak atau dari kekayaan alam yang kita jual gitu?” tulis akun @take******er di kolom komentar.

Sri Mulyani: Negara Tumbuh dan Maju Perlu Pajak yang Kuat

Seperti diketahui, meski baru berjalan 2 bulan di periode 2024 jajaran Kementerian Keuangan telah menginisiasi adanya pembahasan KEM-PPKF yang nantinya akan menjadi rujukan pada saat pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Yang mana, pembahasan RAPBN 2025 sendiri akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra pemerintah di dalam pengesahan APBN 2025.

“Saya bersama Pak Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025,” ujar dia dalam akun instagram resmi @smindrawati, Selasa (13/2/2024).

Defisit APBN 2023 Rp347 Triliun, Jauh dari Estimasi

Menurut Sri Mulyani, pembahasan KEM-PPKF ini merupakan bagian dari langkah awal perancangan APBN tahun 2025. Oleh karenanya, program-program priotitas Pemerintah di tahun 20225 pun menjadi konsentrasi jajaran Kemenkeu.   

“Secara khusus, saya meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam,” tutur dia.

Selain itu, Bendahara negara ini mengungkapkan bahwa instrumen fiskal harus mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental yang dihadapi Indonesia.

“Ini adalah harapan dari semua masyarakat Indonesia. APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” katanya.

Redaksi Fakta.com mencatat, di dalam APBN 2024 diketahui jumlah belanja negara tercatat mencapai Rp3.325,1 triliun dengan pendapatan Rp2.802,3 triliun. Postur ini membuat defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun atau setara 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).