Pembiayaan Utang APBN dari SBN Bertambah Rp8,05 Triliun

KORPORAT.COM, Jakarta - Pemerintah kembali mendapat tambahan utang dari penerbitan surat berharga. Total nilainya Rp8,05 triliun.

Seperti tertuang dalam keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (19/6/2024), utang tersebut berasal dari lelang surat berharga syariah negara (SBSN). Dalam lelang yang berlangsung hari ini, pemerintah menawarakan tujuh seri.

Di antaranya, SPNS02122024, SPNS03032025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039 dan PBS038. Dari tujuh seri itu, total penawaran masuk Rp16,34 triliun.

Utang LN Pemerintah dan Swasta Turun, Milik BI Malah Meninggi

Lebih rinci, penawaran paling banyak masuk ke seri PBS032 Rp5,49 triliun. Sementara penawaran terendah PBS004 Rp422,6 miliar.

Pemerintah pun akhirnya menetapkan hasil lelang Rp8,05 triliun. Di sini, PBS032 yang menawarkan tingkat imbalan 4,87% masih yang terbesar Rp3,5 triliun dan PBS004 dengan imbalan 6,1% menjadi yang terendah Rp100 miliar.

Mengenal SBN, Salah Satu Instrumen Investasi untuk Penempatan Iuran Tapera

Sebagai tambahan informasi, dalam APBN KiTa dijelaskan, penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko. Adapun guna mencapai efisiensi biaya utang, pemerintah berupaya mendorong penciptaan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Sepanjang Januari-April 2024, Kementerian Keuangan memaparkan, rata-rata penawaran yang masuk dalam tiap lelang SBN adalah Rp40,68 triliun. Dari situ, rata-rata nominal yang dimenangkan tiap lelang Rp18,03 triliun.

Sementara, jika dikaitkan dengan posisi utang pemerintah yang mencapai Rp8.338,43 triliun, utang dari SBN paling mendominasi atau mencapai 87,94%.