Connect with us

Keuangan

Pansus DPR Justru Bakal Perkeruh Penyelesaian Jiwasraya

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – DPR RI berencana menggunakan hak politiknya untuk menuntaskan kasus yang tengah membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), melalui pembentukan panitia khusus atawa pansus. Namun, pembentukan tim tersebut justru menuai kritik lantaran berpotensi menghambat jalannya penyelesaian kasus yang sedang dilakukan pemerintah.

Abra Talattov, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, sejatinya pemerintah sedang berupaya menuntaskan persoalan Jiwasraya. Yakni, melalui pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra untuk menggaet investor serta proses penegakan hukum melaui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung.

Namun, upaya tersebut justru akan terhambat apabila DPR RI membentuk pansus lantaran akan mengganggu proses penyelesaiannya. “Yang paling dikhawatirkan dari pembentukan pansus ini yaitu menghambat proses hukum, serta proses pemulihan secara bisnis. Mestinya proses hukum dan aksi korporasi jalan tapi malah terganggu,” kata Abra.

Menurut dia, saat ini BPK dan Kejaksaan Agung sedang melakukan investigasi kasus Jiwasraya. Seharusnya, langkah ini harus dihargai kalangan dewan hingga dua bulan ke depan.

Sehingga, kedua lembaga tersebut bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan cepat. Di samping pengawasan yabng juga sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Tapi, kalau DPR RI membentuk Pansus, justru nanti dewan ikut sibuk dalam persoalan Jiwasraya. DPR Memanggil pihak-pihak yang terlibat, nah ini kan bisa menghambat BPK maupun Kejaksaan,” ujar dia.

Abra menambahkan, pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut sangat mungkin untuk dipolitisir oleh kalangan partai politik. Alhasil, penyelesaian Jiwasraya yang sedang berjalan justru akan simpang siur dan berdampak negatif untuk kalangan investor.

“Kalau nanti politisasi kasus Jiwasraya muncul di media, hal tersebut dilihat oleh investor akan buruk keadaannya. Investor akan melihat keadaan yang tidak baik dan menilai bahwa iklim investasi sedang tidak baik,” imbuh Abra.

Baca Juga:  Calon Tersagka Baru Jiwasraya Berperan Sebagai Pelicin

Pembentukan pansus sejatinya hanya dapat dilakukan jika memang pemerintah mengambil keputusan bahwa penyelesaian persoalan Jiwasraya mesti dilakukan melalui skenario bail out. Yakni, perusahaan membutuhkan suntikan modal dari APBN untuk membayar tagihan para nasabah Jiwasraya.

Namun, ini pun juga berpotensi jadi bancakan karena akan ada negosiasi-negosiasi yang pada akhirnya merugikan negara jauh lebih besar lagi. “Pembentukan pansus akan menjadi pertarungan baru, ini sangat rentan,” katanya.

Non Bank

Pemegang Polis Jiwasraya Tuntut OJK Atas Perlindungan Nasabah

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Sejumlah nasabah Asuransi Jiwasraya kembali mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menuntut perlindungan konsumen dan kepastian pengembalian dana.

Seorang nasabah Jiwasraya, Puspita berujar, bahwa ia menagih langkah kongkrit dari OJK untuk memastikan pembayaran polis mereka.

“Kami ingin tahu bagaimana langkah-langkah pembayaran polis kami,” kata Puspita di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Sekitar 20 orang nasabah Jiwasraya diterima Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dan Direktur Humas OJK Darmansyah.

Mereka diterima sekitar pukul 09.20 WIB di Press Room OJK. Namun sayangnya, pertemuan tersebut berlangsung tertutup dari awak media.

Baca Juga:  Harga Anjlok Gegara Impor, Petani Garam Terpukul
Continue Reading

Keuangan

Cegah Resesi, Pemerintah Harus Ambil Langkah Ini untuk Jiwasraya

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah perlu fokus dalam mengembalikan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Apalagi, sejumlah lembaga keuangan seperti Bank Dunia (World Bank) telah merilis kajian perihal adanya potensi resesi ekonomi yang bakal dirasakan Indonesia, melalui dampak permasalahan di sektor keuangan dan perasuransian Indonesia, termasuk kasus gagal bayar Jiwasraya.

Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty berpandangan, perlu ada skema konkret dari pemerintah untuk menyehatkan keuangan dan solvabilitas Jiwasraya demi menghindari adanya potensi resesi ekonomi di Indonesia.

“Alternatifnya cuma tiga. Pertama suntikan modal dari pemegang saham,” ujar Telisa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (11/2/2020).

Telisa menjelaskan, penyehatan permodalan Jiwasraya dapat dilakukan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) baik berupa cash atau pun non cash. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun harus mengambil pelajaran dari kasus gagal bayar AIG Insurance di Amerika Serikat, yang kala itu pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bail out untuk menghindari adanya krisis keuangan yang sistemik.

“Bukan hanya perbankan saja, tapi saat ini saya rasa perlu juga perlu dilakukan bail in untuk industri asuransi seperti Jiwasraya yang merupakan BUMN dan skalanya sudah besar,” tutur Telisa.

Selain suntikan modal, Telisa bilang, hal yang juga harus dilakukan pemerintah untuk menyehatkan permodalan dan solvabilitas Jiwasraya adalah merealisasikan wacana masuknya investor baru melalui skenario pembentukan anak usaha, yakni Jiwasraya Putra.

Sementara untuk alternatif ketiga, katanya, pemerintah harus benar-benar segera merealisasikan wacana pembentukan holding asuransi yang nantinya mampu membantu kondisi permodalan Jiwasraya melalui penerbitan pinjaman subordinasi (subdebt) dengan tenor minimal 10 tahun. 

Baca Juga:  Calon Tersagka Baru Jiwasraya Berperan Sebagai Pelicin

Meski bukan merupakan tujuan utama, tutur Telisa, keberadaan holding asuransi diyakini mampu menambal lubang defisit keuangan Jiwasraya selain dua alternatif opsi penyelamatan di atas. 

“Pararel, juga harus dilakukan langkah prioritas berikutnya melalui restrukturisasi, rasionalisasi, dan optimalisasi aset tetap hingga pengembangan financial instrument baru yang memungkinkan. Ditambah penataan bisnis proses termasuk optimalisasi teknologi dan data, serta pengembangan bisnis agreement baru Jiwasraya dengan beberapa BUMN,” pugkas Telisa.

Sebelumnya, Pemeritah melalui Kementerian Keuangan telah membuka opsi adanya penyelamatan Jiwasraya melalui skema pemberian PMN. Meski begitu, Pemerintah akan lebih dulu memastikan adanya praktik korupsi hingga menegakan hukum kepada para pelaku. 

“Apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi, karena kalau nggak, nanti orang akan gampang bilang ‘oh ini miliknya pemerintah, jadi dirusak-rusak saja’. Nantikan kemudian kalian akan bilang ‘kepercayaan pada pemerintah rusak, maka Kemenkeu akan bail-in’,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Continue Reading

Keuangan

Nasabah Jiwasraya: Pemerintah Harus Turun Tangan!

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Puluhan nasabah yang menjadi korban gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis, (6/2/2020). Mereka menuntut agar Kemenkeu selaku bendahara negara turun tangan untuk melunasi tunggakan kepada para nasabah dengan cara apapun.

Ida Tumota, Perwakilan Nasabah JS Saving Plan mengatakan, Jiwasraya merupakan perusahaan milik negara yang sahamnya dimiliki 100% oleh negara. Sehingga wajib hukumnya, pemerintah turun tangan langsung melunasi tunggakan kepada para nasabah Jiwasraya.

“Kementerian Keuangan selaku bendahara negara wajib bertanggung jawab untuk segera turun tangan melunasi tunggakan asuransi jiwasraya,” tegas Ida Tumota, Nasabah Jiwasraya.

Ida berharap, pemerintah bisa mengembalikan dana investasi mereka secara utuh. “Kami ini rakyat, rakyat kecil, seberapa pun uang kita mau Rp 1 miliar, Rp 2 miliar, Rp 5 miliar, itu adalah hasil usaha kita sendiri bukan korupsi. Orang korupsi miliaran dipenjara dua tahun sudah bisa pulang, nah kami hasil bener-bener sekarang uang kami disandera,” katanya.

“Mohon, mohon pengertiannya pemerintah, jangan lagi tipu-tipu rakyat. Saya menanamkan tahun 2018, ketika 2019 Maret mau ambil, dengan enteng dibilang salah investasi. Loh yang salah investasi pemerintah kok kita yang jadi korban, enak betul,” pungkasnya.

Baca Juga:  Kejagung: Ada Calon Tersangka Baru Jiwasraya, Dari OJK?
Continue Reading

POPULAR