Connect with us

Energi

Pelaku Hulu Migas Butuh Kepastian Hukum

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kepastian hukum kontrak bagi hasil menjadi perhatian utama pelaku usaha migas. Pasalnya saat ini payung hukum berupa Undang-Undang Migas tak kunjung rampung. Di Indonesia terdapat dua kontrak bagi hasil yakni cost recovery dan gross split. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah meminta masukan dari pelaku usaha migas mengenai kedua skema tersebut.

Praktisi Migas, Yusak Setiawan mengatakan reaksi beragam muncul ketika skema gross split diterapkan. Pro kontra timbul dari pemberlakuan gross split dalam dua tahun terakhir. Menurutnya reaksi itu normal ketika terjadi perubahan. Namun pada akhirnya, setiap penanam modal akan kembali pada kenyataan yakni aturan main ditentukan oleh pemerintah Indonesia selaku wakil dari negara dalam mengelola sumber daya alam.

“Selama perhitungan keekonomian dari blok migas yang ditawarkan masuk akal, artinya penanam modal bisa mendapatkan keuntungan, mereka tidaklah terlalu peduli dengan kontrak bagi hasil mana pun. Yang lebih dikuatirkan oleh penanam modal adalah kepastian hukum dari suatu kontrak tersebut,” kata Yusak di Jakarta, Senin (2/12).

Yusak menuturkan ide untuk menerapkan konsep gross split lantaran penghasilan dari sektor migas yang terus menurun, sebaliknya biaya pengembalian atau cost recovery terus meningkat. Yang kedua adalah debat tidak berkesudahan tentang subyek cost recovery, antara pemerintah dan penanam modal. Perdebatan panjang cost recovery itu mengenai mana yang bisa dikembalikan, mana biaya yang tidak bisa dikembalikan.

Cost Recovery merupakan pengembalian biaya operasi dalam bisnis hulu migas yang telah di keluarkan oleh penanam modal sebelum minyak dan gas itu ditemukan dan bisa diproduksi secara komersial. Jika tidak di temukan minyak dan gas bumi yang dapat di produksi secara komersial, maka cost recovery tidak bisa dituntut oleh penanam modal, artinya mereka akan merugi. Sebagai gambaran antara tahun 2009 sampai 2012, kurang lebih Rp 20 triliun dihabiskan oleh sejumlah penanam modal sebagai usaha untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi. “Kerugian ini murni ditanggung oleh pihak penanam modal dan tidak bisa dikembalikan (cost recovery),” ujarnya.

Baca Juga:  Kasus BHS, Presdir Angkasapura II Dipanggil KPK

Pertamina ONWJ merupakan perusahaan pertama yang menggunakan kontrak bagi hasil gross. Besaran bagi hasil (split) yang di terima oleh penanam modal (Contractor Split), di definisikan di formula berikut: Contractor Split = Base Split + Variable Split + Progressive Split dimana Base Split adalah 43% untuk minyak dan 48% untuk gas.

“Perlu dipikirkan peninjauan kembali variable split di lihat dari faktor bawah permukaan, yang menurut saya sangat keliru,” ujar Yusak.

Energi

ESDM dan IEA Teken Kerja Sama Program Transisi Energi

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan International Energy Agency (IEA) menggelar penandatanganan kerja sama di bidang energy transitional programme untuk periode 2020-2021. Pelaksanaan kerja sama ini digelar dalam acara IEA Energy Ministerial Meeting di Paris, Perancis yang digelar pada 5-6 Desember lalu.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah program, antara lain data energi dan statistik, kebijakan darurat dan keamanan energi, tenaga listrik dan energi terbarukan, bioenergi, efisiensi energi, energi dan teknologi bersih termasuk kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM mengatakan, sinergi terhadap data energi dan statistik antara Kementerian ESDM dan IEA diharapkan akan menguatkan kapasitas pada pengumpulan data dan pemrosesan data di bidang energi di Indonesia. Sedangkan kerja sama dalam kebijakan darurat energi dan keamanan energi mencakup upaya dalam memenuhi pasokan darurat minyak, gas, produk perminyakan, pasokan listrik darurat, melalui pengembangan sistem tanggap darurat.

“Di subsektor tenaga listrik dan energi baru terbarukan, Kementerian ESDM dan IEA akan berkolaborasi dalam mengidentifikasi praktik terbaik untuk peraturan dan desain pasar guna meningkatkan investasi energi terbarukan serta sumber daya di Indonesia,” kata Agung dalam keterangan pers, Senin (9/12/2019).

Kolaborasi ini bertujuan mendukung rencana Indonesia dalam mencapai target 23 persen listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, surya dan sumber terbarukan lainnya pada tahun 2025.

Selain itu, IEA juga akan membantu proses pengembangan strategi bioenergi, termasuk mandatori pencampuran biofeul pada bahan bakar minyak. “Kementerian ESDM dan IEA akan membahas peluang untuk meningkatkan kerja sama tentang berbagai teknologi energi. IEA ekan merekomendasikan opsi dan langkah untuk mempercepat transisi energi bersih dari sisi permintaan di industri, transportasi, bangunan dan rumah tangga atau jaringan gas kota,” ujarnya.

Baca Juga:  Orias Jabat Direktur Utama MIND ID
Continue Reading

Energi

Denmark Rekomendasi Roadmap Pengembangan EBT di 4 Provinsi

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggelar kerja sama dengan Denmark di sektor energi baru terbarukan (EBT). Negara tersebut memberikan rekomendasi berupa rencana umum energi daerah (RUED) untuk pengembangan energi yang ramah lingkungan di empat provinsi.

Pemberian rekomendasi oleh Denmark ini disampaikan oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Rasmus Prehn di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (5/12/2019).

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Denmark membantu skenario yang paling cocok untuk 4 wilayah terkait sistem tenaga listrik yang terjangkau, tangguh dan ramah lingkungan, serta bagaimana energi alternatif ini bisa menggantikan energi fosil. “Tantangannya adalah bisakah memanfaatkan potensi EBT yang ada dalam outlook dan mereduksi ketergantungan terhadap energi fosil,” kata dia dalam keterangan pers.

Adapun empat provinsi yang diberi perhatian oleh Denmark masing-masing yakni, pertama, Sulawesi Utara. Provinsi ini memiliki potensi untuk pengembangan pembnagkit listrik tenaga air (PLTA) ataupun pembangkit listrik tenaga mini hydro (PLTMH).

Kedua, Gorontalo. Wilayah ini berpotensi besar untuk mengembangkan tenaga surya atau solar. Menurut Arifin, apabila Sulawesi Utara dan Gorontalo berhasil mengembangkan energi hidro, energi surya dan menggunakan natural gas untuk menggantikan batubara, maka kedua provinsi ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar kurang lebih 50% pada tahun 2030.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan. Arifin mengatakan, hingga saat ini provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batubara. Padahal, energi angin, energi surya dan natural gas combined cycles dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batubara.

Dalam outlook yang dibuat Denmark, jika Kalimantan Selatan berhasil mengembangkan EBT hingga 34% untuk pasokan listrik, maka emisi gas rumah kaca dapat berkurang hingga 48% pada tahun 2030.

Baca Juga:  Sidang Perdata First Travel Ditunda, Seorang Ibu Pingsan

Keempat, Provinsi Riau. Daerah yang memiliki dataran yang luas ini cukup potensial untuk pengembangan energi angin dan energi surya.

Pada 2030 mendatang, sektor EBT diharapkan mampu mendominasi bauran hingga 2/3 dari seluruh pasokan listrik. Apabila target yang dicantumkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) tercapai, maka diproyeksikan penghembatan pembangunan infrastruktur energi listrik di provinsi ini dapat mencapai Rp 13 miliar.

Continue Reading

Energi

Liabilitas Chevron, Penyebab Lamanya Negosiasi Transisi Blok Rokan

Restu Fadilah

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – Negosiasi antara PT Chevron Indonesia dengan PT Pertamina (Persero) terkait transisi atau pengambil alihan Blok Rokan tak kunjung rampung. Padahal, Pertamina akan secara resmi mengambil alih blok migas itu dari Chevron saat kontraknya habis pasa 2021.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menjelaskan, lamanya proses negosiasi lantaran adanya perbedaan penghitungan di sisi keekonomian antara kedua perseroan.

“Jadi tentu hitung-hitungan antara masalah benefit sampai 2021 dan juga liabilitas. Nah di situkan, keduanya sama-sama punya asumsi. Kalau di sini, ngitung risknya terlalu banyak karena liabilitasnya besar,” ujar Dwi saat ditemui di sela Rapat Kerja dengan Anggota DPR RI Komisi VII di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, (5/12/2019).

Dwi bilang, secara teknis, Pertamina sudah siap untuk mengoperasikan Blok Rokan. Termasuk untuk menjalankan program EOR (Enhanched Oil Recovery) di blok legendaris tersebut.

“Itu sudah siap semua yah, Pertamina juga sudah siapkan dana. Kalau sudah masuk 2020 apa saja yang perlu disiapkan, Pertamina udah siapkan,” katanya.

Sebelumnya pemerintah menargetkan negosiasi antara Chevron dan Pertamina bisa rampung pada akhir November 2019. Namun, hingga saat ini, negosiasi antara perusahaan milik AS dan pelat merah itu tak kunjung rampung.

Dwi mengakui bahwa lamanya proses negosiasi akan berdampak terhadap produksi migas dalam negeri. “Tentu berdampak, karena produksi 2020 dan 2021 kan ditentukan oleh aktivitas hari ini. Kalau tidak, ya hilang lagi,” katanya.

Sayangnya, kata Dwi, pihaknya tak bisa melakukan intervensi lebih salam. Sebab, ini merupakan bisnis to bisnis.

“B to b antara Chevron dan Pertamina. Jadi masing-masing perlu titik temu. Tapi kami mendorong betul untuk segera selesai,” pungkasnya.

Baca Juga:  Saksi Akui Ditekan Bos PT AP II Tuk Muluskan Proyek Suap BHS
Continue Reading

POPULAR