Connect with us

Hukum

Proyek Fiktif Waskita, KPK Periksa 4 Saksi

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, empat saksi yakni Kabag Marketing PT Waskita Karya Agus Prihatmono, karyawan PT Waskita Karya Satrio, perwakilan atau staf PT Max Global Logistics, dan perwakilan atau staf PT Geoprima Solusi. Mereka akan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka FR terkait tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya,” ucap Ali Fikri di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Diketahui, selain Fathor, KPK juga telah menetapkan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar.

Baca Juga:  LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjamin

Hukum

Johannes Sarwono, Buron Century Ditangkap Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Mantan Komisaris PT Nusa Utama Sentosa, Raden Mas Johannes Sarwono ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah buron sejak 2014.

Johanes merupakan terpidana pencucian uang (TPPU) Bank Century dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Johanes terbukti bersalah menerima uang aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar dari PT Graha Nusa Utama (GNU) untuk jual beli tanah Yayasan Fatmawati.

“Dia terbukti secara sah turut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, dan pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pencucian uang yang termasuk aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar rupiah dari PT Graha Nusa Utama (PT GNU) dalam pembayaran jual beli tanah Yayasan Fatmawati seluas 22 hektare,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Minggu (16/2/2020).

Hari menjelaskan, penangkapan Johanes dilakukan di Bintaro Sektor V, Tangerang Selatan pada Jumat (14/2/2020).

Penangkapan Johanes merupakan upaya salah satu program tangkap buron (Tabur) pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam program itu Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ditargetkan minimal mengamankan satu buron dalam setiap triwulan.

“Raden Mas Johanes Santoso merupakan hasil pertama program Tabur Kejati DKI Jakarta dan hasil kinerja Tabur ke-4 di seluruh Indonesia tahun 2020,” ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Asuransi, BPK Akan Periksa OJK
Continue Reading

Hukum

Ketua MPR: Korupsi Jiwasraya, Tak Mungkin Hanya 6 Orang

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tundas dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Bamsoet menyakini pelaku dugaan korupsi yang bernilai lebih dari Rp17 triliun itu melibatkan lebih dari 6 orang sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

“Jika Benny sebagai otak kejahatan sudah ditangkap, Kejaksaan Agung harus memperluas proses penegakan hukum hingga ke pengelola dan pemilik perusahaan-perusahaan pendanaan swasta atau sucuritas penikmat dana Jiwasraya dan Asabri. Karena rasanya tak mungkin hanya enam pelaku saja yang melakukan kejahatan luar biasa dan tersistematis itu,” tandas Bamsoet Minggu (16/2/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, pengungkapan skandal Jiwasraya menjadi pertaruhan besar bagi Kejagung untuk memperlihatkan profesionalitas kinerjanya di mata rakyat.

“Skandal Jiwasraya menjadi peringatan bagi siapapun agar tak main-main dengan hukum. Memperkaya diri sendiri dan golongan dengan cara mengambil uang rakyat, bukan hanya semata tindakan melawan hukum. Melainkan juga tindakan amoral, menunjukan pelaku dan penikmat kejahatan sudah lagi tak mempunyai hati nurani. Karenanya, ganjaran yang setimpal patut mereka terima,” pungkas Bamsoet.

Sementara diketahui, Kejagugung telah menetapkan 6 orang tersangka yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Baca Juga:  Mantan Bos PPP Divonis Ringan, KPK Ajukan Banding
Continue Reading

Hukum

OJK Menyangkal Tidak Kerja dan Didahului Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Kewenangan penyidikan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipertanyakan publik, pasalnya perangkat itu dinilai tumpul dan tidak bekerja.

Tudingan itu dilontarkan lantaran kasus PT Asuransi Jiwasraya berawal dari laporan Kementerian BUMN kepada Kejagung. Banyak pihak mengatakan, harusnya jika OJK bekerja, indikasi korupsi hingga menyebabkan perusahan mengalami sakit, mampu dideteksi oleh OJK yang selanjunya dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen menepis tudingan bahwa OJK lalai tidak reaktif sehingga didahului oleh Kejagung. Menurutnya kewenangan pidana korupsi dan TPPU bukan wewenang OJK.

“Kok OJK keduluan dengan kejaksaan? Kejaksaan itu pakai UU Tipikor, OJK memang berwenang? Maksudnya, saya mau klarifikasi, tidak pidana dan TPPU masa ditangani OJK? Coba dilihat Jiwasraya atau EMCO, pasalnya apa yang disangkakan? Penipuan, penggelapan, memang OJK penegak hukum? yang bisa kita lakukan itu UU OJK dan UU Pasar Modal, dan aturan lain di industri keuangan,” ungkap dia, Sabtu (15/2).

Dia mengaku heran masih ada pihak yang selalu mempertanyakan peran OJK soal masalah ini, sebab kasus penipuan itu memang ranah dari Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan untuk investasi bodong meski OJK memiliki Satgas tetapi koordinasinya harus tetap ke polisi.

“Kalau terkait jasa keuangan, pengawasan kita adalah compliance terhadap regulasi di industri keuangan, penyidikannya harus sesuai denban UU OJK dan Pasar modal,”pungkasnya.

Baca Juga:  LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjamin
Continue Reading

POPULAR