Bansos Dikaitkan dengan Judi Online, Begini Lho Anggaran dan Realisasinya Tahun Ini

KORPORAT.COM, Jakarta - Bantuan sosial alias bansos, kembali jadi soal. Kali ini terkait penyaluran dana bansos untuk korban judi online.

Sebelum isu tersebut semakin melebar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberikan klarifikasi. Kata Muhadjir, penerima bansos yang dimaksud adalah anggota keluarga.

Muhadjir menilai bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi daring.

"Hal demikian dikarenakan keluarga, khususnya anak dan istri, bukan hanya mengalami kerugian secara materi tetapi juga kesehatan mental, bahkan sampai berujung kematian, sebagaimana terjadi dalam banyak kasus," kata Muhadjir yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online.

DPR: Korban Judi Online tidak Langsung Dapat Bansos

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahkan mengutarakan, bansos yang dimaksud tidak masuk ke dalam anggaran maupun rencana pemerintah saat ini.

Lantas, bagaimana rencana dan perkembangan penyaluran bansos tahun ini?

Mengutip dokumen APBN KiTa periode Mei 2024, bansos merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat untuk kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahun ini, anggaran yang disiapkan mencapai Rp152,3 triliun.

Nilai tersebut menjadi anggaran paling kecil di antara anggaran-anggaran belanja pemerintah pusat. Di sini, porsi belanja bansos hanya sebesar 6,17% dari total APBN yang mencapai Rp2.467,53 triliun.

Adapun hingga April 2024, realisasi belanja bansos baru tercapai Rp55,46 triliun atau 36,42% dari total anggaran yang disiapkan.

Dalam dokumen itu dirinci, realisasi belanja bansos antara lain dimanfaatkan untuk:

1. Penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
   
   
2. Penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM;
   
   
3. Penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
   
   
4. Penyaluran bantuan PIP bagi 9,4 juta siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 778 ribu mahasiswa; serta
   
   
5. Pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.
   

Di sisi lain, menurut dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan

Airlangga: Bansos Korban Judi Online tak Masuk Anggaran Saat Ini

Untuk itu, secara umum arah kebijakan belanja bantuan sosial di tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk:

• Meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program antara lain melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik;
  
  
• Memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal;
  
  
• Memperkuat skema perlinsos yang adaptif; dan
  
  
• Meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar stakeholder.