Banyak Hambatan, Backlog Rumah Sulit Terselesaikan

KORPORAT.COM, Jakarta - Backlog perumahan berpotensi semakin besar dari posisi saat ini 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Selain setiap tahun bertambah 680.000 rumah tangga, ada potensi penambahan backlog dari jumlah pernikahan baru.

"Setiap tahun ada 1,8 juta pernikahan baru yang akan membutuhkan rumah baru disamping backlog tadi," kata Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Hirwandi Gafar, Selasa (27/2/2024).

Kondisi itu, kata Hirwandi, sulit teratasi karena kemampuan pengembang hanya bisa membangun 600-700 ribu unit per tahun. Dia pun menilai, persoalan backlog tak hanya soal pembiayaan saja, melainkan juga dari sisi supply mulai dari ketersediaan lahan hingga legalitas lahan itu sendiri.

Insentif Properti Berpotensi Dongkrak Pertumbuhan KPR hingga Dobel Digit

Meski begitu, Hirwandi menyampaikan, masih ada potensi untuk mengatasi persoalan backlog dengan adanya beberapa kebijakan. "Mulai dari insentif PPN, kebijakan 100% LTV, hingga bantuan biaya adminstrasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp4 juta," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengakui masih banyak tantangan dalam menyelesaikan persoalan backlog. Selain ketersediaan lahan yang terbatas, dana murah yang matching dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga jadi hambatan tersendiri.

"Di sisi lain, pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra pemerintah dan bank penyedia kredit juga terbatas," ujar Herry.

Insentif PPN Properti Teruji Dongkrak KPR

Sementara itu, alokasi dana bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun ini justru menyusut. Nilainya Rp13,72 triliun atau turun 47,8% dari realisasi tahun lalu Rp26,3 triliun.

Meski begitu, Herry bersyukur, visi misi calon pemerintah selanjutnya tetap berkomitmen untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. "Kabarnya, pemerintah baru akan membangun 3 juta rumah, masing-masing 1 juta di desa, kota, dan pesisir. Ini melanjutkan program 1 juta rumah Presiden Joko Widodo," kata Herry menambahkan.