Jokowi Akomodasi Program Presiden Terpilih di APBN, Makan Gratis Masuk?

KORPORAT.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jika pemerintahan saat ini sudah mengakomodasi program dari calon presiden yang bakal terpilih di pemilu 2024. Menurut dia, hal tersebut sudah masuk dalam pembahasan rencana APBN 2025. 

Kepala Negara menjelaskan, upaya itu bertujuan untuk mempercepat proses transisi pemerintahan yang bakal berlangsung pada penghujung tahun ini. 

“Bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukan dalam rencana anggaran 2025, supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan mudah dalam menganggarkan nanti. Jadi tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR,” ujarnya kepada awak media seusai memberikan kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto, dipantau secara daring pada Rabu (28/2/2024).

Namun, ketika dikonfirmasi apakah program makan siang gratis masuk dalam pembahasan APBN 2025, Presiden Jokowi enggan merinci lebih detail.

Dalam Pantauan Bursa, Cek Gerak Harga Empat Saham Ini

“Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai itu (program makan siang gratis),” tutur dia.

Seperti yang diketahui, program makan siang gratis merupakan janji kampanye dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Adapun, Prabowo sendiri saat ini masih memimpin dalam perolehan suara di pilpres 2024 versi real count KPU.

Fakta.com mencatat, program makan siang gratis menjadi salah satu rencana APBN 2025 ketika dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna awal pekan ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal itu sempat diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

https://fakta.com/news/infografis/makan-siang-ala-prabowo-rp15-ribu-cukupkah-dengan-kebutuhan-gizi-seimbang

“Ya memang harus memasukkan program-program iconic dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu,” kata Suharso.

Meski demikian, Suharso tidak merinci berapa alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung program itu terealisasi.

“Karena (masih disusun) RKP-nya (Rencana Kerja Pemerintah) dan mungkin akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tapi tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” ucapnya.