Sri Mulyani Senewen Dana Perlinsos Digibah Netizen, Ini Jawaban Menohoknya

KORPORAT.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelaskan terkait dengan alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam APBN 2024. Menurut dia, pemerintah telah menganggarkan dana perlinsos Rp496,8 triliun di tahun ini.

Adapun sampai dengan akhir Februari 2024, realisasi anggaran perlinsos adalah sebesar Rp37,9 triliun atau setara 7,6% dari total pagu. Informasi itu dia sampaikan sekaligus menjawab tudingan miring yang berkembang di dunia maya.

“Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial karena ini yang sering muncul di media-media sosial, kayaknya menjadi pembahasan banget. Anggaran perlinsos tahun ini Rp496,8 triliun. Ingat ini perlinsos ya bukan bansos (bantuan sosial),” ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Menkeu mendapati, gunjingan netizen berkembang pascarapat Kementerian Sosial dengan DPR beberapa waktu lalu. Dirinya mengakui jika anggaran perlinsos di Kementerian Sosial hanya Rp75,6 triliun.

“Lalu orang bertanya, lho kalau Kementerian Sosial cuma Rp75 triliun sisanya siapa yang mengelola? Satu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30 triliun untuk membantu siswa-siswa di Program Indonesia Pintar dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tuturnya.

Kedua, sambung Menkeu, anggaran perilinsos ada di Kementerian Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional atau yang lebih dikenal sebagai BPJS Kesehatan sebesar Rp49 triliun.

Ketiga, bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp10,7 triliun. Lalu, yang keempat adalah anggaran subsidi/kompensasi yang dibayarkan kepada nonkementerian/lembaga (non-K/L) sebesar Rp330 triliun.

Secara terperinci, subsidi/kompensasi ini terdiri dari subsidi energi (BBM, listrij, elpiji), subsidi nonenergi (pupuk, tarif angkutan umum, Kredit Usaha Rakyat/KUR, bunga kredit perumahan), serta untuk dana antisipasi penanggulangan bencana.

“Jadi untuk masyarakat yang menanyakan (anggaran) Rp496,8 triliun, sebesar Rp75,6 triliun memang ada di Kementerian Sosial. Sementara sisanya ada di kementerian/lembaga lain. Selain itu subsidi yang cukup besar ada dalam bentuk barang, yakni listrik, elpiji, BBM,” kata dia.

Berikut adalah rincian realisasi anggaran perlinsos hingga Februari 2024 sebesar Rp37,9 triliun.

1. Kementerian Sosial Rp12,8 triliun untuk 10 juta penerima PKH dan 18,7 juta kartu sembako.
2. Kementerian Tenaga Kerja Rp87,6 miliar untuk 10,3 juta peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
4. Subsidi energi (BBM, listrik, elpiji) Rp14,3 triliun.
5. Melalui Transfer ke Daerah (TKD) Rp900 miliar untuk BLT Desa dengan 903.000 masyarakat penerima.

“Jadi ini untuk memberi gambaran bagaimana APBN bisa melindungi  masyarakat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan,” ucap Menkeu Sri Mulyani.