Connect with us

Hukum

Setelah Kasus suap, Mantan Bupati Kutai Diperiksa KPK Terkait TPPU

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus tindakan pidana pencucian uang (TPPU).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, Rita akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Khairudin yang merupakan mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

“Yang bersangkutan hari ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka KHR,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/12/2019)

Sebagaimana diketahui, Rita sendiri merupakan juga tersangka kasus TPPU, dan saat ini kasusnya masih dalam penyidikan oleh KPK. Rita disebut melakukan perbuatan tersebut bersama Khairudin.

Pada saat bersamaan, Rita telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin pertambangan dan perkebunan serta rekanan proyek di lingkungan pemerintah kutai kartanegara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Rita dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun ditambah denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi Rp248,9 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek selama 2010-2017.

Namun dalam vonis, hakim mengatakan Rita hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Baca Juga:  Buru Sjamsul Nursalim, KPK Surati Interpol

Hukum

Sikap KPK Atas Penyelundupan Barang Mewah Oleh Bos Garuda

Dadangsah Dapunta

Published

on

“Kami tidak bisa masuk di situ, supervisi paling, ya. ‘Kan itu sudah ditangani oleh penyidik. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) mereka sudah melakukan itu,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KORPORAT.COM, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan supervisi terkait dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Anti-corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Ia pun belum mengetahui pasti apakah ada indikasi terkait dngan penerimaan gratifikasi dalam penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton tersebut.

“Apakah itu ada pelanggaran? Apakah ada isu korupsi di sana? Apakah itu gratifikasi? Gratifikasi pasti akan debat, si penerima pasti bilang saya ‘kan belum 30 hari, 30 hari dia bisa lapor,” ucap Saut.

Terkait dengan pengelolaan di bandara, kata dia, KPK memang sudah masuk ke dalam tata kelola di bandara.

“Selama ini kami memang masuk di tata kelolanya. Kalaupun ada penyelidikan, saya tidak akan ngomong, sampai ada penyidikan baru saya ngomong. Akan tetapi, sudah beberapa kali saya ke bandara, sudah beberapa kali saya ke pelabuhan, itu hanya untuk melihat tata kelola di sana,” ungkap Saut.

Ia pun mengaku bahwa lembaganya turut diundang oleh Kementerian Keuangan pada hari Kamis (12/12) terkait dengan tata kelola bandara.

“Saya sudah beberapa kali ke bandara, tanggal 12 (Desember) ini saya juga akan ke sana untuk bicara baik-baik dengan semua stakeholder yang ada di bandara, itu atas undangan mereka juga. Bandara itu salah satu pendapatan yang bisa membayar BPJS dan seterusnya,” ujar Saut.

Baca Juga:  Siap-siap! Tarif Listrik Naik Tahun Depan

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait dengan kasus sepeda Brompton dan motor Harley Davidson yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 oleh Bea Cukai beberapa waktu lalu.

Continue Reading

Hukum

Penyelundupan Harley Oleh Bos Garuda Dinilai Masuk Pidana

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyarankan penyelidikan dugaan penyelundupan komponen motor Harley Davidson yang menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, ditangani polisi.

“Polda Metro Jaya bisa, Bareskrim juga bisa. Namun, kalau melihat kasusnya yang begitu besar, saya mengharapkan Bareskrim saja,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr Edi Saputra Hasibuan, saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (8/12/2019)

Menurut dia, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia harus segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk pengembangan penyelidikan kasus itu.

Untuk kasus penyelundupan seperti itu, kata dia, biasanya memang ditangani Bea dan Cukai terlebih dulu dari aspek administrasinya, setelah itu aspek pidananya ditangani polisi.

“Saya kira sudah waktunya Bareskrim Polri mengambil langkah penyelidikan. Setelah terang kasusnya seperti apa, ada tindak pidana di dalamnya, baru meningkat menjadi penyidikan,” kata dia.

Pengajar Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengingatkan perlunya Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia menangani kasus itu adalah untuk memudahkan koordinasi dalam penyelidikan.

“Ini kan menyangkut kelas kakap. Mungkin perlu koordinasi soal barang, kan dari luar negeri juga. Siapa-siapa yang terlibat di situ. Saya kira lebih tepat Bareskrim Polri yang tangani,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, memberhentikan Askhara terkait kasus sepeda Brompton seri Explorer dan motor Harley Davidson Softail Shovelhead klasik yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Indonesia, Airbus A330-900neo oleh Bea Cukai, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Pemindahaan Ibu Kota Baru Akan Merevisi 43 Perundangan
Continue Reading

Hukum

Kabareskrim Baru, Novel Baswedan: Semoga Punya Keberanian

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengharapkan Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri mempunyai keberanian untuk mengungkap kasus penyerangannya.

“Semoga Pak Sigit juga punya keseriusan dan keberanian karena tentunya masalah ini kan memang saya duga ada keterkaitan dengan orangnya cukup besar, tetapi tidak boleh terus karena hanya masalah itu kita menyalahkan sisi kepentingan kemanusiaan, kepentingan peradaban, kepentingan membela bangsa dan negara,” ujar Novel Baswedan, saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu.

Saat ditanya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan kasusnya pada Senin (9/12), ia mengaku belum mengetahuinya.

Ia hanya menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus penyerangannya.

“Saya pastinya tidak tahu, cuma setelah empat kali diberi waktu sama Pak Presiden masa iya perintah Presiden diabaikan, kan keterlaluan,” ujar Novel pula.

Dia juga mengharapkan kasus-kasus penyerangan terhadap pegawai KPK lainnya dapat terungkap.

“Kalau pun nanti sudah diungkapkan mestinya setiap serangan pada orang-orang KPK juga diungkapkan, siapa tahu ada keterkaitan karena tidak boleh dibiarkan orang yang berjuang memberantas korupsi terus malah diserang, dan kemudian perkaranya ditutupi,” ujarnya pula.

Baca Juga:  Suap Alih Fungsi Hutan, KPK Panggil Dirut PT Palma
Continue Reading

POPULAR