Connect with us

Hukum

Suap Alih Fungsi Hutan, Zulkifli Hasan Diperiksa KPK

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam kaitan kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menjelaskan, Zulkifli Hasan akan diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Palma.

“Dipanggil untuk tersangka PT Palma,” kata Plt Jubir Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu dipanggil dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Kehutanan (KLHK) periode 2009-2014. Selain Zulhas, KPK juga memanggil Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Tahun 2014 pada Kementerian Kehutanan, Masyhud.

Untuk diketahui, PT Palma ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh KPK dalam pengembangan kasus suap yang menjerat eks Gubernur Riau, Annas Maamun.

PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun, yaitu PT Palma Satu dkk, tersebut diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro. SUD (Surya Darmadi) diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri Terta) merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif, di Senin (29/4/2019).

Selain itu, KPK menetapkan dua tersangka lain yakni Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014, pada Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap. 

Baca Juga:  BUMN : Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya Akhir Februari

Hukum

Tepis Presiden Terlibat, Luhut Usul Koruptor Jiwasraya Dimiskinkan

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan isu yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Media jangan bikin berita gorengan. Presiden tidak ada kaitannya lah,” kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Bahkan Luhut mengusul agar pelaku korupsi Jiwasraya dihukum dengan cara dimiskinkan.

“Orangnya ditindak, kalau saya usul bisa tidak orang-orang itu dimiskinkan biar kapok. Jangan hanya hukum penjara lima tahun uang berbunga terus,” ujar dia

Luhut meyakini, bawah dengan teknologi yang semakin canggih, kasus yang telah menggeret lima tersangka tersebut dapat ditelusuri dengan jelas.

“Pasti kena semua,” tegas Luhut.

Baca Juga:  Bangun Jalan Akses Labuan Bajo, Pemerintah Siapkan Rp 420 M
Continue Reading

Hukum

Mahasiswa UMRAH Tuntut Penambang Bauksit Peduli Lingkungan

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA-Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Presma UMRAH), Rindi Apriadi mengingatkan pengusaha yang mendapatkan kuota ekspor bauksit 2,2 juta ton ke China untuk memperhatikan lingkungan di lokasi pertambangan.

“Jangan sampai peristiwa buruk akibat pertambangan di Bintan belum lama ini terjadi di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga,” katanya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (17/1/2020)

Ia menegaskan potensi kerusakan lingkungan akibat pertambangam bauksit cukup besar. Buktinya, lingkungan di lokasi pertambangan bauksit di Desa Langkap dan Desa Pengambil, Singkep Barat, yang dikelola PT Telaga Bintan Jaya sejak tahun 2008 masih dalam kondisi rusak.

Rindi merasa aneh perusahaan itu mendapatkan kuota ekspor bauksit dari Kementerian Perdagangan pada Juli 2019. Izin itu berlaku sampai setahun.

Izin itu ditandatangani oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Karyanto Suprih. Ia mempertanyakan apakah penetapan kuota ekspor dapat diteken oleh pelaksana harian.

“Kami belum melihat ada pembangunan ‘smelter’. Artinya, bauksit kembali dijual mentah ke China,” katanya.

PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) sampai sekarang belum membangun “smelter” bauksit di Desa Langkap dan Desa Pengambil, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, meski sudah beroperasi sejak tahun 2008.

Pemilik PT Telaga Bintan Jaya, Suryono, mengatakan, perusahaannya mengalami beragam kendala untuk membangun “smelter” saat masih melakukan pertambangan bauksit. Kendala yang dihadapi seperti perubahan regulasi.

“Ada perubahan regulasi yang menyebabkan kami kesulitan membangun ‘smelter’,” katanya, yang juga pengusaha perumahan terbesar di Kota Tanjungpinang.

Suryono yang menguasai lahan lebih dari 1.000 hektare itu sejak beberapa bulan lalu sudah mulai beraktivitas kembali, melakukan pertambangan bauksit di Singkep Barat.

Ia mengaku sudah menggandeng pengusaha asal China untuk membangun “smelter” dan kawasan perindustrian di daerah itu. Namun saat ini, lahan untuk pembangunan “smelter” masih sebatas pengerasan lahan.

Baca Juga:  Erick Angkat Zulkifli Zaini dan Amien Sunaryadi Sebagai Dirut-Komut PLN

Meski demikian sejak Juli 2019, PT TBJ memperoleh kuota ekspor bauksit seberat 2,2 juta ton ke China. Pengurusan izin tersebut dibantu oleh yang disebutnya “orang pusat”.

“Tidak banyak saya keluarkan uang untuk mendapatkan kuota ekspor bauksit tersebut,” katanya.

Suryono tidak dapat memberi kepastian kapan “smelter” tersebut dibangun. Namun ia memastikan investor yang dibawanya serius.

Namun ia tidak dapat menjawab berapa cadangan bauksit yang ada di Dabo.

“Butuh Rp7-8 triliun untuk membangun ‘smelter’. Saya tidak mampu, karena itu saya bawa investor,” katanya.

Ia mengemukakan aktivitas pertambangan bauksit di Singkep Barat juga mengalami banyak kendala. Ia khawatir hingga Juli 2020 belum dapat melakukan ekspor lantaran dihalangi berbagai permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi bukan persoalan perizinan, melainkan ancaman dari berbagai pihak yang menginginkan agar dapat menjual bauksit kepadanya.

“Ada pihak-pihak tertentu memaksa saya untuk membeli bauksit mereka. Itu ‘kan melanggar hukum. Kalau tidak dibeli, mereka jamin, saya tidak dapat ekspor bauksit,” katanya.

Selain persoalan itu, pihak lainnya juga memaksa agar dapat mengambil alih kuota tersebut. Mereka ingin bekerja jika ia tidak berani melakukan ekspor.

“Ada juga warga yang menumpang di tanah saya minta ganti rugi kalau saya melakukan pertambangan. Ini ‘kan aneh, saya punya lahan, tetapi saya harus ganti rugi kepada warga,” katanya.

Suryono juga belum membayar sebagian dana jaminan reklamasi pascatambang. “Ini juga persoalan karena butuh biaya yang besar. Terus terang saja, saya maju-mundur menghadapi permasalahan ini, apakah berani ekspor atau tidak,” katanya.

Ant

Continue Reading

Hukum

Petugas Periksa Pencemaran Limbah Batik di Yogyakarta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Guna menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan uji laboratorium dari sampel air dan limbah batik di sentra kerajinan bantik Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah.

Kepala Dinas Lingkungn Hidup (DLH) Kulon Progo Arif Prastowo mengatakan, DLH bersama Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan serta Puskesmas Lendah, serta Polsek dan Koramil Lendah melakukan pengecekan ke lokasi industri batik dimaksud serta warga terdampak.

“Saat ini, kami masih menunggu hasil cek laboratorium dari sampel air yang telah diambil dari beberapa sumur di sekitar rumah produksi batik di wilayah Desa Ngentakrejo,” kata Arif Jumat, 917/1/2020)

Ia mengatakan pihaknya mendapat aduan dari masyarakat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup karena limbah produksi batik di wilsyah tersebut. Berdasar aduan warga, dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dirasakan langsung warga yang tinggal di sekitar rumah produksi.

“Warga terdampak merasakan ada perubahan kualitas air sumur yang menjadi keruh, berbau dan gatal-gatal bila mengenai anggota tubuh,” katanya.

Ia nengatakan dari petugas DLH yang melakukan cek lapangan menemukan beberapa catatan terhadap pengelolaan limbah batik di rumah produksi batik.

Dari hasil pengamatan di salah satu rumah produksi didapati tidak ada sistem pengelolaan limbah, limbah batik langsung dibuang begitu saja di tanah tanpa melalui proses pengolahan.

Meski demikian, DLH tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa perubahan kualitas lingkungan yang terjadi pada warga sekitar rumah produksi merupakan dampak dari kegiatan produksi batik.

“Kami masih menunggu hasil cek laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo yang akan menjadi dasar apakah ada pencemaran atau tidak,” demikian Arif Prastowo.

Baca Juga:  Ini Tips Menghindari Efek Setrum Saat Musim Penghujan
Continue Reading

POPULAR