Connect with us

Energi

Swasta Boleh Jual Avtur, Menteri ESDM: Mau Tidak Jual di Pelosok?

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) seolah tak keberatan, jika perusahaan swasta turut serta dalam penjualan avtur di dalam negeri. Saat ini PT Pertamina (Persero) masih menjadi satu-satunya penjual avtur untuk bahan bakar pesawat terbang.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif kemudian mempertanyakan apakah pihak swasta yang bakal menjadi pesaing Pertamina nanti bersedia untuk menjual avturnya hingga ke pelabuhan udara yang ada di pelosok. Pasalnya, Pertamina mampu tembus hingga ke pelosok dalam menjual avturnya.

“Ya kalau memang (masuknya swasta agar harga avtur) kompetitif, mau tidak jual di pelosok-pelosok,” tanya Arifin usai Rapat Kerja dengan Anggota DPR RI Komisi VII, Rabu, (27/11/2019).

Arivin menambahkan, pihaknya juga tengah membahas rencana masuknya swasta dalam penjualan avtur di pasar domestik dengan Pertamina. Hal ini dilakukan supaya kehadiran swasta nanti, tak membuat rugi perusahaan minyak milik negara tersebut. Terlebih, ketersediaan avtur Pertamina juga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pesawat di dalam negeri.

“Kami sedang bahas, karena ternyata (avtur) Pertamina cukup,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengaku membuka kesempatan bagi badan usaha penyalur bahan bahan bakar di luar Pertamina untuk mensuplai kebutuhan avtur. Hal tersebut diyakini Budi dapat menurunkan harga avtur. Dengan demikian, harga tiket pesawat bisa jauh lebih murah.

Baca Juga:  ESDM Bantu Carikan Pendanaan untuk Smelter Mangkrak

Energi

Tiga Opsi Pemerintah Tekan Harga Gas

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah menyatakan terdapat tiga opsi yang harus segera diputuskan untuk dapat menekan harga gas di pasar domestik. Pasalnya, selama ini harga gas di dalam negeri tidak kompetitif sehingga mengurangi daya saing industri nasional.

Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini sedikitnya ada enam sektor industri yang membutuhkan gas alam sebagai bahan baku. Masing-masing yaitu, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, serta industri gelas. Selain itu, gas alam juga dibutuhkan untuk pembangkit listrik.

Sayangnya, besarnya kebutuhan gas di dalam negeri masih belum dapat dipenuhi secara optimal oleh para produsen dan distributor gas lantaran tingginya harga jual. “Artinya ketika porsi gas sangat besar bagi struktur biaya produksi maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus poduk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Jokowi dalam rapat terbatas, pekan lalu.

Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini ada tiga opsi yang akan ditempuh. Pertama, pemerintah akan mengurangi atau bahkan mengurangi jatahnya sendiri dalam bagi hasil penjualan gas.

Jokowi akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempertimbangkan opsi ini. “Jatah pemerintah US$ 2,2 per MMBtu, kalau ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, maka akan bisa lebih murah,” kata dia.

Kedua, pemerintah bisa memberlakukan kewajiban memasok gas atau domestic market obligation (DMO) untuk kebutuhan domestik untuk produsen atau distributor gas. Dengan demikian, kalangan industri akan terjamin kebutuhan gasnya.

Ketiga, pemerintah membuka opsi impor gas kepada kalangan industri. “Ya tiga itu pilihannya,” tutur Jokowi.

Sejatinya, persoalan gas telah menjadi perhatian pemerintah sejak 2016 lalu. Yakni, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Baca Juga:  Suap Distribusi Gula PTPN III, KPK Panggil Madya B Prastyawan

Namun sayangnya, keluarnya kebijakan tersebut belum dapat menekan harga gas di dalam negeri. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannnya untuk kembali mengalkulasi struktur harga gas mulai dari hulu hingga hilir.

Continue Reading

Energi

SKK Migas Janji Proses Perizinan Dipangkas Tiga Hari

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan proses perizinan bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan dapat dipangkas dari semula 15 hari menjadi tiga hari. Penghematan waktu perizinan tersebut dilakukan melalui layanan one door service policy (ODSP).

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas mengatakan, lewat layanan ODSP pihaknya akan ikut terjun bersama KKKS untuk menyelesaikan persoalan perizinan baik yang terkait lintas sektoral maupun yang ada di daerah. “Perizinan yang biasanya 15 hari menjadi 3 hari,” ujar dia usai membuka secara resmi layanan ODSP di kantornya, Rabu (1/15/2020).

ODSP akan terdiri dari empat struktur kelompok kerja yang disesuaikan dengan jenis perizinan. Masing-masing yaitu, perizinan terkait lahan dan tata ruang, perizinan terkait lingkungan dan keselamatan serta keamanan, perizinan yang mencakup penggunaan sumber daya dan infrastruktur lainnya, serta perizinan yang meliputi penggunaan sumber daya dari luar negeri.

Menurut Dwi, dengan layanan online tersebut pihaknya dapat membantu KKKS untuk mempercepat pelaksanaan proyek. “Keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas hambatan perizinan yang lama dan memakan waktu tidak akan terjadi lagi dengan layanan ODSP,” tutur dia.

Diharapkan dengan penerapan layanan ini, proyek hulu migas bisa dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja. Sehingga, para kontraktor KKS dapat melakukan efesiensi biaya dan nantinya berdampak positif bagi penerimaan negara.

“Upaya yang kami lakukan ini merupakan salah satu cara untuk merealisasikan target lifting 1 juta barel setara minyak pada 2030,” kata Dwi.

Nico Muhyiddin, Vice President Corporate Services Inpex Masela Ltd mengatakan, pihaknya menyambut positif kebijakan yang dilakukan SKK Migas. “Selama ini perizinan merupakan salah satu masalah yang dapat memperlambat proyek, layanan ODSP ini langkah tepat apalagi SKK Migas tadi membagi empat kluster perizinan sehingga akan lebih tepat sasarannya,” kata dia.

Baca Juga:  Tiga Opsi Pemerintah Tekan Harga Gas
Continue Reading

Energi

Ini 5 Proyek Investasi UEA di Bidang Energi dan Mineral

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Uni Emirat Arab (UEA) berencana akan berinvestasi di Indonesia untuk 5 proyek pembangunan di bidang energi dan mineral. Rencananya, negara tersebut akan mengucurkan dana lebih dari US$ 12 miliar.

Rencana kerja sama antara Indonesia dan UEA disepakati dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota UEA, Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1) petang waktu setempat.

Adapun kelima proyek yang akan disokong investasinya oleh UEA yakni, pertama, proyek pembangunan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 145 megawatt peak (MWp). Proyeksi nilai investasi untuk pembangunan proyek ini mencapai US$ 129 juta.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, nantinya UEA akan bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBi). PLTS Terapung Cirata diproyeksikan memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Powerplant sebesar 132,5 MW.

Kedua, proyek LPG Supply Contract. Kerja sama yang digelar antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan PT Pertamina dengan nilai kontrak mencapai sekitar US$ 90 juta hingga US$ 270 juta.

Selanjutnya, kesepakatan antara Pertamina dan ADNOC untuk melanjutkan negosiasi kepemilikan hingga 49% saham PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) – RDMP RU V. Potensi kerja sama ini nilainya mencapai US$ 1,6 miliar.

Keempat, proyek peningkatan kapasitas produksi ingot alloy dan billet. Proyek ini ditandatangani pula kerja sama Emirates Global Aluminium (EGA) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Nantinya, kapasitas produksi akan ditingkatkan menjadi 300.000 ton per tahun.

Baca Juga:  Ini 5 Proyek Investasi UEA di Bidang Energi dan Mineral

Terakhir, proyek pembangunan pabrik petrokimia. Penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara ADNOC dan Pertamina ini menyepakati untuk kerjasama pembangunan project crude to petrochemical dengan nilai mencapai US$ 10,1 miliar.

Continue Reading

POPULAR