Connect with us

Digital

Tanggapi Sabotase Israel, PKS Dorong Kedaulatan Digital

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA- Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) agar memastikan sistem keamanan digital nasional. Hal ini berkaitan dengan aksi siber Israel yang melakukan peretasan terhadap jejaring sosial pada 20 negra.

“Kemenkominfo perlu memastikan bagaimana tingkat keamanan pengguna Whatsapp, Skype dan Instagram di Indonesia. Perlu kita pastikan apakah ada pengguna di Indonesia yang menjadi korban. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini?” katanya secara tertulis, Rabu (6/11/2019).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini, pemerintah perlu mengeluarkan payung hukum yang memberikan perlindungan kepada data pribadi.

“Kasus-kasus ini semakin menguatkan kebutuhan kita akan sebuah payung hukum yang menjamin Digital Sovereignty (kedaulatan digital), khususnya perlindungan data pribadi sebagai pengejawantahan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G bahwa perlindungan diri adalah hak warga negara,” tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan Perusahaan siber Israel, NSO Group meretas sekitar 1400 pengguna WhatsApp serta pengguna Skype dan Telegram di sekitar 20 negara.

Dalam melakukan aksi ini, NSO menggunakan software andalannya Pegasus. Pihak WhatsApp pun dikabarkan telah mengajukan gugatan kepada NSO Group Technologies.

Baca Juga:  Praperadilan Ditolak, KPK Lanjutkan Proses Hukum Dirut PJT II

Digital

Facebook Garap Kacamata Pintar Pengganti Handphone

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA-Facebook dilaporkan telah menggarap kacamata Augmented Reality (AR) dalam beberapa tahun terakhir.

Kacamata pintar, yang diberi nama kodee Orion, tersebut tidak akan menjadi pelengkap untuk ponsel, namun dibuat untuk menggantikan fungsi ponsel sepenuhnya, lansir The Verge, Selasa (17/9).

Perangkat tersebut dilaporkan akan dapat menerima panggilan tanpa harus dihubungkan ke smartphone, dan akan menampilkan informasi dalam “layar kecil,” mirip dengan Google Glass.

Kacamata tersebut kabarnya juga akan memiliki kamera yang memungkinkan pengguna untuk melakukan live streaming.

Facebook berkolaborasi dengan brand kacamata populer Lucottica, pembuat kacamata Ray-Ban, untuk membawa perangkat tersebut ke pasar dalam beberapa tahun mendatang, diperkirakan antara 2023 hingga 2025.

Kabar lain menyebut bahwa Ray-Ban akan terlibat langsung, namun buah dari kolaborasi dengan Facebook tersebut tidak akan terlihat pada “Orion” tetapi pada kacamata pintar lainnya yang memiliki nama kode “Stella.”

Perangkat tersebut kabarnya akan diluncurkan dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan sebelum “Orion.”

Seperti Snap Spectacles, kacamata pintar tersebut kabarnya juga akan memiliki kamera yang memungkinkan pengguna untuk merekam momen mereka dan membagikannya.

Baca Juga:  Ditopang Beberapa Lini Bisnis, Petrosea Alami Peningkatan Laba
Continue Reading

Digital

Pemprov DKI Gandeng 8 Perusahaan Digital Atasi Masalah Kota

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng 8 perusahaan digital untuk membantu pelayanan pemerintahan. Ke depan, Pemprov DKI akan melibatkan perusahaan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih membelit ibu kota.

Pada Jumat (13/9/2019) ini, Pemprov DKI dan 8 perusahaan tersebut menggelar penandatangan memorandum of understanding atau nota kesepahaman (MoU). Adapun masing-masing perusahaan digital yang dimaksud yakni, Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Gojek.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, kerja sama ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta menuju keadilan sosial di Jakarta secara berkelanjutan. “Yang penting nantinya bukan pada dokumen MoU-nya, yang penting adalah pada aksi pasca dokumen itu ditandatangani. Dan kita berharap banyak dari sini akan muncul banyak solusi untuk masyarakat Jakarta,” kata dia.

Penandatanganan MoU ini merupakan upaya untuk menciptakan konsep kota cerdas yang partisipatif melalui Jakarta Smart City sebagai innovation hub dan living lab. Di mana, Jakarta Smart City akan menjadi wadah validasi bagi para Startup dalam mengembangkan produk rintisannya.

Anies menjelaskan, melalui konsep City 4.0, nantinya Pemprov DKI bertindak tidak hanya sebagai administrator, penyedia layanan, ataupun fasilitator. Namun, menjadi pihak yang terbuka untuk bekerja sama dengan semua elemen untuk mengentaskan berbagai permasalahan Ibu Kota.

Sebagai gambaran, Pemprov DKI dapat bekerja sama Nodeflux yang ahli di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan wajib pajak.

Menurut Anies, plat kendaraan yang melintasi jalan ibu kota sangat mungkin untuk tersambung dengan sistem perpajakan. Sehingga, dapat menggali potensi pajak kendaraan yang selama ini belum terbayarkan.

“Misalnya dengan Botika yang juga mengembangkan artificial intelligence dengan menghadirkan Javira atau asisten virtual berupa chatbot, serta DuitHape untuk kemudahan distribusi bantuan sosial dan menggerakkan roda perekonomian di seluruh lapisan masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga:  Kaget Dikalahkan Sofyan Basir, KPK Pertimbangkan Kasasi

Selain itu, kerja sama dalam upaya smart mobility dilakukan melalui transportasi yang terintegrasi, aman, dan terlacak secara daring bersama Gojek dan Grab. Selanjutnya, dalam mewujudkan smart economy, kolaborasi melalui e-payment dan transparansi melalui kolaborasi dengan e-commerce raksasa, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee.

Continue Reading

Digital

Siap-siap! Pengguna Netflix hingga Spotify Akan Dikenakan Pajak

Restu Fadilah

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap para pelanggan layanan jasa Netflix dan Spotify.

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, rencana itu sudah termuat di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

“Nanti kami tunjuk Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) nya untuk memungut, menyetor dan laporkan PPN (pelanggan),” ujarnya di Jakarta, Kamis, (5/9/2019).

Pemerintah beralasan, kebijakan ini lantaran pihaknya kesulitan menarik PPN dari penyedia layanan media streaming. RUU diharapkan selesai tahun ini dan bisa masuk ke DPR dan bisa rampung pada 2020 mendatang.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, pungutan PPN dari SPLN akan memberikan tambahan penerimaan perpajakan yang cukup signifikan.

Kata Robert, pada 2018 tercatat, bahwa total konsumsi jasa dan barang tidak berwujud yang berasal dari luar negeri mencapai Rp 93 triliun. Dengan demikian, jika dimisalkan pada saat itu dikenakan PPN sebesar 10%, maka total penerimaan potensial yang diperoleh sebesar Rp 9,3 triliun.

“Kalau 2025, studi oleh Google-Temasek, pada 2025 konsumsi jasa dan barang tak berwujud dari luar negeri ke Indonesia mencapai Rp 277 triliun sehingga PPNnya Rp 27 triliun,” terangnya.

Baca Juga:  Bom Polrestabes Medan, 6 Orang Korban
Continue Reading

POPULAR