Connect with us

Energi

Ternyata Bukan Mafia Migas Penyebab Impor Minyak Bengkak

Dadangsah Dapunta

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Politisi Hanura, Inas N Zubir mengaku tidak begitu percaya mengenai isu mafia migas yang meyebabkan naiknya volume impor minyak, terlebih setelah Petral dibuarkan, telah banya reformasi sistem pengadaan minyak di Pertamina.

Dia mengingatkan, saat debat pilpres yang lalu, masyarakat bangga dengan pernyataan pak Jokowi bahwa mafia minyak Petral sudah dibubarkan sehingga berharap harga BBM akan turun, akan tetapi kemudian isu mafia migas ini mencuat kembali menjadi opini akibat riuhnya berita pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

“Apakah benar mafia migas tersebut masih ada di Pertamina? Jika tidak ada maka tentunya akan melukai perasaan segenap direksi dan karyawan Pertamina yang sekarang ini sedang bekerja keras bebenah diri untuk menjadikan Pertamina sebagai World Class NOC,” ujarnya secara tertulis, Senin (2/12/2019).

Sebenarnya lanjut Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu, saat ini Pemerintah punya instrumen untuk mencermati tender minyak mentah dan BBM di ISC Pertamina, sehingga dapat melihat bahwa supply chain dalam tender ISC sekarang ini menjadi sangat singkat dan tidak sepanjang ketika tender minyak mentah dan BBM di handling oleh Petral.

Pada saat tender di Petral, supply chain-nya adalah Trader/MOC-Calo 1–Calo2-NOC- Petral-ISC Pertamina, dimana Trader adalah trading house, MOC adalah Major Oil Company, Calo 1 dan Calo 2 trading company milik orang Indonesia berbadan hukum di Singapura, NOC adalah National Oil Company, Petral/PES anak/cucu Pertamina dan ISC adalah unit pengadaan crude dan BBM di Pertamina.

Panjang-nya supply chain tersebut jelas Inas, terkonfirmasi juga pada laporan KordaMentha tahun 2015, dimana akibat panjangnya supply chain tersebut menjadi bukti adanya mark up pengadaan crude dan BBM yang nilainya antara USD. 1.- hingga USD. 2.- , yang kemudian menjadi alasan bagi pemerintah untuk membekukan Petral.

Baca Juga:  Perantara Suap Krakatau Steel, Karunia Alexander Divonis 2 Tahun

Adanya mark up di Petral, bukan saja mengenai panjangnya supply chain tapi juga formulanya, contohnya adalah RON88 alias bensin premium, ketika tender masih di Petral, formulanya adalah MOPS92 – USD. 0.5, karena tidak ada publikasi MOPS dari RON88 maka digunakan publikasi RON92 dengan diskon hanya USD. 0.5 saja, tapi setelah Petral dibekukan lalu tender dilakukan di ISC Pertamina maka formulanya menjadi MOPS92 – USD. 2.5, berarti diskon atau potongan harganya justru jauh lebih banyak!

“Setelah Petral dibekukan, Pertamina dengan serius bebenah diri sehingga supply chain sangat singkat yakni Tader/MOC/NOC-ISC Pertamina, dan tidak ada lagi calo terlibat, bahkan NOC juga tidak lagi menjadi perantara melainkan peserta tender seperti Trader dan MOC lainya, artinya bahwa mark up sudah bisa di eleminir dan akan sangat sulit melakukan mark up lagi, apalagi proses tendernya akuntabel,” ujar dia.

Lalu alibi pemerintah mengatakan impor minyak membengkak disebabkan oleh mafia, hal itu dirasa tidak logis dan terbantahkan oleh perubahan tatakelola sistem impor minya pada pertamina.

“Kenapa import crude dan BBM terus meningkat? Sangat sederhana! Karena penjualan kendaraan dalam negri terus digenjot, sehingga konsumsi BBM semakin meningkat, sedangkan produksi crude domestik tidak pernah bertambah, bahkan melorot sehingga hanya mampu berkontribusi setengahnya saja dari kebutuhan nasional yakni 1.5 juta bbls/day. Alasan pemerintah bahwa mafia migas yang menjadi penyebab naik-nya import minyak, adalah alasan yang tidak tepat,” tegas Inas.

Karena itu menyarankan agar pemerintah lebih kreatif untuk meghadapi defisit migas termasus menghadirkan BBM alternatif dan mendorong kinerja hulu migas tanah air.

“Jika pemerintah ingin menekan defisit neraca perdagangan yang diakibatkan oleh import BBM, maka sebaiknya pemerintah melakukan swap atau barter minyak import dengan batubara domestik, karena Pertamina sudah terbiasa melakukan swap antara minyak dengan produk minyak, tapi walaupun swap antara minyak dengan batubara belum pernah dilakukan, apa salahnya untuk dijajaki juga!” Pugkas dia.

Baca Juga:  Dikabarkan Jadi Komisaris Utama, Ini Tugas Ahok di Pertamina

Energi

ESDM dan IEA Teken Kerja Sama Program Transisi Energi

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan International Energy Agency (IEA) menggelar penandatanganan kerja sama di bidang energy transitional programme untuk periode 2020-2021. Pelaksanaan kerja sama ini digelar dalam acara IEA Energy Ministerial Meeting di Paris, Perancis yang digelar pada 5-6 Desember lalu.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah program, antara lain data energi dan statistik, kebijakan darurat dan keamanan energi, tenaga listrik dan energi terbarukan, bioenergi, efisiensi energi, energi dan teknologi bersih termasuk kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM mengatakan, sinergi terhadap data energi dan statistik antara Kementerian ESDM dan IEA diharapkan akan menguatkan kapasitas pada pengumpulan data dan pemrosesan data di bidang energi di Indonesia. Sedangkan kerja sama dalam kebijakan darurat energi dan keamanan energi mencakup upaya dalam memenuhi pasokan darurat minyak, gas, produk perminyakan, pasokan listrik darurat, melalui pengembangan sistem tanggap darurat.

“Di subsektor tenaga listrik dan energi baru terbarukan, Kementerian ESDM dan IEA akan berkolaborasi dalam mengidentifikasi praktik terbaik untuk peraturan dan desain pasar guna meningkatkan investasi energi terbarukan serta sumber daya di Indonesia,” kata Agung dalam keterangan pers, Senin (9/12/2019).

Kolaborasi ini bertujuan mendukung rencana Indonesia dalam mencapai target 23 persen listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, surya dan sumber terbarukan lainnya pada tahun 2025.

Selain itu, IEA juga akan membantu proses pengembangan strategi bioenergi, termasuk mandatori pencampuran biofeul pada bahan bakar minyak. “Kementerian ESDM dan IEA akan membahas peluang untuk meningkatkan kerja sama tentang berbagai teknologi energi. IEA ekan merekomendasikan opsi dan langkah untuk mempercepat transisi energi bersih dari sisi permintaan di industri, transportasi, bangunan dan rumah tangga atau jaringan gas kota,” ujarnya.

Baca Juga:  Tambang Emas Ilegal, 4 WNA China Ditangkap Aparat Papua
Continue Reading

Energi

Denmark Rekomendasi Roadmap Pengembangan EBT di 4 Provinsi

Muhammad Yazid

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggelar kerja sama dengan Denmark di sektor energi baru terbarukan (EBT). Negara tersebut memberikan rekomendasi berupa rencana umum energi daerah (RUED) untuk pengembangan energi yang ramah lingkungan di empat provinsi.

Pemberian rekomendasi oleh Denmark ini disampaikan oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Rasmus Prehn di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (5/12/2019).

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Denmark membantu skenario yang paling cocok untuk 4 wilayah terkait sistem tenaga listrik yang terjangkau, tangguh dan ramah lingkungan, serta bagaimana energi alternatif ini bisa menggantikan energi fosil. “Tantangannya adalah bisakah memanfaatkan potensi EBT yang ada dalam outlook dan mereduksi ketergantungan terhadap energi fosil,” kata dia dalam keterangan pers.

Adapun empat provinsi yang diberi perhatian oleh Denmark masing-masing yakni, pertama, Sulawesi Utara. Provinsi ini memiliki potensi untuk pengembangan pembnagkit listrik tenaga air (PLTA) ataupun pembangkit listrik tenaga mini hydro (PLTMH).

Kedua, Gorontalo. Wilayah ini berpotensi besar untuk mengembangkan tenaga surya atau solar. Menurut Arifin, apabila Sulawesi Utara dan Gorontalo berhasil mengembangkan energi hidro, energi surya dan menggunakan natural gas untuk menggantikan batubara, maka kedua provinsi ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar kurang lebih 50% pada tahun 2030.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan. Arifin mengatakan, hingga saat ini provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batubara. Padahal, energi angin, energi surya dan natural gas combined cycles dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batubara.

Dalam outlook yang dibuat Denmark, jika Kalimantan Selatan berhasil mengembangkan EBT hingga 34% untuk pasokan listrik, maka emisi gas rumah kaca dapat berkurang hingga 48% pada tahun 2030.

Baca Juga:  Dikabarkan Jadi Komisaris Utama, Ini Tugas Ahok di Pertamina

Keempat, Provinsi Riau. Daerah yang memiliki dataran yang luas ini cukup potensial untuk pengembangan energi angin dan energi surya.

Pada 2030 mendatang, sektor EBT diharapkan mampu mendominasi bauran hingga 2/3 dari seluruh pasokan listrik. Apabila target yang dicantumkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) tercapai, maka diproyeksikan penghembatan pembangunan infrastruktur energi listrik di provinsi ini dapat mencapai Rp 13 miliar.

Continue Reading

Energi

Liabilitas Chevron, Penyebab Lamanya Negosiasi Transisi Blok Rokan

Restu Fadilah

Published

on

Korporat.com

KORPORAT.COM, JAKARTA – Negosiasi antara PT Chevron Indonesia dengan PT Pertamina (Persero) terkait transisi atau pengambil alihan Blok Rokan tak kunjung rampung. Padahal, Pertamina akan secara resmi mengambil alih blok migas itu dari Chevron saat kontraknya habis pasa 2021.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menjelaskan, lamanya proses negosiasi lantaran adanya perbedaan penghitungan di sisi keekonomian antara kedua perseroan.

“Jadi tentu hitung-hitungan antara masalah benefit sampai 2021 dan juga liabilitas. Nah di situkan, keduanya sama-sama punya asumsi. Kalau di sini, ngitung risknya terlalu banyak karena liabilitasnya besar,” ujar Dwi saat ditemui di sela Rapat Kerja dengan Anggota DPR RI Komisi VII di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, (5/12/2019).

Dwi bilang, secara teknis, Pertamina sudah siap untuk mengoperasikan Blok Rokan. Termasuk untuk menjalankan program EOR (Enhanched Oil Recovery) di blok legendaris tersebut.

“Itu sudah siap semua yah, Pertamina juga sudah siapkan dana. Kalau sudah masuk 2020 apa saja yang perlu disiapkan, Pertamina udah siapkan,” katanya.

Sebelumnya pemerintah menargetkan negosiasi antara Chevron dan Pertamina bisa rampung pada akhir November 2019. Namun, hingga saat ini, negosiasi antara perusahaan milik AS dan pelat merah itu tak kunjung rampung.

Dwi mengakui bahwa lamanya proses negosiasi akan berdampak terhadap produksi migas dalam negeri. “Tentu berdampak, karena produksi 2020 dan 2021 kan ditentukan oleh aktivitas hari ini. Kalau tidak, ya hilang lagi,” katanya.

Sayangnya, kata Dwi, pihaknya tak bisa melakukan intervensi lebih salam. Sebab, ini merupakan bisnis to bisnis.

“B to b antara Chevron dan Pertamina. Jadi masing-masing perlu titik temu. Tapi kami mendorong betul untuk segera selesai,” pungkasnya.

Baca Juga:  ESDM Perpanjang Kontrak Conoco Di WK Corridor
Continue Reading

POPULAR