Connect with us

Hukum

Wanprestasi, Pemprov DKI Jakarta Disebut Bangkang Putusan Arbitrase dan MA

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Direktur Utama PT Kapima Rencanatama, Djosi Djohar menyayangkan sikap pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak menghormati hukum dengan membangkang putusan pengadilan majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Mahkama Agung (MA).

Yang mana pada 19 Maret 2018, putusan Majelis Arbitrase menyatakan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi hak PT Kapima Rencanatama dalam pengerjaan proyek pendataan dan otomasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Tahun Anggaran 2015

“Putusan Majelis Arbitrase menyatakan, Pemprov DKI telah melakukan wanprestasi. Karenanya putusan itu mengharuskan Pemprov DKI memenuhi hak kami senilai Rp825.640.200,” kata Djosi di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Namun anehnya meskipun pemerintah DKI menyadari bahwa putusan Arbitrase berifat final dan mengikat, akan tetapi hingga saat ini Pemprov DKI tidak mematuhi putusan tersebut.

“Putusan itu menegaskan; Pemda DKI harus memenuhi hak kami paling lambat 45 hari terhitung sejak 19 Maret 2018, tapi hingga saat ini hal itu tidak dijalankan oleh Pemda DKI,” ungkap Djosi.

Sebelumnya PT Kapima Rencanatama juga merasa keberatan dimasukan daftar hitam oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta.

Karenanya pada pokok perkara yang berbeda PT Kapima Rencanatama melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga perkara mencapai tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung(MA).

“Hasil putusan PK tertanggal 14 Maret 2019 memerintahkan agar Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta membatalkan surat keputusan masuk daftar hitam terhadap PT Kapima Rencanatama dan mencabut SK daftar hitam tersebut. Tapi hal itu nyatanya juga tidak dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta,” Ungkap Djosi.

Baca Juga:  Catat, Bos Baru Garuda Janji Penurunan Tarif Tiket Pesawat

Oleh karena Pemda DKI Jakarta tidak mematuhi kedua putusan itu (Arbitrase dan MA), maka PT Kapima Rencanatama berinisiatif melakukan aduan pada Ombudsman

Adapun putusan Ombudsman tertanggal 19 November 2019 menyatakan Pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait, tidak mematuhi hukum yang berlaku di republik Indonesia, lantaran tidak menjalankan putusan BANI dan MA.

Karena itu, Ombudsman merekomendasikan agar Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta menjalankan putusan MA dan BANI paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak 19 November 2019.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta harus memenuhi hak penggugat selambat-lambatnya 31 Dsember 2019.

“Artinya Gubernur dan Pemprov DKI memang tidak punya itikad baik dan sengaja membangkang hukum. Karena hingga saat ini kewajiban mereka terhadap kami belum dipenuhi sebagaimana keputusan BANI dan MA,” Sesal Djosi.

Hukum

Johannes Sarwono, Buron Century Ditangkap Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Mantan Komisaris PT Nusa Utama Sentosa, Raden Mas Johannes Sarwono ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah buron sejak 2014.

Johanes merupakan terpidana pencucian uang (TPPU) Bank Century dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Johanes terbukti bersalah menerima uang aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar dari PT Graha Nusa Utama (GNU) untuk jual beli tanah Yayasan Fatmawati.

“Dia terbukti secara sah turut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, dan pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pencucian uang yang termasuk aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar rupiah dari PT Graha Nusa Utama (PT GNU) dalam pembayaran jual beli tanah Yayasan Fatmawati seluas 22 hektare,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Minggu (16/2/2020).

Hari menjelaskan, penangkapan Johanes dilakukan di Bintaro Sektor V, Tangerang Selatan pada Jumat (14/2/2020).

Penangkapan Johanes merupakan upaya salah satu program tangkap buron (Tabur) pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam program itu Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ditargetkan minimal mengamankan satu buron dalam setiap triwulan.

“Raden Mas Johanes Santoso merupakan hasil pertama program Tabur Kejati DKI Jakarta dan hasil kinerja Tabur ke-4 di seluruh Indonesia tahun 2020,” ujarnya.

Baca Juga:  Proyek Fiktif Waskita, KPK Periksa 4 Saksi
Continue Reading

Hukum

Ketua MPR: Korupsi Jiwasraya, Tak Mungkin Hanya 6 Orang

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tundas dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Bamsoet menyakini pelaku dugaan korupsi yang bernilai lebih dari Rp17 triliun itu melibatkan lebih dari 6 orang sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

“Jika Benny sebagai otak kejahatan sudah ditangkap, Kejaksaan Agung harus memperluas proses penegakan hukum hingga ke pengelola dan pemilik perusahaan-perusahaan pendanaan swasta atau sucuritas penikmat dana Jiwasraya dan Asabri. Karena rasanya tak mungkin hanya enam pelaku saja yang melakukan kejahatan luar biasa dan tersistematis itu,” tandas Bamsoet Minggu (16/2/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, pengungkapan skandal Jiwasraya menjadi pertaruhan besar bagi Kejagung untuk memperlihatkan profesionalitas kinerjanya di mata rakyat.

“Skandal Jiwasraya menjadi peringatan bagi siapapun agar tak main-main dengan hukum. Memperkaya diri sendiri dan golongan dengan cara mengambil uang rakyat, bukan hanya semata tindakan melawan hukum. Melainkan juga tindakan amoral, menunjukan pelaku dan penikmat kejahatan sudah lagi tak mempunyai hati nurani. Karenanya, ganjaran yang setimpal patut mereka terima,” pungkas Bamsoet.

Sementara diketahui, Kejagugung telah menetapkan 6 orang tersangka yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Baca Juga:  Calon Tersagka Baru Jiwasraya Berperan Sebagai Pelicin
Continue Reading

Hukum

OJK Menyangkal Tidak Kerja dan Didahului Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Kewenangan penyidikan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipertanyakan publik, pasalnya perangkat itu dinilai tumpul dan tidak bekerja.

Tudingan itu dilontarkan lantaran kasus PT Asuransi Jiwasraya berawal dari laporan Kementerian BUMN kepada Kejagung. Banyak pihak mengatakan, harusnya jika OJK bekerja, indikasi korupsi hingga menyebabkan perusahan mengalami sakit, mampu dideteksi oleh OJK yang selanjunya dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen menepis tudingan bahwa OJK lalai tidak reaktif sehingga didahului oleh Kejagung. Menurutnya kewenangan pidana korupsi dan TPPU bukan wewenang OJK.

“Kok OJK keduluan dengan kejaksaan? Kejaksaan itu pakai UU Tipikor, OJK memang berwenang? Maksudnya, saya mau klarifikasi, tidak pidana dan TPPU masa ditangani OJK? Coba dilihat Jiwasraya atau EMCO, pasalnya apa yang disangkakan? Penipuan, penggelapan, memang OJK penegak hukum? yang bisa kita lakukan itu UU OJK dan UU Pasar Modal, dan aturan lain di industri keuangan,” ungkap dia, Sabtu (15/2).

Dia mengaku heran masih ada pihak yang selalu mempertanyakan peran OJK soal masalah ini, sebab kasus penipuan itu memang ranah dari Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan untuk investasi bodong meski OJK memiliki Satgas tetapi koordinasinya harus tetap ke polisi.

“Kalau terkait jasa keuangan, pengawasan kita adalah compliance terhadap regulasi di industri keuangan, penyidikannya harus sesuai denban UU OJK dan Pasar modal,”pungkasnya.

Baca Juga:  Usut Jiwasraya, Kejagung Tantang Pihak Keberatan Pemblokiran Rekening
Continue Reading

POPULAR