Connect with us

Hukum

Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan KPK

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009-2014 Zulkifli Hasan (Zulhas) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.

Zulhas tiba di gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 10.05 WIB dan tidak memberikan komentar soal pemeriksaannya.

Diketahui, KPK pada 29 April 2019 telah mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 SRT, dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma SUD.

Nama Zulhas sempat disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka tersebut. Pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun.

Dalam surat itu, Menteri Kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui pemerintah daerah.

Adapun hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Surya diduga juga merupakan “beneficial owner” PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Dalam penyidikan itu, diduga Surya merupakan “beneficial owner” PT Palma Satu bersama-sama Suheri Terta selaku orang kepercayaan Surya daIam mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Group dan PT Palma Satu dan kawan-kawan sebagai korporasi yang telah memberikan uang Rp3 miliar pada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Baca Juga:  Kasus Asuransi, BPK Akan Periksa OJK

Oleh karena tersangka Surya diduga merupakan “beneficial owner” sebuah korporasi, dan korporasi juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut, maka penanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Hukum

Johannes Sarwono, Buron Century Ditangkap Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Mantan Komisaris PT Nusa Utama Sentosa, Raden Mas Johannes Sarwono ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah buron sejak 2014.

Johanes merupakan terpidana pencucian uang (TPPU) Bank Century dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Johanes terbukti bersalah menerima uang aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar dari PT Graha Nusa Utama (GNU) untuk jual beli tanah Yayasan Fatmawati.

“Dia terbukti secara sah turut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, dan pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pencucian uang yang termasuk aliran dana Bank Century sebesar Rp60 miliar rupiah dari PT Graha Nusa Utama (PT GNU) dalam pembayaran jual beli tanah Yayasan Fatmawati seluas 22 hektare,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Minggu (16/2/2020).

Hari menjelaskan, penangkapan Johanes dilakukan di Bintaro Sektor V, Tangerang Selatan pada Jumat (14/2/2020).

Penangkapan Johanes merupakan upaya salah satu program tangkap buron (Tabur) pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam program itu Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ditargetkan minimal mengamankan satu buron dalam setiap triwulan.

“Raden Mas Johanes Santoso merupakan hasil pertama program Tabur Kejati DKI Jakarta dan hasil kinerja Tabur ke-4 di seluruh Indonesia tahun 2020,” ujarnya.

Baca Juga:  FIFA Akan Segera Tetapkan Stadion Piala Dunia U-20
Continue Reading

Hukum

Ketua MPR: Korupsi Jiwasraya, Tak Mungkin Hanya 6 Orang

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tundas dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Bamsoet menyakini pelaku dugaan korupsi yang bernilai lebih dari Rp17 triliun itu melibatkan lebih dari 6 orang sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

“Jika Benny sebagai otak kejahatan sudah ditangkap, Kejaksaan Agung harus memperluas proses penegakan hukum hingga ke pengelola dan pemilik perusahaan-perusahaan pendanaan swasta atau sucuritas penikmat dana Jiwasraya dan Asabri. Karena rasanya tak mungkin hanya enam pelaku saja yang melakukan kejahatan luar biasa dan tersistematis itu,” tandas Bamsoet Minggu (16/2/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, pengungkapan skandal Jiwasraya menjadi pertaruhan besar bagi Kejagung untuk memperlihatkan profesionalitas kinerjanya di mata rakyat.

“Skandal Jiwasraya menjadi peringatan bagi siapapun agar tak main-main dengan hukum. Memperkaya diri sendiri dan golongan dengan cara mengambil uang rakyat, bukan hanya semata tindakan melawan hukum. Melainkan juga tindakan amoral, menunjukan pelaku dan penikmat kejahatan sudah lagi tak mempunyai hati nurani. Karenanya, ganjaran yang setimpal patut mereka terima,” pungkas Bamsoet.

Sementara diketahui, Kejagugung telah menetapkan 6 orang tersangka yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Baca Juga:  FIFA Akan Segera Tetapkan Stadion Piala Dunia U-20
Continue Reading

Hukum

OJK Menyangkal Tidak Kerja dan Didahului Kejagung

Published

on

KORPORAT.COM, JAKARTA– Kewenangan penyidikan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipertanyakan publik, pasalnya perangkat itu dinilai tumpul dan tidak bekerja.

Tudingan itu dilontarkan lantaran kasus PT Asuransi Jiwasraya berawal dari laporan Kementerian BUMN kepada Kejagung. Banyak pihak mengatakan, harusnya jika OJK bekerja, indikasi korupsi hingga menyebabkan perusahan mengalami sakit, mampu dideteksi oleh OJK yang selanjunya dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen menepis tudingan bahwa OJK lalai tidak reaktif sehingga didahului oleh Kejagung. Menurutnya kewenangan pidana korupsi dan TPPU bukan wewenang OJK.

“Kok OJK keduluan dengan kejaksaan? Kejaksaan itu pakai UU Tipikor, OJK memang berwenang? Maksudnya, saya mau klarifikasi, tidak pidana dan TPPU masa ditangani OJK? Coba dilihat Jiwasraya atau EMCO, pasalnya apa yang disangkakan? Penipuan, penggelapan, memang OJK penegak hukum? yang bisa kita lakukan itu UU OJK dan UU Pasar Modal, dan aturan lain di industri keuangan,” ungkap dia, Sabtu (15/2).

Dia mengaku heran masih ada pihak yang selalu mempertanyakan peran OJK soal masalah ini, sebab kasus penipuan itu memang ranah dari Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan untuk investasi bodong meski OJK memiliki Satgas tetapi koordinasinya harus tetap ke polisi.

“Kalau terkait jasa keuangan, pengawasan kita adalah compliance terhadap regulasi di industri keuangan, penyidikannya harus sesuai denban UU OJK dan Pasar modal,”pungkasnya.

Baca Juga:  Proyeksi Impor Garam Tahun 2020 Melonjak Menjadi 2,9 Juta Ton
Continue Reading

POPULAR